“Anggaran ini dinillai terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar 8 juta Dollar per KM. Maka dari persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan,” ujar Direktur CBA itu.
Wartapilihan.com, Jakarta — Setelah LRT (Ligth Rail Transit) di Palembang diresmikan oleh Presiden Jokowi, ternyata mengalami mogok. padahal sebuah peresmian sebuah proyek, menandai dimulai penggunaan proyek LRT tersebut.
“Proyek LRT bukannya lancar digunakan publik, malahan mengalami mogok LRT Palembang tersebut. Hal ini ada tanda-tanda kejanggalan yang tak bisa disembunyikan oleh pihak kementerian perhubungan,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Selasa (14/8).
Dugaan kejanggalan tersebut, kata Ucok dapat dilihat dari Nilai Investasi pembangunan LRT sumatera selatan, yang dimulai dari Stasiun Bandara Internasional sultan Mahmud Badaruddin II hingga Jakabaring sport City, menelan biaya sebesar Rp.12.5 triliun.
“Berarti setiap satu Kilometer pembangunan LRT sepanjang 23.4 KM, bisa menghabiskan anggaran antara USD.37 sampai 40 juta, atau sekitar Rp.520 miliar,” katanya.
“Anggaran ini dinillai terlalu mahal dan cenderung ada dugaan mark up kalau biasanya hanya sekitar 8 juta Dollar per KM. Maka dari persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan,” tegasnya.
Karena itu, CBA (Center For Budget Analysis) meminta kepada KPK untuk segera melakukan pemanggilan kepada Menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan pihak Waskita Karya. Pemanggilan ini dalam rangka untuk pemeriksaan bukan saja, pembangunan jalan rel kereta api, tapi juga memeriksa kereta api yang mogok, apakah Kereta api tersebut barang baru atau rongsokkan.
“Diminta kepada KPK jangan fokus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah saja. Tapi juga harus fokus kepada kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur Jokowi,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
