Peristiwa G 30 S/PKI bukan saja menambah bukti atas penghianatan PKI di Indonesia, tetapi juga membuktikan bahwa PKI memang sudah tidak layak untuk diberikan hak hidup di Indonesia karena telah berkhianat kepada bangsa dan negara.
Wartapilihan.com, Jakarta –Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengharapkan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak melupakan peristiwa Gerakan 30 September/PKI. MUI menyadari bahwa masih terjadi adanya polemik dan silang pendapat disebagian masyarakat Indonesia terhadap peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965. Hal ini dikarenakan sampai detik ini Pemerintah belum membukukan peristiwa tersebut ke dalam sebuah catatan sejarah yang resmi.
“Kami mengimbau kepada Pemerintah untuk segera menerbitkan buku sejarah tentang peristiwa G 30 S/PKI agar masyarakat memiliki panduan resmi dalam membaca sejarah bangsanya, sehingga tidak ada versi sejarah lain yang dapat menyesatkan masyarakat. Karena memang hanya Pemerintahlah yang memiliki otoritas dalam menulis sejarah perjalanan bangsanya,” kata Zainut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (20/9).
Sebab itu, kata dia, peristiwa G 30 S/PKI adalah catatan hitam yang sulit dihapuskan, karena peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan telah menorehkan luka yang sangat dalam. MUI percaya bahwa umat Islam Indonesia adalah umat pemaaf dan bukan umat pendendam. Untuk hal tersebut, MUI mengimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia agar dapat memaafkan semua orang yang pernah terlibat dalam peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965, dengan tidak melupakan peristiwa sejarah yang pahit dan kelam tersebut.
“Agar sebagai bangsa kita tidak terbebani sejarah masa lampau, dan sebagai bangsa kita dapat terus merajut kembali nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan dalam semangat persaudaraan, kemanusiaan dan keadilan yang berkeadaban,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Zainut, komunisme adalah paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk hal tersebut MUI tetap mendukung agar Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap penyebaran ajaran-ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme, untuk tetap dipertahankan dan tidak dicabut.
“Masyarakat Indonesia harus tetap waspada terhadap semua paham dan ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme agar sejarah bangsa Indonesia yang kelam tidak pernah terulang kembali,” tandasnya.
Sementara itu, terkait himbauan Panglima TNI kepada prajurit dan Keluarga prajurit TNI, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan, langkah yang diambil Pemerintah sudah tepat, tetapi akan lebih tepat kalau Panglima tertinggi TNI yaitu Presiden Joko Widodo yang menghimbau seluruh Masyarakat untuk menonton film G30S PKI yang digarap diera jaman Orde baru .
“Disini terbukti kalau Panglima tertinggi TNI Presiden Joko Widodo, Menhan dan Menkopolhukam kalah Cepat dari Panglima TNI yang sudah mungkin lebih dulu mencium akan ancaman akan bangkitnya PKI sehingga perlu prajurit TNI dan Keluarga Untuk menonton film G30S PKI ,”ucapnya.
Terlebih, jelas dia, Panglima TNI Gatot Nurmantyo perlu diacungkan jempol akan kesigapannya sebagai prajurit TNI Untuk terus mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi PKI yang katanya mulai Bangkit
“Pernyataan Gatot Nurmantyo yang mengatakan hanya Pemerintah yang bisa melarangnya Untuk himbauan Pada prajurit TNI Untuk Nobar film G30S PKI menunjukan Kalau apa yang dilakukan Panglima TNI adalah Sudah benar walau seharusnya perintah Nobar lebih diperluas dengan berkomunikasi dahulu dengan Menkopolkam dan Presiden. Sebab, Film G30S PKI bukan cuma bermakna film pembunuhan Para Jendral tapi lebih bermakna sebuah film tentang sebuah ideologi Politik yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila,” tukasnya.
Jadi sebaiknya juga, simpul Presiden Joko Widodo segera saja menghimbau semua masyarakat untuk nonton barang film G30S PKI agar masyarakat tahu kalau film PKI itu Bukan film biasa tapi film Untuk menguatkan masyarakat agar tetap setia pada Pancasila
“Yang pasti Panglima TNI sudah tepat dan benar membuat himbauan nonton barang Film G30S PKI yang sejak era reformasi tidak ditayangkan. Sekalipun diera SBY yang merupakan Presiden berlatar belakang prajurit TNI,” pungkasnya
Ahmad Zuhdi
