“Jika misi atau goalnya hanyalah agar Non Muslim bisa diterima sebagai Pemimpin di tengah mayoritas Islam, maka tidak perlu berteriak seperti itu. Karena umat Islam pun tidak juga punya keinginan agar menjadi pemimpin di tengah mayoritas Non Muslim,” ujar Mustofa Nahrawardaya membantah pernyataan Imdadun Rahmat dan Musdah Mulia yang sinis terhadap Islam.
Wartapilihan.com, Jakarta — Menjelang tahun politik 2018 dan 2019, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis pendidikan, sosial, ekonomi maupun politik secara intensif menggelar diskusi nasional. Diskusi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai problematika dalam hajat politik lima tahunan itu.
Salah satunya adalah Yayasan Mardiko Indonesia. Lembaga badan pelayanan gereja tersebut mengadakan seminar nasional dengan tema “Agama dalam Pemilu 2019; Membangun atau Meruntuhkan?” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (14/13).
Salah satu pembicaranya adalah Musdah Mulia , dosen UIN Jakarta. Kehadiran agama, menurut Musdah, hanya menambah demoralitas di tengah-tengah masyarakat. Demoralisasi kehidupan masyarakat nyaris sempurna dan menggejala di semua bidang kehidupan. Menurutnya, umat beragama masih bersifat konservatif dan cenderung tidak kritis dalam agama.
Musdah menyatakan intisari dari semua adalah sama yaitu mengajarkan moralitas dan keadilan. Sedangkan musuh bersama semua agama adalah ketidakadilan, kedzaliman, dan sikap yang tidak manusiawi.
“Rata-rata anak remaja Indonesia hanya lulusan SMP, makanya dia ikut 212 (Aksi Bela Islam) dan lain sebagainya. Termasuk juga tepuk anak shaleh dalam PAUD (pendidikan anak usia dini). Mereka sudah diajarkan perlawanan dan perbedaan sejak kecil,” ungkapnya.
Anggota Majelis Pustaka & Informasi PP Muhammadiyah masa bakti 2010-2020 Mustofa Nahrawardaya mengatakan, ungkapan agama dipisahkan dari politik, adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Negara ini, lanjutnya, dibangun dengan spirit agama. Bukan dengan spirit aliran kepercayaan, spirit liberalisme, atau spirit atheisme. Maka, setiap upacara, setiap acara resmi kenegaraan, ada doa yang dipimpin oleh tokoh agama.
“Malah, hampir semua Parpol (partai politik) menutup acara Partai dengan doa-doa agama. Maka di KTP juga ada kolom agama, karena saking pentingnya agama dalam setiap nafas negeri ini. Bahkan, Bu Musdah Mulia saat mengungkapkan keinginannya agar agama dipisahkan dari politik, juga mengenakan jilbab. Jilbab adalah kewajiban agamanya Bu Musdah. Maka Musdah pun mengenakannya bukan?,” papar Mustofa kepada Warta Pilihan (wartapilihan.com) di Jakarta, Jumat (15/12).
Menurutnya, hampir semua agama, dalam praktek politik selalu dipakai sebagai landasan, maupun sebagai pendorong terbentuknya produk-produk politik. Pembentukan UU dalam proses legislasi, semua ayat dan pasalnya juga diwarnai dengan semangat keagamaan. Larangan, hukuman, maupun pola-pola aturan di dalam UU, maupun turunannya, nyaris tidak bisa dipisahkan dari agama.
“Mau Pilkada, Pilpres, maupun pemilihan kepala desa dan lain sebagainya, agama harus menjadi unsur pentingnya. Jika dalam negara mayoritas Islam kemudian produk-produk hukum terpengaruh warna agama Islam, ya wajar. Yang tidak wajar adalah jika ada orang Islam malah berteriak agar agama dapat dipisahkan dari politik,” tegas Anggota Panel Whitelist Internet Sehat Kominfo 2015-2016 ini.
Mustofa menandaskan, jika misi atau goalnya hanyalah agar Non Muslim bisa diterima sebagai Pemimpin di tengah mayoritas Islam, maka tidak perlu berteriak seperti itu. Karena umat Islam pun tidak juga punya keinginan agar menjadi pemimpin di tengah mayoritas Non Muslim.
“Umat Islam paham soal toleransi. Biarkan Mayoritas Non Muslim dipimpin Non Muslim. Biarkan Mayoritas Muslim dipimpin Muslim. Jika pola pikir Umat Islam ini diberlakukan ke semua agama, maka tidak ada intoleransi. Persoalan mendasar kan, adanya keinginan liar agar pemimpin Non Muslim bisa menjadi pemimpin di tengah mayoritas Muslim,” ungkapnya.
“Dengan agama saja, mental politikus dan pemimpin banyak yang rusak. Bagaimana dengan meninggalkan ayat-ayat Tuhan,” pungkas Mustofa.
Ahmad Zuhdi
