Sebagai salah satu babak terpenting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, politik kolonial Belanda terhadap umat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran seorang orientalis kontroversial, Christian Snouck Hurgronje.
Wartapilihan.com, Jakarta– Nasihat-nasihatnya secara fundamental membentuk kebijakan pemerintah Hindia Belanda, terutama dalam menghadapi gelombang perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam.
Pemberontakan dan Awal Mula Pengawasan
Gelombang pemberontakan petani di berbagai wilayah, seperti Cilegon, Cianjur, dan Garut, menjadi titik balik bagi pemerintah kolonial. Mereka mencurigai bahwa para pemimpin perlawanan—yang sering kali merupakan haji atau guru agama—adalah pemicu utama. Kondisi ini membuat pemerintah serius mencari strategi untuk menaklukkan pergerakan Islam yang dianggap sebagai ancaman politik.
Untuk tujuan tersebut, dibentuklah lembaga Inlandsche Zaken yang bertugas mengawasi dan memberikan masukan terkait pendidikan dan urusan Islam. Awalnya, lembaga ini dipimpin oleh Karel Frederik Holle, yang menyarankan pengawasan ketat terhadap segala kegiatan keagamaan, termasuk ibadah haji. Namun, pada tahun 1904, Holle digantikan oleh Snouck Hurgronje.
Strategi Brilian Snouck: Memisahkan Agama dan Politik
Snouck Hurgronje, seorang ahli bahasa Arab dan fikih yang pernah menyamar di Mekkah, membawa pemahaman yang lebih mendalam dan cerdik. Ia berargumen bahwa musuh sejati Belanda bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai kekuatan politik. Dalam analisisnya, ia mengusulkan pendekatan tiga lapis yang kini dikenal sebagai “politik Islam Hindia Belanda”:
- Bidang Ibadah: Snouck menyarankan agar pemerintah tidak menghalangi praktik-praktik keagamaan murni, bahkan bila perlu memfasilitasinya. Ibadah haji, menurutnya, bukanlah bentuk fanatisme politik.
- Bidang Sosial: Pemerintah kolonial diharapkan dapat merangkul komunitas Muslim dalam urusan sosial kemasyarakatan.
- Bidang Politik: Segala bentuk pergerakan atau organisasi yang berurusan dengan politik dan bertujuan melawan pemerintah harus ditumpas habis.
Dari sinilah muncul ide “Politik Asosiasi”—sebuah strategi untuk menciptakan elit pribumi baru yang berorientasi budaya Barat. Tujuannya adalah untuk “membaratkan” atau “mengasimilasi” anak-anak muda bumiputra melalui pendidikan kolonial agar mereka tidak lagi memiliki ikatan yang kuat dengan pergerakan Islam yang menjadi ancaman. Dengan demikian, diharapkan mereka akan menjadi bagian dari sistem kolonial dan memperpanjang kekuasaan Belanda.
Ironi di Balik Strategi Kolonial
Ironisnya, strategi Snouck Hurgronje justru melahirkan konsekuensi tak terduga. Pendidikan Barat yang tadinya dimaksudkan untuk menundukkan, justru membuka wawasan para pemuda Indonesia. Mereka menyadari kondisi bangsa yang terjajah dan menggunakan pendidikan itu sebagai landasan perjuangan. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga santri atau bangsawan tetap memiliki kesadaran Islam yang kuat.
Tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimejo, dan Muhammad Roem adalah bukti nyata kegagalan politik ini. Mereka mendirikan berbagai organisasi Islam seperti Jong Islamieten Bond dan SIS (Studenten Islam Study Club). Pada tahun 1940, Muhammad Natsir bahkan secara terbuka menanggapi politik asosiasi dalam majalah Panji Islam, menegaskan bahwa kaum Muslimin tidak akan pernah percaya pada cita-cita asosiasi karena tujuannya bukan untuk menyatukan, melainkan untuk menindas.
Pada akhirnya, Politik Asosiasi, yang dirancang untuk melemahkan perlawanan, justru menjadi katalis bagi lahirnya generasi baru intelektual dan pemimpin Islam yang berani dan visioner, yang kelak memainkan peran krusial dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.
Hanibal Wijayanta (Jurnalis Senior)
Sumber: https://www.youtube.com/@HanibalWijayantaOfficial
