Wartapilihan.com, Jakarta – Terjadinya teror bom panci di Cicendo Bandung kemarin (27/2) menimbulkan kegundahan banyak pihak. Termasuk sejumlah anggota DPR, karena Raja Salman direncanakan pada hari Kamis (2/3) berkunjung ke DPR. Berikut wawancara sejumlah wartawan, termasuk di dalamnya Warta Pilihan dengan Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tentang berbagai hal terkait kunjungan Raja Salman:
Pak bagaimana tanggapannya terkait Bom Panci?
Tentu kami memberikan apresiasi kepada kepolisian yang hari ini bisa menangkap dari aktor bom panci yang ada di Bandung. Memang ke depan kita harus lebih secure lagi supaya tidak ada hal seperti ini terjadi.
Memang hal ini teroris dalam hal apa kita masih belum diselidiki. Kita berharap ini semua bisa tuntas. Kita tentu, kita perlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan harus diselidiki apakah latar belakang dan motif teroris ini. Semua harus jelas dan tentu kita mengambil langkah ke depan supaya lebih aman dan tidak terjadi lagi.
Apakah ini mengganggu kedatangan Raja Salman pak?
Ini kan baru ada, jadi barangkali begitu mendengar bisa saja menjadi bahan pertanyaan. Namun ini kan sekarang menuju kemari, mudah-mudahan tidak menjadikan sesuatu hal yang betul-betul kegundahan dan lain sebagainya. Kita harap ini secepatnya bisa teratasi dan tidak menimbulkan ekses negatif.
Keamanan semakin ditingkatkan berarti pak?
Tentu. Tanpa itu pun kita tetap meningkatkan keamanan apalagi yang datang Raja Salman dengan personil sampai 1500. Tentunya diperlukan keamanan yang betul-betul ketat, profesional dan dapat menjaga keamanan untuk keseluruhan baik itu tamu atau objek vital yang ada.
Karena ini merupakan kunjungan kenegaraan yang sangat fantastis, bagus dan kita harus konsentrasi ke sana. Kita ketahui bahwa kunjungan raja dari Saudi Arabia ini sudah lama sekali berkunjung sekitar 47 tahun lalu dan ini akan jadi memorial bagi kita semuanya. Selain kunjungan tersebut membawa misi-misi misalnya misi perdagangan, terorisme juga akan dibahas, masalah investasi juga akan dibahas dan juga masalah kuota haji.
Walau sekarang ini sudah dinaikkan, namun kekurangan masih mencolok sehingga kami berusaha bahwa kita bisa menaikkan kuota haji tersebut. Hal-hal yang pernah terjadi seperti tragedi crane kemarin harus ditentukan secara menyeluruh karena kita tahu ada yang belum tuntas.
Di balik itu kita tahu kunjungan ini sangat fenomenal, sangat sulit tapi memang kita mengakui ini adalah kelincahan dari Dubes kita, Pak Agus Miftah yang melakukan negosiasi pertama kali. Kemarin kan ketua Majelis Syuronya karena memang direncanakan lagi, dengan kelihaian dia (Agus Miftah, red) betul-betul bisa terlaksana.
Kita sulit menghadirkan beliau, untuk bertemu di sana saja sulit, tapi kebetulan ini bisa terjadi dan semoga kita bisa memanfaatkan kunjungan itu. Terutama kita ketahui kalau kita lihat, Malaysia itu banyak turis dari Timur Tengah ke sana. Sekarang kita lihat ke Indonesia apa yang tidak ada? Untuk wisata keagamaan di Indonesia dibanding Malaysia ada semua. Namun kita tahu, kita tidak bisa absorb (menyerap) turis secara banyak. Sehingga ini perlu diadakan pembicaraan diplomatis dan tentu kita harapkan bisa menarik turis-turis tersebut.
Apakah benar dana 300 triliun yang dibawa Saudi, sedangkan mereka sedang mengalami defisit?
Jadi dana 300 triliun itu dana yang disiapkan dalam kunjungan ini tentunya, kecuali untuk hal-hal lain lan nanti ada investasi, ada perencanaan-perencanaan pariwisata dan lain sebagainya. Sehingga kerjasama dengan Aramco, dari Pertamina dan perusahaan di sana (Arab, red) berjalan dengan baik.
Posisi Saudi ketika pidato politik apakah sama seperti 47 tahun lalu di ruang Paripurna?
Sekarang tentunya sudah di setting di sana, media tentunya juga sudah bisa melihat. Kita menyesuaikan dengan keadaan sekarang misalnya, kursinya Raja Salman orangnya kan gede tinggi, dan duduknya pun harus rileks karena usia beliau sudah cukup, kalau tidak salah beliau sudah 81. Sehingga butuh tempat duduk yang relaks untuk dapat menopang badan dia, dan masalah jalannya kita siapkan dengan Sekretariat Jenderal karena beliau akan menggunakan kursi roda. Memang ini diadakan persiapan-persiapan khusus, karena kita ingin menyambut Raja Salman layaknya tamu negara yang dulu juga pernah dilaksanakan dan disambut dengan ratusan orang anggota Dewan dan ratusan tokoh-tokoh keagamaan pada saat itu.
Apakah anggota Dewan yang reses diwajibkan mengikuti acara ini juga?
Iya betul memang sebagian anggota Dewan sudah banyak yang reses, dihimbau untuk bisa hadir untuk memberikan memorial yang bagus kepada Raja Salman. 47 Tahun yang lalu mereka disambut meriah seperti sekarang ini. Kita berharap sambutan seperti ini cukup bagus, sehingga tadi apa yang kita harapkan seperti investasi dan pembicaraan hal-hal yang fokus bisa juga terselesaikan.
Pak Jokowi-Jk apakah hadir juga pak?
Iya, kedatangannya kan sudah dibagi, yang datang ke istana, yang datang ke DPR. Tentunya nanti kita lihat operasionalnya dari Kesekjenan, yang jelas beliau sudah ke Istana dan juga DPR.
Investasi nanti di bidang apa saja?
Memang yang terbanyak di bidang energi yaitu minyak dan gas. Sebenarnya sekarang sudah ada kerjasama antara Pertamina dengan Aramco. Tapi barangkali ini perlu dikuatkan kembali kerjasamanya, yang saat ini ada kelesuan itu ditingkatkan kembali. Seperti di bidang Pariwisata, Sesuatu hal yang kita bisa tarik seperti wisatawan Saudi yang datang ke Indonesia, memang wisatawan religi di sini cukup rendah. Apalagi kalau dibandingkan Malaysia, Malaysia menarik wisatawan dari Saudi sangat banyak, kok kita sangat sedikit.
Terkait TKW yang diperlakukan kurang baik di sana bagaimana pak?
Iya kita harus ikuti, kita juga harus prihatin, namun kebenarannya juga harus kita cek semuanya, tapi kalau perlu kita harus kedepankan audiensi, TKW-nya harus kita temui dan tentunya dengan hal-hal lain bisa kita bantu.
Terkait nasionalisasi freeport bagaimana?
Iya dengan freeport tentu kita harus menghargai kontrak karya Indonesia dengan Freeport. Dalam hal ini kita harus menghormati dan tidak boleh juga menabrak undang-undang. Kita ketahui dalam hierarki perundang-undangan, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian ada Perda, PP dan lain sebagainya. Sehingga kontrak karya itu harus disesuaikan dengan undang-undang, karena dalam UU kita tidak boleh ekspor konsentrat secara langsung. Harus melaui pemurnian, sehingga harus dibangun smelter dan kita harus menghormati undang-undang.
Terkait pertemuan SBY dan Prabowo ?
Silaturahim dengan siapa saja itu baik, sehingga menimbulkan kebaikan-kebaikan potensial di negeri ini, karena ini pertemuan tertutup marilah kita hormati hasil pertemuan ini nanti. |
Reporter : Ahmad Zuhdi
