Remaja Menghina Presiden

by

Belakangan viral video remaja mengancam akan membunuh presiden Joko Widodo. Polisi menanggapinya dengan menganggap hal tersebut candaan. Apakah hukum telah tumpul jika bukan umat Islam yang melakukan?

Wartapilihan.com, Jakarta –Menurut Reza Indragiri Amriel selaku aktivis Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), hukuman bagi anak remaja tersebut dapat dikenakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Namun, yang lebih rumit adalah perlakuan psikologisnya,” kata Reza, kepada Warta Pilihan, Jum’at, (25/5/2018).

Ia menerangkan, dalam kurun waktu 10 tahun, 44 persen pelaku pengancaman ternyata benar-benar melakukan kejahatan disertai dg kekerasan. Korbannya bisa siapa saja, tidak selalu orang yang menjadi sasaran ancaman pembunuhannya.

“Jika dikatakan “ah, iseng sj itu”, jelas ini salah kaprah. Fantasi kekerasan dan pola pengekspresian amarah adalah beberapa unsur yang ditakar dalam risk assessment, tmsk meramal ybs akan menampilkan perilaku kekerasan. Keberadaan fantasi-fantasi semacam itu mempertinggi risiko yang bersangkutan sewaktu-waktu melakukan kejahatan disertai kekerasan,” lanjut dia.

Ia pun mengingat kembali siswa-siswa yang pernah melakukan penembakan brutal di sekolah. Sebelumnya, mereka sudah memperlihatkan gelagat buruk dengan sebelumnya mengeluarkan ancaman, termasuk memvideokannya. Tapi oleh karena ancaman dianggap remeh, tragedi kadung terjadi.

“Nah, masihkah ada alasan utk menyepelekan ancaman pembunuhan terhadap Jokowi? Paspampres semoga bisa tetap menjaga keamanan Jokowi. Tapi bagaimana jika ancaman si remaja justru menjadi kenyataan dengan menghabisi warga biasa?” Tukasnya.

Sementara itu secara terpisah, menurut Susanto selaku Ketua KPAI, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk penyelesaian melalui mekanisme sesuai UU Sistem Peradilan Anak UU RI No.11 tahun 2012.

Menurutnya, latar belakang anak melakukan hal tersebut menjadi penting untuk memahami apakah ada motif/niat anak sehingga ucapan yang tidak pantas tersebut dilontarkan.

“Kita menyadari bahwa pada usia seperti itu anak sangat mudah dipengaruhi oleh teman-temannya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagai bentuk “pengakuan atau ingin diakui” oleh peer group mereka.

Perbuatan yang bersifat tantangan, uji nyali, bahkan sampai perbuatan melanggar hukum pun kadang menjadi ‘media pembuktian’ dalam pergaulan diantara anak-anak tersebut,” tutur Susanto.

Ia menjelaskan, resiko atau dampak atas perbuatan tersebut sering tidak diperhitungkan karena dorongan emosional lebih dominan dibanding dengan kemampuan logis dalam merespon atau menyikapi stimulus yang mereka terima dari teman sebaya.

“Juvenille delinquency (kenakalan remaja) memiliki multi aspek yang kemudian memposisikan anak harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku,”

Maka dari itu, semua anak yang berhadapan dengan hukum harus dilandasi dengan aturan hukum yang berlaku terhadap anak yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), UURI No 11 tahun 2012.

“Proses lidik yang sedang dilakukan oleh Kepolisian saat ini merupakan bagian dari proses hukum. Dalam kasus yang merupakan delik aduan, maka yang perlu dipertimbangkan terkait reposisi korban maupun pelaku yang berusia anak harus dipertimbangkan secara matang,” imbuh Susanto.

Dalam UU SPPA yang memiliki ruh Restorative Justice, memiliki kekhususan penanganan untuk anak yang dianggap melanggar hukum dengan melalui Diversi. Diversi hanya diberlakukan pada kasus yang memiliki ancaman dibawah 7 (tahun), dan kriteria tertentu lainnya yang layak untuk dilakukan diversi.

“Terkait dengan kondisi tersebut, maka KPAI mendorong agar diselesaikan melalui jalur diversi dengan menitik beratkan pada upaya keluarga untuk melakukan pembinaan terhadap anak untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena walau tujuannya hanya sebagai bentuk candaan, anak harus meminta maaf sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya,”

Dengan mengedukasi dan membangun literasi media sosial secara positif dan santun oleh orang tua, sekolah maupun para pengguna media sosial, hal ini bertujuan agar anak dapat dilindungi dari efek negatif dan penyalahgunaan medsos.

“Dalam penanganannya, Penyidik, Bapas, dan Pekerja Sosial harus mengupayakan proses diversi dan pemastian tanggung jawab orang tua dalam pembinaan lanjutan, hal ini juga dilakukan pembinaan yang sama untuk teman-teman anak yang ikut terlibat dalam situasi tersebut,” pungkas dia.

Lebih lanjut dia berharap, masyarakat bisa memilah dalam melihat dan merespon kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku yang memiliki aturan dan penanganan yang berbeda dari orang dewasa.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *