Ide akan dilakukannya standarisasi khotbah Jum’at terlihat pemerintah menganggap bodoh umat Islam terutama para khatib dan da’i. Hal itu disampaikan Mustofa B. Nahrawardaya, Anggota Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah masa bakti 2010-2020, saat dihubungi Warta Pilihan pada Senin (3/4).
“Tidak ada manfaat dari proses penyetandaran ini, selain hanya proses formalitas semata. Pemerintah terlalu ikut campur urusan ibadah orang Islam yang sifatnya tertutup alias kepentingan internal umat. Siapapun pemilik ide ini, diduga mengidap penyakit akut bernama Islamophobia,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurutnya, umat Islam lebih pengalaman daripada negara yang baru merdeka tahun 1945. Jika ada yang menyepelekan umat Islam, berarti ini mereka adalah golongan yang tidak paham sejarah dan tidak paham Pancasila. Pemilik ide konyol ini, patut dipertanyakan motifnya.
“Jika ide ini benar-benar dilakukan, maka ini hanyalah awal mula sebuah rencana konyol, berikutnya bahwa Khotbah Jumat nantinya adalah berbentuk teks bacaan baku yg diproduksi oleh gerombolan anti Islam. Alhasil, ini adalah ‘starting’ kebijakan paling tidak populer oleh pemerintah yang pernah ada sebelumnya,” terang Anggota Panel Whitelist Internet Sehat Kominfo 2015-2016 ini.
Setelah khotib sukses dibakukan dalam teks, maka tinggal menyempurnakannya dengan mengatur para penceramah pengajian di seluruh masjid agar tidak melakukan transfer ilmu Islam secara kaffah.
“Tidak dapat dihindari, ini akan berujung pada pengekangan beribadah secara umum. Jalan pengekangan tampaknya mulai dibangun melalui isu standarisasi khotbah,” lanjut anggota Tim Humanitarian FIPS for Refugee Hatay Turkey 2015.
Baginya, jika pemerintah mau mengatur masjid di lingkungan kantor pemerintah, maka terserah pemerintah saja. Niat membangun masjid untuk apa.
“Jika untuk mendukung politik, maka Insya Allah masjid tersebut lebih mirip disebut Masjid Dhirar. Sebab, masjid bukan dibikin untuk murni dakwah Islam. Tetapi masjid dibikin untuk memecah belah umat,” tandas Direktur Indonesia Journalist Forum (IJF).
Ia berharap, demi kemaslahatan umat, yang perlu distandarkan adalah cara berpikir pemerintah agar paham bahwa Islam dan penerapannya dijamin kebebasannya oleh konstitusi.
“Janganlah karena melindungi kepentingan politik sesaat yang tidak abadi, dengan mengorbankan agama mayoritas,” tutupnya. I
Reporter: Ahmad Zuhdi
