Tahun 1998 akan selalu dikenang sebagai tahun di mana Indonesia berada di tepi jurang kehancuran.
Wartapilihan.com, Jakarta– Asap masih mengepul di sudut-sudut Jakarta, kepercayaan dunia berada di titik nadir, dan mata uang Rupiah terjun bebas hingga menyentuh angka psikologis Rp17.000 per dolar AS. Di tengah badai ini, estafet kepemimpinan jatuh ke tangan Bacharuddin Jusuf Habibie. Ia bukan seorang ekonom, bukan pula seorang bankir. Ia adalah seorang insinyur pesawat terbang.
Namun, justru “logika engineering” inilah yang menyelamatkan Indonesia. Dalam waktu singkat, hanya sekitar 17 bulan, Habibie melakukan manuver ekonomi paling ekstrem dalam sejarah Republik: memperkuat Rupiah hingga level Rp6.500–Rp7.000, memulihkan perbankan, dan meletakkan landasan kemandirian moneter yang kita nikmati hingga hari ini.
Bagi Habibie, ekonomi adalah sebuah sistem mekanis. Jika sirkulasi keuangannya tersumbat, maka seluruh perekonomian tubuh akan mati.3Realitas tahun 1998 menunjukkan “mesin” perbankan Indonesia telah rusak total dengan rasio kredit bermasalah (NPL) melebihi 50%.
Langkah yang diambil sangat drastis dan tak populer. Melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bank-bank yang tidak sehat dipangkas tanpa ampun. Salah satu mahakaryanya adalah koneksi empat bank pemerintah yang saat itu sudah “sekarat”—Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bapindo—menjadi satu entitas baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2 Oktober 1998.
Habibie memajang bank tersebut “Mandiri” dengan filosofi agar lembaga keuangan dan masyarakat Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ia juga mengambil langkah berani dengan memberikan kewenangan penuh kepada para profesional perbankan murni untuk memimpin, tanpa campur tangan politik yang biasanya kental di perusahaan pelat merah.
Salah satu warisan paling mendasar dari era Habibie adalah lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.1Sebelum undang-undang ini ada, Bank Indonesia sering kali menjadi “kasir” pemerintah yang kebijakannya bisa diintervensi oleh kepentingan politik pembangunan jangka pendek.
Logika Habibie melihat bahwa sistem moneter membutuhkan regulator yang otonom. Dengan UU ini, Bank Indonesia resmi menjadi lembaga independen dengan mandat tunggal: menjaga kestabilan nilai rupiah. Keputusan ini segera memulihkan kredibilitas Indonesia di mata investor global, yang kemudian memicu aliran modal kembali masuk dan memperkuat Rupiah secara signifikan.
Hubungan Habibie dengan Dana Moneter Internasional (IMF) bukanlah hubungan “tunduk sepenuhnya.” Meskipun Indonesia menerima paket bantuan senilai USD 43 miliar, Habibie berani melakukan negosiasi pada kondisi IMF yang dianggap mengancam rakyat kecil.
Saat IMF menuntut penghapusan total subsidi untuk efisiensi anggaran, Habibie justru memperkenalkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini memastikan 4 juta anak tetap mendapatkan beasiswa dan ribuan Puskesmas tetap beroperasi di tengah krisis. Ironisnya, demi menyelamatkan rakyat, Habibie harus merelakan proyek kebanggaannya—subsidi untuk Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan pesawat N-250—dihentikan karena dianggap membebani keuangan negara oleh IMF.
Krisis tahun 1998 membuat perusahaan besar seperti Astra International anjlok hingga 90% dan terjerat utang dolar yang membengkak akibat depresiasi kurs. Melalui skema Badan Restrukturisasi Utang Indonesia (INDRA) dan “Jakarta Initiative”, pemerintahan Habibie menyediakan mekanisme restrukturisasi utang korporasi yang proaktif.
Astra International berhasil merestrukturisasi utang senilai USD 1 miliar melalui negosiasi yang melibatkan lebih dari 200 kreditur luar negeri. Langkah ini krusial untuk mencegah kebangkrutan massal sektor manufaktur dan menyelamatkan ribuan lapangan pekerjaan.
Refleksi 2026: Ancaman Erosi Independensi
Melihat pencapaian era Habibie, situasi ekonomi pada awal tahun 2026 memicu kekhawatiran yang mendalam. Postingan yang viral di media sosial menyoroti adanya perbedaan antara semangat profesionalisme Habibie dengan realitas kontemporer.
Penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031, yang diidentifikasi memiliki kedekatan keluarga dengan penguasa, telah memicu spekulasi pasar mengenai independensi Bank Sentral. Pasar merespons sensitif; pada Januari 2026, Rupiah sempat menyentuh All Time Low di posisi Rp16.980 per dolar AS di tengah kekhawatiran terhadap intervensi politik pada otoritas moneter.
Kondisi fiskal juga berada dalam tekanan dengan defisit APBN 2025-2026 yang diproyeksikan mencapai 2,9% dari PDB, mendekati batas hukum. Hal ini membuat Indonesia dianggap memiliki risiko investasi yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seiring dengan melemahnya kepercayaan pasar global terhadap meritokrasi birokrasi ekonomi kita.
Tabel Perbandingan: Era Pemulihan vs Era Risiko Kontemporer
| Indikator | Era BJ Habibie (1999) | Era Kontemporer (Januari 2026) |
| Arah Mata Uang | Rupiah menguat tajam (Rp17.000 ke Rp7.000) | Rupiah melemah (sempat menembus Rp17.000)3 |
| Kriteria Jabatan BI | Teknokrat murni / Profesional non-partai | Afiliasi politik & kedekatan keluarga3 |
| Independensi BI | Diperkuat melalui UU No.23/1999 | Dipertanyakan akibat isu nepotisme3 |
| Kondisi Perbankan | Pembersihan sistemik & merger besar | Volatilitas akibat sentimen pasar modal19 |
Kembali ke Jalur Meritokrasi
Keberhasilan Habibie membuktikan bahwa pemulihan ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan soal integritas institusi. Kejeniusannya terletak pada keberanian menyingkirkan ego sektoral dan kepentingan politik demi membangun sistem yang objektif.
Pembelajaran penting bagi Indonesia hari ini adalah bahwa kepercayaan investor tidak bisa dipaksakan; ia harus dibangun di atas fondasi independensi, profesionalisme, dan transparansi. Jika kita mulai mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis ekonomi seperti yang dilakukan Habibie dulu, maka stabilitas ekonomi yang sudah dibangun dengan susah payah akan runtuh kembali. Mengembalikan marwah institusi adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kelesuan ekonomi saat ini. [AF]
