Jakarta, 7 Oktober 2025 — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Dr. H. Sukamta, Ph.D. menyampaikan keprihatinan mendalam dan kecaman keras terhadap
Tag: #dpr
Singgung Aksi Scammer dan Hoax, Waka Komisi I DPR Nilai Wacana ‘Satu Warga, Satu Akun’ Bisa Cegah Kriminalitas
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk aksi penipuan digital (scamming), serta menjamurnya akun
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dukung Presiden Prabowo Perkuat Pertahanan Siber
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Sukamta, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto
DPR Dukung Implementasi Solusi Dua Negara Palestina-Israel
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sukamta, menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka
DPR Soal Transfer Data Perjanjian Dagang AS-Indonesia: Harus Tunduk pada UU PDP
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, DR Sukamta, Kamis (24/7) di sela-sela Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Komplek
Alkohol dari Berbagai Perspektif
DPR RI saat ini sedang membahas perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Miras. Dari sepuluh fraksi di DPR, delapan fraksi menyetujui minuman keras dijual
Gerindra, PKS dan Demokrat Dukung Paket B
Gerindra, PKS dan Demokrat dukung paket B. Sedangkan lima fraksi lainnya dukung paket A. Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi Demokrat Benny
Mayoritas Ormas Islam Tolak Perppu
Wartapilihan.com, Jakarta – Sejumlah ormas yang tergabung dalam Forum Ormas untuk Hak Berserikat dan Keadilan hari ini, Selasa (18/7) melakukan audiensi dengan
Setya Novanto Dukung Perppu
Wartapilihan.com, Jakarta – Ketua DPR RI Setya Novanto memahami sikap Pemerintah dalam menerbitkan Perppu. Menurutnya, Pemerintah tidak boleh diam, jika melihat atau
Fraksi PKS : Perppu Diterbitkan, Kriminalisasi Meluas
Wartapilihan.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang menganulir UU Nomor 17 Tahun 2013