Kemiskinan Pada Anak

by
Anak-anak pemulung di Kampung Jawa. Foto: pinmerah.blogspot.com.

Kemiskinan pada anak bersifat multidimensional. Pemerintah perlu menyadari hal ini agar dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan pada anak.

Wartapilihan.com, Jakarta – Hal tersebut disampaikan Luhur Bima, SMERU Research Institute. Ia mengatakan, Juli lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis statistik kemiskinan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, tingkat kemiskinan nasional berada di bawah 10%.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan pada tahun 2018, BPS menetapkan bahwa seseorang masuk kategori penduduk miskin jika pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dalam sebulan di bawah Rp 401.000. Definisi ini berlaku untuk setiap orang dari semua kelompok usia.

“Namun ukuran tersebut tidak bisa dipakai untuk mengukur kemiskinan pada anak. Anak butuh lebih dari indikator finansial,” kata Luhur, berdasarkan laman theconversation.com, Sabtu, (22/9/2018).

Ia menjelaskan, kelompok usia anak merupakan kelompok yang paling rentan jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Ahli ekonomi Hugh Waddington menyebutkan bahwa perkembangan fisik, mental dan sosial seseorang terjadi pada masa kanak-kanak.

“Namun, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Ketika pertumbuhan seseorang di fase usia anak tidak optimal, akan berdampak negatif terhadap kemampuannya saat dewasa,” tegas dia.

Sebagai salah satu negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia dituntut memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak Indonesia.

Menurut dia, jika mengacu pada konvensi tersebut, hak anak tidak sebatas pada pemenuhan kebutuhan finansial tetapi juga berbagai dimensi yang terkait erat dengan kehidupan mereka, di antaranya adalah tempat tinggal, pendidikan, dan legalitas status.

“Sejak awal dekade lalu, para akademisi sudah mulai membahas bahwa kemiskinan pada anak yang seharusnya tidak lagi dilihat secara sebatas dari perspektif finansial. Kemiskinan pada anak juga harus mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan mereka. Berdasarkan pandangan tersebut, kemiskinan anak tidak juga terjadi ketika anak mengalami kondisi kekurangan dalam berbagai dimensi kehidupan mereka,”

Maka dari itu, Luhur menekankan, dibutuhkan metode yang menyeluruh untuk melakukan analisis multidimensi terhadap kesejahteraan anak untuk melihat kondisi kehidupan anak secara lebih mendalam, yang salah satunya dilakukan oleh UNICEF.

“Untuk itu, UNICEF mengembangkan metode analisis kuantitatif yang mengukur berbagai kondisi deprivasi anak. Deprivasi adalah kekurangan atas sesuatu yang dianggap penting bagi kesejahteraan psikologis. Kekurangan-kekurangan ini yang dipercayai berpengaruh terhadap kesejahteraan anak secara siginifikan,” tegas dia.

Ia bercerita, pada tahun 2013 dia bersama dan rekan-rekan peneliti di SMERU Research Institute melakukan analisis terhadap kemiskinan anak di Indonesia secara lebih mendalam. Kami menggunakan metode dari UNICEF tersebut dengan data SUSENAS tahun 2013.

Walaupun data yang digunakan dalam analisis ini dikumpulkan sekitar enam tahun lalu, ia berasumsi bahwa hasil analisis dari data tersebut masih cukup relevan dalam menggambarkan kondisi kehidupan anak-anak di Indonesia saat ini.

Asumsi tersebut mempertimbangkan bahwa tidak ada peristiwa atau kejadian besar yang dapat secara signifikan berpengaruh terhadap kehidupan anak dalam beberapa tahun terakhir.

“Hasil analisis data memperlihatkan bahwa masih banyak anak hidup di rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Sekitar 40% anak Indonesia tinggal di rumah tanpa sistem sanitasi yang baik. Selain itu, satu dari lima anak Indonesia harus tinggal di rumah yang, menurut standar yang ada, penghuninya terlalu banyak. Rumah berpenghuni terlalu banyak jika rasio ukuran rumah terhadap jumlah penghuninya kurang dari 8 meter persegi per orang,” ungkap Luhur.

Di sektor pendidikan, tingginya proporsi anak yang tidak bersekolah pada kelompok remaja usia 15-17 tahun, dibandingkan kelompok usia lainnya, menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah.

“Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dilaksanakan pemerintah dirasakan cukup berhasil dalam meningkatkan angka partisipasi di level SD dan SMP. Namun hal tersebut tidaklah cukup. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan pendidikan minimal setingkat SMA agar mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja,” ia menekankan.

Tak hanya itu, akta kelahiran juga merupakan masalah pelik lain yang harus dibereskan oleh pemerintah. Dokumen ini seringkali menjadi salah satu prasyarat bagi anak untuk mengakses pelayanan publik, misalnya sekolah.

“Tanpa akta kelahiran, anak sangat rentan untuk mengalami diskriminasi ataupun kehilangan atas hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak yang lahir di negeri ini memiliki akta kelahiran sebagai wujud identitas yang sah secara hukum,” ia menegaskan.

Ia juga mengatakan, setiap anak rata-rata menderita deprivasi lebih dari satu dimensi kehidupan. Remaja yang putus sekolah juga rentan untuk menjadi pekerja anak di lingkungan kerja yang berisiko tinggi. Di dalam studi ini, anak-anak dapat dikategorikan mengalami kemiskinan multidimensi ketika mereka menderita kekurangan di lebih dari dua atau tiga dimensi, tergantung kelompok umur mereka, secara bersamaan.

“Saya menemukan bahwa sekitar 15,9% anak di Indonesia mengalami deprivasi multidimensi. Saya tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara anak yang kepala rumah tangganya laki-laki dengan anak yang kepala rumah tangganya perempuan.

Namun anak yang tinggal dalam keluarga yang besar yang setidaknya memiliki 4 anak, mereka cenderung mengalami kemungkinan menderita deprivasi multidimensi yang lebih tinggi,”

Anak yang tinggal di desa, menurut dia, rentan mengalami kekurangan secara multidimensi. Satu dari empat anak yang hidup di desa menderita deprivasi dalam beberapa dimensi kehidupan mereka secara simultan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang berada di perkotaan. Di perkotaan, hanya sekitar 7% anak menderita deprivasi secara multidimensi.

“Selain itu, anak-anak dari pencari nafkah utama dalam rumah tangga yang bekerja di sektor primer, seperti pertanian dan perikanan, memiliki kemungkinan menderita deprivasi secara multidimensi yang lebih tinggi dibandingkan dibandingkan anak-anak yang orangtuanya bekerja di sektor sekunder yaitu bidang manufaktur maupun tersier yaitu bidang jasa.

Sekitar 27% anak yang kepala rumah tangganya bekerja di sektor primer mengalami deprivasi dalam beberapa dimensi kehidupannya,” jelasnya.

Maka dari itu, ia melihat, kesejahteraan anak tidak dapat lagi hanya dilihat dari perspektif kemiskinan moneter yang selama ini menyamaratakan kesejahteraan individual tanpa mempertimbangkan fase-fase kehidupan yang berpengaruh terhadap kebutuhan hidup masing-masing individual tersebut.

“Pemerintah harus secara serius dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan maupun program kegiatan yang dapat secara efektif meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia,” tegas Luhur.

Dengan kata lain, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi untuk memperkuat peran keluarga dalam memperbaiki kesejahteraan anak dan melakukan intervensi di level keluarga.

:Di sisi lain, masyarakat perlu menyadari pentingnya memperhatikan kesejahteraan anak dari berbagai dimensi kehidupan, dan tidak terbatas terhadap kebutuhan finansial saja. Anak-anak belum dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya dan sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya.

Karena itu, masyarakat pun memiliki tanggung jawab yang tidak kalah besardalam meningkatkan kualitas kehidupan anak,” pungkas dia.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *