Suasana politik Indonesia makin memanas setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025. Perpres ini tak hanya mengatur pengamanan jaksa, tapi juga meluas hingga mencakup anggota keluarga mereka, yang pengamanannya bisa dilakukan oleh Polri dan TNI. Langkah ini memunculkan banyak spekulasi dan pertanyaan di kalangan pengamat politik: apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar kekuasaan?
WartaPilihan.com, Jakarta – Pengamat politik Said Didu menilai Perpres ini sebagai sinyal awal dimulainya “perang” sesungguhnya dalam pemerintahan Prabowo. Ia memprediksi bahwa konflik kekuasaan yang sebenarnya baru akan terlihat setelah pelantikan presiden. “Perebutan kekuasaan yang nyata terjadi itu setelah pelantikan menjadi presiden. Perebutan kekuasaan dengan Joko Widodo dan geng,” ujarnya tegas.
Tiga “Bubur Panas” yang Harus Diselesaikan Prabowo
Said Didu mengibaratkan tantangan yang dihadapi Prabowo sebagai tiga “bubur panas” yang harus segera diatasi:
Bubur Panas Politik: Ancaman politik berupa kemungkinan proses impeachment jika Prabowo tidak sejalan dengan kekuatan tertentu.
Bubur Panas Ekonomi: Kerawanan pangan dan ketergantungan impor yang bisa dijadikan alat oleh oligarki untuk menjatuhkan pemerintahan.
Bubur Panas Hukum dan Korupsi: Jaringan korupsi yang melibatkan oligarki dan mengancam penegakan hukum.
“Biasanya bubur panas dimakan dari pinggir, bukan dari tengah. Tapi sekarang ini, Prabowo sepertinya makan di tengahnya sekaligus,” kata Said Didu. Dengan menjadikan Kejaksaan Agung sebagai motor utama penegakan hukum, Prabowo langsung menyentuh pusat masalah ketiga “bubur panas” tersebut, yang menurut Said Didu berpusat di Solo.
Solo: Pusat Persoalan yang Dihadapi
Said Didu secara terang-terangan menunjuk Solo sebagai episentrum berbagai persoalan korupsi dan oligarki yang menjadi target Prabowo. Ia menyebutkan beberapa indikasi, antara lain:
Kasus Judi Online dan Kominfo: Kasus judi online yang mencuat dengan nama Budi Ari, yang disebut bagian dari “bubur panas Solo,” serta penangkapan mantan Dirjen ITE Kementerian Kominfo yang terkait jaringan ini.
Kasus Tambang Ilegal: Hampir semua pemain politik, termasuk yang dekat dengan Jokowi, terlibat bisnis tambang. Kasus dugaan korupsi di Aneka Tambang (Antam) dan kasus timah juga disebut terkait dengan Solo.
Kasus Keuangan Negara: Mega kasus korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri yang diusut Kejaksaan Agung juga melibatkan “geng Solo.”
“Pendukung asli Prabowo itu ada di luar, di 2019 itulah yang mendukung full Prabowo 24 karat untuk pemberantasan korupsi dan penegakan hukum,” kenang Said Didu. Ia menegaskan, “Orang-orang yang anti Prabowo itu ada di lingkaran sekarang, itulah yang dihadapi Prabowo.”
Strategi “Sandi Yudha” dan Harapan dari Rakyat
Said Didu melihat penempatan purnawirawan TNI di posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai dan Pajak sebagai bagian dari strategi Prabowo mengatasi masalah fiskal dan ekonomi. Ia memperkirakan uang haram yang beredar di Indonesia mencapai 5.000–7.000 triliun rupiah, berasal dari korupsi, narkoba, penyelundupan, pajak, dan judi online. Jika uang ini bisa diselamatkan dan masuk ke sistem keuangan resmi, potensi penerimaan negara bisa mencapai 2.000–3.000 triliun rupiah.
Terkait Perpres pengamanan jaksa, Said Didu menilai ini sebagai langkah darurat di tengah situasi negara yang “darurat.” Ia mengatakan, “Pikiran saya sekarang Indonesia itu darurat, bukan normal. Maka langkah darurat harus diambil.” Ancaman terhadap jaksa di daerah tambang, misalnya, sangat nyata sehingga pengamanan hingga keluarga menjadi penting.
Ia membandingkan strategi ini dengan “Operasi Sandi Yudha” yang pernah disebut Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo. Jika dulu dianggap narasi kosong, kini Said Didu yakin ini adalah “perang Sandi Yudha antara Hambalang dengan Solo.”
“Rakyat ada di pihak Hambalang,” ujarnya, merujuk pada kediaman pribadi Prabowo Subianto. Ia optimistis jika Prabowo serius memberantas korupsi, membersihkan oligarki, dan mengusir politikus busuk, dukungan penuh dari rakyat, terutama “pendukung Prabowo 24 karat,” akan mengalir deras. Ini adalah jalan untuk menyelamatkan NKRI.
