Dalam kesempatan itu, dibahas beberapa hal. Diantaranya, kerjasama kajian konseptual maupun implementatif untuk kepentingan bangsa dan negara, sistem ekonomi pasar pancasila, evaluasi demokrasi pancasila dan isu ketimpangan sosial.
Wartapilihan.com, Jakarta –Gayung bersambut. Istilah ini tepat disematkan kepada Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Ash-Shiddiqie. Pasalnya, sebagai lembaga cendikiawan dan intelektual yang memiliki independensi, Jimly justru terjebak pada romantisme politik praktis dengan menyatakan dukungannya secara terang-terangan kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12).
Merespon hal itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) yang dipimpin Sekjen PDIP Hasto Kristyanto melakukan kunjungan balasan ke kantor ICMI di Jakarta, Rabu (13/12).
“Mungkin ini merupakan kunjungan pertama kali partai politik ke ICMI. Karena itu, kunjungan kami ke ICMI sangat tepat untuk bersama-sama membuat agenda pembangunan ke depan. Kami juga mengundang Prof Jimly untuk hadir dalam sebuah seminar yang menjelaskan bahwa politik bukan semata-mata untuk kekuasaan dan kami meminta kritik dari Prof untuk partai politik,”
“Selama ini kami dianggap jauh dengan Islam. Padahal dalam kaderisasi kami dipahamkan apa itu Islam mulai dari sejarahnya, kebudayaan dan ajarannya. Sebab dalam sejarah kepartaian kami diajarkan bahwa Bung Karno merupakan seorang santri,”
Hal itu, kata Hasto terlihat dari kedekatan Soekarno dengan KH. Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto dan pemuka agama ketika dirinya merasakan jeruji besi di Ende. Menurutnya, tidak hanya di Indonesia, Soekarno juga membangun kedekatan dengan tokoh Timur Tengah dan Afrika Latin termasuk Nelson Mandela.
“Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan dasar seluruh tradisi dan spritualitas bangsa Indonesia penuh toleransi. Bahkan Bung Karno hari ini ditetapkan sebagai pahlawan Dunia Islam, termasuk perjuangan beliau dalam kemerdekaan Palestina,”
Selain itu, Hasto menilai kebijakan Orde Baru yang menjauhkan negara dari perdagangan, Islam melihat hal itu sebagai peluang. Sehingga hal itu menjadi konstruksi Presiden Jokowi ketika konsultasi dengan Megawati dalam memilih kabinet yang akan menduduki posisi Menteri Ekonomi atau Menteri Perdagangan.
Dalam kesempatan itu, Jimly menyambut pernyataan Hasto yang menyebutkan kekhasan Soekarno dari sikap kenegarawan dan identitasnya.
“Jadi dari peci Bung Karno ada tiga hal yang kita lihat. Nasionalitas, religiusitas dan apa adanya,” ujar Jimly disambut tawa pengurus DPP.
Lebih lanjut, Jimly menceritakan setelah dia selesai menjabat Ketua MK, Megawati mengutus delegasi untuk mengusung kembali Jimly sebagai Ketua MK. Menurut dia, pandangan Mega sangat luas terkait sikap kenegarawanan dan kebangsaan.
“Saya rasa ICMI mempunyai kesamaan sikap terkait isu kerukunan-kebangsaan dengan PDIP. Termasuk isu Pilkada yang sempat meretakan kebhinekaan,” ungkapnya seraya mengatakan isu ketimpangan yang harus dirembuk dengan konsep ekonomi pasar berlandaskan konstitusi dan Pancasila dengan PDIP,” ujarnya.
Pengamat politik Jaka Setiawan menilai Jimly seperti terkena post power syndrome setelah tidak menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Post power syndrome banyak dialami oleh mereka yang baru saja menjalani masa pensiun. Pensiun merupakan masa seseorang secara formal berhenti dari tugasnya selama ini, bisa merupakan pilihan atau keharusan.
“Jimly jangan memanfaatkan ICMI untuk kepentingan politik pribadi. Kalau mau berpolitik praktis, mundur dan jadi anggota partai politik,” saran Jaka.
Menurutnya, sikap Jimly yang terkadang bersebrangan terhadap Islam merupakan upaya dia untuk mendapatkan kekuasaan mengingat berhembusnya isu resshufle di kepemimpinan Jokowi-JK.
“Saya melihat dia caper (Cari Perhatian) dengan kekuasaan, entah mungkin berharap dapat kursi menteri di kabinet. Yang jelas, masuknya Jimly justru semakin terasa kalau Jokowi hanya ingin memecah ICMI,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
