Politik Etis, yang sering disebut sebagai “Politik Balas Budi,” adalah salah satu fase penting dalam sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia.
Wartapilihan.com, Jakarta– Muncul dari gagasan kritis seorang politikus Belanda, C. Th. van Deventer, kebijakan ini membawa perubahan signifikan, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun, pada awalnya, pendidikan ini tidak bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, melainkan hanya untuk melayani kepentingan ekonomi dan politik kolonial.
Sebuah “Utang Kehormatan” dari Belanda
Gagasan Politik Etis pertama kali digulirkan oleh Van Deventer dalam tulisannya yang terkenal, “Een Ereschuld” atau “Utang Kehormatan.” Dalam tulisan tersebut, ia berargumen bahwa pemerintah Hindia Belanda memiliki utang moral dan finansial kepada rakyat Nusantara yang telah menjadi sumber kekayaan bagi Kerajaan Belanda selama berabad-abad. Ia mengusulkan agar utang tersebut dikembalikan melalui tiga program utama: Irigasi (pengairan untuk pertanian), Transmigrasi (perpindahan penduduk), dan Edukasi (pendidikan).
Pendidikan Kolonial: Alat untuk Kepentingan Ekonomi
Pada awal abad ke-19, sekolah-sekolah yang didirikan di Hindia Belanda ditujukan untuk anak-anak Belanda dan pegawai pemerintah. Sekolah militer di Semarang (1819) dan sekolah tinggi di Leiden (1826) menjadi contoh awal. Ketika kebijakan ini mulai merambah ke pribumi, tujuannya masih sebatas untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang cakap berbahasa Belanda dan efisien dalam menjalankan mesin ekonomi kolonial.
Perkembangan Jenjang Pendidikan bagi Pribumi
Pendidikan untuk pribumi dimulai pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1851, didirikan sekolah dokter Jawa, yang kelak dikenal sebagai Stovia (School tot Opleiding van Indische Artsen), di Batavia. Setahun kemudian, didirikan sekolah guru bumiputra, “Quick School” di Surakarta.
Pada tahun 1892, sistem pendidikan dasar untuk pribumi dibagi menjadi dua jenis:
- Scholan de Clase: Sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak pejabat bumiputra dengan masa pendidikan lima tahun, menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar.
- Schol de Trader Classe: Dikenal juga sebagai “Sekolah Ongkoloro,” sekolah ini ditujukan untuk rakyat jelata dengan masa belajar tiga tahun dan menggunakan bahasa Melayu atau Jawa sebagai pengantar.
Seiring berjalannya waktu, sekolah-sekolah ini berkembang menjadi HIS (Hollandsh Inlandsche School) untuk pribumi dan ELS (Europeesche Lagere School) untuk orang Eropa. Setelah lulus dari HIS, siswa dapat melanjutkan ke Quick School atau MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs).
Puncak dari perkembangan pendidikan ini adalah pendirian sekolah-sekolah menengah dan tinggi. AMS (Algemeene Middelbare School) yang didirikan pada tahun 1919 memungkinkan siswa pribumi belajar bersama orang Belanda. Pada tahun 1920-an, didirikan perguruan tinggi seperti Technische Hogeschool di Bandung (sekarang ITB), Rechtshoogeschool di Batavia (sekarang Fakultas Hukum UI), dan Genes Kundig Hogeschool (sekarang Fakultas Kedokteran UI).
Pendidikan Tradisional dan Pengawasan Kolonial
Meskipun pendidikan ala Barat berkembang, banyak pribumi yang tetap menempuh pendidikan di pesantren, yang dianggap tidak relevan oleh kaum orientalis Belanda seperti Snouck Hurgronje. Namun, pesantren justru menjadi pusat perlawanan terhadap Belanda. Bahkan, penolakan terhadap pemakaian celana panjang dan dasi adalah bentuk perlawanan dari para santri.
Pemerintah Belanda menanggapi hal ini dengan pengawasan ketat melalui berbagai regulasi:
- Guru Ordonansi 1 (1905): Setiap guru agama di Jawa dan Madura diwajibkan memiliki izin dari bupati.
- Guru Ordonansi 2 (1925): Aturan ini dilonggarkan, di mana guru hanya perlu memberitahukan kegiatannya, tetapi diberlakukan di lebih banyak wilayah seperti Aceh dan Riau.
Selain itu, sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasionalis juga diawasi dengan ketat, di mana mereka wajib mendapatkan izin dan melaporkan kegiatan mereka.
Pendidikan sebagai Jalan Perjuangan
Meskipun tujuan awal dari pendidikan kolonial adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang efisien, ironisnya, pendidikan ini justru menjadi jalan bagi bangkitnya kesadaran nasional. Para pemuda terpelajar, yang telah mendapatkan wawasan luas, mulai menyadari kondisi bangsa yang terjajah. Pada akhirnya, sekolah-sekolah ini menjadi sarana perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
Hanibal Wijayanta (Jurnalis Senior)
Sumber: https://www.youtube.com/@HanibalWijayantaOfficial
