Sisi Lain Sang Proklamator: Antara Pemurnian Islam, Kontradiksi Politik, dan Air Mata Anak Masyumi

by

Oleh: Iwan Wientania

“Tjobalah pembatja renungkan sebentar ‘padang-pasir’ dan ‘wahabisme’ itu. Kita mengetahui djasa Wahabisme jang terbesar: ia punja kemurnian, ia punja keaslian, murni dan asli sebagai udara padang-pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam dizamanja Muhammad… Lemparkanlah djauh-djauh tahajul dan bid’ah itu, tjamkanlah segala barang sesuatu jang membawa kemusjrikan!” > — Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi (Halaman 365)

Jejak Puritanisme di Pengasingan

Bagi sebagian besar masyarakat modern, menyandingkan nama Proklamator RI, Sukarno, dengan istilah “Wahabisme” atau puritanisme Islam mungkin terasa janggal, bahkan kontradiktif. Namun, sejarah mencatat lembaran yang berbeda. Dalam mahakaryanya, Di Bawah Bendera Revolusi (DBR) jilid pertama, Sukarno secara eksplisit memuji gerakan pemurnian tauhid tersebut sebagai angin segar yang mengembalikan kemurnian Islam dari kepungan takhayul dan bid’ah.

Ketertarikan Sukarno pada arus pemurnian Islam ini bukanlah kepura-puraan politik. Benihnya tumbuh subur di bilik-bilik sempit penjara Sukamiskin, Bandung, lalu mengakar kuat selama masa pembuangannya di Ende, Flores, sepanjang dekade 1930-an. Di Ende, dalam kesepian pengasingan, Sukarno menjalin korespondensi intelektual yang intens dengan Ahmad Hassan, pendiri organisasi Persatuan Islam (Persis).

Lewat surat-surat bersejarah itu, tampak jelas Sukarno muda mendambakan Islam yang rasional, dinamis, dan bersih dari sinkretisme. Ia bahkan sangat antusias meminta buku biografi Raja Abdulaziz bin Saud—pendiri Kerajaan Arab Saudi yang berkoalisi dengan gerakan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab—untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Bagi Sukarno, sosok Ibnu Saud dan semangat Wahabisme kala itu adalah sumber inspirasi yang membakar daya hidup. Ia berharap pemikiran tersebut dapat membangunkan bangsanya yang, dalam bahasanya sendiri, “begitu muram dan kelam hati.”

Kedekatan intelektual ini sejatinya memiliki akar yang lebih tua. Pada usia 15 tahun, saat menumpang di rumah H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya, Sukarno telah bersentuhan langsung dengan Muhammadiyah—organisasi yang konsisten memerangi TBC (Takhayul, Bid’ah, dan Churafat). Sukarno kerap duduk berdesak-desakan di Gang Paneleh demi mendengarkan ceramah agama yang rasional.

Sikap ini terbawa hingga ke kehidupan domestiknya. Fatmawati, istri yang menjahit Sang Saka Merah Putih, dalam memoarnya kelak bersaksi bahwa keluarga mereka tidak pernah mempraktikkan ritual-ritual tradisional pra-Islam saat kelahiran anak. Mereka memilih memegang teguh apa yang mereka yakini sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam ranah pribadi, Sukarno adalah sosok yang rasional dan anti-klenik. Tongkat komando yang selalu digenggamnya, yang kerap dikultuskan memiliki kekuatan magis oleh sebagian orang, diakuinya semata-mata sebagai kayu biasa pemberian Presiden Filipina Elpidio Quirino guna penanda estetika kepala negara. Begitu pula dengan keris Perang Puputan Bali yang dibawanya; bagi Sukarno, benda itu adalah simbol pengingat heroisme rakyat melawan kolonialisme, bukan jimat berpetuah.

Paradoks “Politik Gado-Gado”

Namun, sejarah manusia tidak pernah ditulis dalam warna hitam dan putih. Sukarno yang memuji kemurnian Islam di tahun 1930-an, adalah Sukarno yang sama yang di kemudian hari meramu ideologi besar bangsa menjadi sebuah formula kompromistis: Pancasila dan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme).

Di sinilah kontradiksi terbesar sang raksasa sejarah itu mengemuka. Ia mengaku muslim, tetapi di saat yang sama mengagumi sekularisme Mustafa Kemal Attaturk. Ia membela pemurnian Islam, tetapi merangkul Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ateistik. Ia tumbuh dari rahim pemikiran tokoh-tokoh Islam, tetapi pada dekade 1960-an, tangannya pulalah yang menandatangani surat penahanan tokoh-tokoh Masyumi, termasuk ulama kharismatik Buya Hamka.

Kompromi ideologis ini melahirkan apa yang bisa disebut sebagai “Prinsip Gado-Gado”—sebuah sintesis pragmatis untuk menyatukan faksi-faksi yang saling bertikai di republik yang masih belia. Sifat kontroversial ini melekat hingga akhir hayatnya. Sukarno yang memenjarakan Buya Hamka, justru meninggalkan wasiat agar jenazahnya kelak dishalatkan oleh Buya Hamka—bukan oleh tokoh-tokoh agama yang merapat dalam gerbong Nasakom-nya. Buya Hamka, dengan kebesaran hati seorang ulama, memenuhi wasiat itu dengan penuh takzim.

Apakah di akhir hayatnya, saat menjalani hari-hari sepi sebagai tahanan rumah Orde Baru di Wisma Yaso, sang Proklamator sempat bertobat dan kembali sepenuhnya pada kemurnian Islam yang diyakininya di masa muda? Wallahu a’lam bish-shawab. Hanya Allah yang Mahatahu.

Memoar dari Bawah Pohon Kelapa hingga “Gugur Bunga”

Bagi mereka yang mengalami langsung hiruk-pikuk sejarah itu, Sukarno bukan sekadar nama di buku teks, melainkan sebuah pusaran emosi yang rumit.

Pada tahun 1965, saat Sukarno mulai kehilangan kendali kekuasaannya akibat huru-hara G30S/PKI, saya adalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Sebagai anak dari seorang aktivis Masyumi yang ikut merasakan getirnya represi politik masa itu, saya turun ke jalan, ikut berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan pelengseran rezim. Keluarga kami merana di bawah bayang-bayang kekuasaan Orde Lama.

Namun, ayah saya—seorang seniman sekaligus muslim yang taat ibadah—mengajarkan sebuah kearifan yang sentimentil namun mendalam. Di balik kepahitan politik, ayah tidak pernah menaruh benci yang buta pada Bung Karno.

“PKI memisahkan Soekarno dengan Bung Hatta dan kawan seiringnya, juga memisahkannya dengan Fatmawati,” kenang ayah saya kala itu dengan nada lirih. Kalimat sederhana itu menyiratkan rasa kasihan: melihat seorang pemimpin besar yang perlahan-lahan diisolasi dan “diculik” secara ideologis dari orang-orang terdekatnya yang jujur.

Ketika gelombang caci maki terhadap Sukarno memenuhi halaman-halaman surat kabar pasca-kejatuhannya, kami memilih untuk tidak larut dalam nistaan. Ada batas tegas antara mengkritik sikap politik dan meruntuhkan kemanusiaan seseorang.

Pada Juni 1970, saat kabar duka itu akhirnya tiba—bahwa Sukarno telah tiada—saya sedang menempuh kuliah di Yogyakarta. Kota itu dirundung duka yang magis. Ribuan kendaraan tumpah ruah menuju arah timur, mencoba mengiringi jasad sang Proklamator menuju tempat peristirahatan terakhirnya di Blitar, meski barikade militer membuat sebagian besar dari mereka tak pernah sampai.

Melalui corong radio Recobuntung, sang penyiar mengabarkan situasi dengan suara tercekat menahan tangis: “Ribuan mobil dan segala kendaraan tumpah ruah di jalan, dan pohon-pohon pun berbuah manusia.”

Selama tujuh hari tujuh malam berikutnya, stasiun-stasiun radio di Yogyakarta tanpa henti memutar lagu Gugur Bunga. Di kamar kos, saya—seorang anak dari keluarga Masyumi yang pernah terpinggirkan oleh kekuasaannya—duduk terdiam. Dada saya sesak, air mata saya luruh. Ada rasa kehilangan yang teramat sangat atas berpulangnya sang penyambung lidah rakyat Indonesia.

Seketika, ingatan saya melayang jauh ke masa kecil pasca-kemerdekaan. Saya teringat bagaimana para orang tua di kampung bergotong-royong menaikkan corong mikrofon ke atas pohon kelapa, karena kala itu radio adalah barang mewah yang langka. Di bawah rindang daun kelapa itulah, rakyat jelata berdiri berdesakan, menyimak pidato Sukarno yang gegap-gempita.

Suara itu begitu magis, begitu berbobot, hingga dalam imajinasi masa kecil saya, daun-daun kelapa itu pun seolah ikut bergoyang, tunduk dan patuh mengikuti ritme retorika sang orator ulung.

Menatap Sejarah dengan Jujur

Menulis tentang Sukarno adalah menulis tentang sebuah paradoks. Kita tidak bisa menutup mata dari fakta-fakta sejarah yang pahit: tentang kebijakan politiknya yang “gado-gado”, komprominya yang berbahaya dengan komunisme, serta ketidakadilannya terhadap para tokoh Islam. Kita harus jujur mendiagnosis kesalahan-kesalahan tersebut agar generasi mendatang tidak mengulangi lubang sejarah yang sama.

Namun, di saat yang sama, kita tidak boleh kehilangan adab dan rasa kemanusiaan untuk menghormati jasanya. Bagaimanapun, dialah suara lantang yang mengumpulkan rakyat di bawah pohon kelapa demi meneriakkan kata “Merdeka!”. Dialah yang meletakkan batu pertama nasionalisme kita.

Melihat Sukarno bukan dengan kultus individu yang buta, bukan pula dengan kebencian yang hitam. Melainkan dengan kejujuran sejarah yang jernih, dibasuh oleh rasa takzim dan doa yang tulus: semoga Allah mengampuni segala khilafnya, dan menerima amal baktinya untuk tanah air ini. [AF]