Wartapilihan.com, Jakarta – Rencana Dewan Pers melakukan barcode media menimbulkan polemik di berbagai media. Pengamat Media Muhammad Heychael menilai persoalan barcode menjadi bermasalah jika ini berimplikasi pada pemblokiran. Ini sama saja menghambat kebebasan pers.
“Saya gak ada masalah dengan barcode. Apakah media komunitas mendapatkan barcode atau tidak. Tapi jika ini dikaitkan dengan blokir, ini jadi masalah dari kebebasan berkespresi,” ujarnya dalam diskusi bertema “Barcode Media, Bredel Gaya Baru?” di Kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (26/01/2017).
Ia menambahkan, persoalan badan hukum bukan menjadi syarat utama dalam barcode media.
“Concern-nya harusnya lebih kepada konten dan prosedur jurnalistik. Apakah media tersebut menjalankan prosedur jurnalistik, bukan badan hukumnya,” kata Direktur Remotivi ini.
“Nanti bagaimana dengan media-media yang memiliki konten bagus, tapi dikerjakan secara sinidikasi? Apakah dia gak dapat barcode?” tanya dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara ini.
Problem lainnya adalah, bagaimana cara melakukan verifikasi media untuk mendapatkan barcode? Mengingat media website ada ribuan.
“Apakah dilakukan penelitian selama 1 bulan dan apakah setelah penelitian itu ada verifikasi lanjutan. Masalahnya media hari ini membuat hoax, besok buat berita bener lagi, lalu buat berita hoax lagi dan seterusnya.”
Ia menyoroti banyaknya media-media tanah air oleh pemberitaan media-media satir di luar negeri karena ketidaktahuan. Banyak pula media-media besar yang pernah bikin hoax.
“Nah ini jadi keslutian sendiri,” ujarnya.
Reporter: Pizaro
