Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mengemuka, memicu perdebatan sengit di ruang publik. Isu ini, yang sebelumnya sempat mereda, kini diperparah dengan dugaan keterlibatan putra Presiden dalam arena politik serta pernyataan dari seorang menteri yang menyebut isu ijazah sebagai sesuatu yang tidak produktif.
JAKARTA, WARTAPILIHAN – Menanggapi hal ini, Guru Besar Ilmu Politik dan mantan Duta Besar Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, memberikan pandangannya yang tajam dan kritis dalam sebuah wawancara.
Dalam perbincangan yang disiarkan di kanal Abraham Samad Speak Up, Prof. Ikrar secara lugas menyatakan, “Ini bukan cuma persoalan ijazah, Bung. Ini persoalan kejujuran. It is certainty in my opinion bahwa Jokowi itu memang ijazahnya palsu.” Pernyataan ini tentu mengejutkan, mengingat Prof. Ikrar dulunya adalah pendukung fanatik Jokowi. Perubahan pandangan ini, menurutnya, terjadi setelah ia aktif di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 2022, sebuah institusi yang dianggapnya sangat open-minded dan tempat berbagai pandangan, termasuk yang kritis terhadap pemerintah, diterima.
Dari Pendukung Setia Menjadi Kritikus
Prof. Ikrar menceritakan bagaimana ia dulu akan marah jika ada yang meragukan ijazah Jokowi. Sebagai seorang ilmuwan, ia merasa tidak masuk akal jika seorang calon presiden tidak memiliki ijazah yang sah. Namun, keterlibatan di Lemhanas membuka matanya. Ia mendengar banyak cerita dari berbagai kalangan, termasuk militer, yang menegaskan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat di lembaga tersebut. Ia bahkan menyebut nama Rocky Gerung dan mendiang Faisal Basri, yang dikenal kritis terhadap Jokowi, pernah diundang mengajar di sana.
“Saya dulu pendengar setia Faisal Basri, dan saat ia diundang di Lemhanas, saya langsung mendekatinya untuk bertanya sumber datanya,” kenang Prof. Ikrar. Dari Faisal Basri, ia mendapat informasi bahwa data-data terkait kritik tersebut banyak tersedia di KPK, mengingat Faisal Basri adalah konsultan KPK. Pengalaman ini mengubah pandangan Prof. Ikrar, yang kemudian mulai menulis artikel di Harian Kompas pada 2022-2023, mengingatkan Jokowi untuk tidak “berkaki dua” dan tidak mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden demi kebaikan dirinya sendiri.
Keresahan Prof. Ikrar semakin memuncak saat mengamati berbagai peristiwa, termasuk isu perpanjangan masa jabatan tiga periode dan persiapan pernikahan putra Jokowi, Kaesang Pangarep. Ia menyoroti besarnya kepanitiaan pernikahan yang melibatkan kementerian di bawah koordinasi Menteri BUMN Erick Thohir, serta penggunaan kereta keraton. “Saya bilang, berapa anggaran negara terserap hanya untuk pernikahan Kaesang? Dia ingin menunjukkan dirinya sebagai raja atau sebagai seorang presiden?” tanyanya retoris, merasa ada “something wrong with Jokowi.”
Jejak Akademik dan Kejujuran Pemimpin
Kembali ke isu ijazah, Prof. Ikrar menjelaskan argumennya berdasarkan pengamatan dan informasi dari alumni UGM. Menurutnya, ijazah asli UGM memiliki ukuran besar dan tidak mungkin dilipat, berbeda dengan ijazah yang diperlihatkan Jokowi. Ia membandingkannya dengan ijazah doktornya dari Griffith University, Australia, yang dikirim dalam tabung khusus karena ukurannya yang besar. “Ijazah saya tidak mungkin dilipat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti analisis para pakar seperti Roy Suryo, dr. Tifa, dan dr. Rismon yang menguji keaslian ijazah dari berbagai sisi, termasuk perbedaan wajah Jokowi dalam foto-foto masa muda dan foto ijazah. “Namanya gigi itu enggak bisa menipu. Mata enggak bisa menipu,” ujarnya, merujuk pada ketidaksesuaian yang ditemukan.
Prof. Ikrar juga mengkritik janji Jokowi yang akan membawa ijazah asli jika dipanggil pengadilan, namun tidak pernah terealisasi. Ia membandingkan janji ini dengan janji-janji Jokowi sebelumnya, seperti penanganan banjir dan macet di Jakarta, serta proyek mobil Esemka yang dinilainya tidak ada kejelasan. “Terlalu banyak sesuatu yang disampaikan tapi tidak ditepati,” imbuhnya.
Gugatan ijazah, yang ternyata berfokus pada ijazah SMA, dan kasus Bambang Tri Mulyono yang dipenjara karena menuntut kejelasan ijazah, menjadi sorotan lain. Prof. Ikrar berpendapat bahwa Bambang Tri Mulyono harus mendapatkan rehabilitasi nama baik dan kompensasi dari negara.
Mataram Sindrom dan Demokrasi yang Tergerus
Menanggapi pernyataan seorang menteri yang menganggap polemik ijazah tidak produktif, Prof. Ikrar justru menekankan pentingnya kejujuran sebagai landasan produktivitas. Ia membandingkan dengan para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Hatta yang memiliki rekam jejak jelas sebagai mahasiswa dan aktivis sebelum menjadi pemimpin. “Mereka itu produktif, memberikan jalan bagi rakyat Indonesia ke gerbang emas kemerdekaan,” katanya. Ia mempertanyakan apakah Jokowi dan Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi yang juga dituding memiliki masalah dengan gelar doktornya) juga produktif.
Isu “Mataram Sindrom”—perebutan kekuasaan antara bapak dan anak—juga diangkat Prof. Ikrar terkait isu Jokowi akan mengambil alih posisi Ketua Umum PSI dari Kaesang. Menurutnya, ini adalah fenomena yang tercatat dalam sejarah Asia Tenggara.
Terakhir, Prof. Ikrar mengungkapkan kekhawatirannya tentang arah demokrasi Indonesia. Ia dan rekan-rekannya sempat optimis Indonesia akan menjadi negara demokrasi modern dalam 4-5 tahun ke depan, namun hasil Pemilu 2024 menunjukkan kemunduran. Ia menekankan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus benar-benar memeriksa keaslian ijazah para calon pemimpin.
“Ini bukan cuma persoalan ijazah, Bung. Ini persoalan kejujuran,” pungkas Prof. Ikrar. Ia menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki etika, moral, dan kejujuran akademis agar bisa membawa republik ini bangkit dan berjalan sesuai rel. Tanpa kejujuran, legitimasi dan kepercayaan publik akan hilang, mengancam masa depan bangsa.
—
