Menko PMK Cabut Pembekuan Izin Pesantren As-Shiddiqiyyah Jombang

by

Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala.

Wartapilihan.com, Jakarta – “Saya sudah meminta pak Aqil Irham, PLH Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata Muhadjir yang saat ini ditugasi presiden Joko Widodo sebagai Ad interm Menteri Agama dalam keterangannya, Senin (11/7/2022).

Dengan demikian, lanjut dia, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di Ponpes tersebut. “Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang,” ujarnya.

Sementara, Ketua Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia, Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik keputusan tersebut. Menurut dia, lebih tepat diperlukan pembekuan sementara dan memberikan kesempatan otoritas untuk memulihkan kondisi pesantren sehingga kondusif kembali.

“Pencabutan secara permanen akan menjadi preseden buruk terhadap pesantren,” ujarnya.

Dia menilai kekerasan seksual pada prinsipnya dapat terjadi di mana saja, di ruang publik dan domestik, di lembaga manapun.

“Sejauh kita tahu kasus serupa jika meningkat di lembaga pendidikan selain pesantreb. Setiap peristiwa kekerasan seksual tentu tidak bisa dibaca sebagai tindakan institusional, tetapi merupakan tindakan personal,” kata dia.

“Karena itu, yang perlu ditindak adalah pelakunya. Institusinya tetap diselamatkan. Jika satu peristiwa asusila menyebabkan penghukuman terhadap institusi, saya kira akan ada banyak institsusi yang akan mendapatkan hukuman,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” tegas Waryono di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.

“Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” terang Waryono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *