Intervensi Pemerintah Terhadap Dai di Masjid, Kebablasan

by

Wartapilihan.com, Jakarta – Surat hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Gubernur tanggal 3 Maret 2017 kepada Walikota yang menyerukan agar memonitor seluruh masjid di Instansi Pemerintahan yang bernuansa menyebarkan agitasi dan propaganda, dipertanyakan. Hal ini merupakan intervensi pemerintah yang kebablasan terhadap khatib/da’i yang memberikan pemahaman agama kepada masyarakat. Demikian kata Ustadz Buchory Muslim saat dihubungi Warta Pilihan pada Ahad (2/4).

“Ini adalah intervensi yang kebablasan, suatu bentuk kekalutan politik yang tidak beralasan, khususnya dalam konteks Al Maidah ayat 51. Mereka semua sudah jadi tim penista agama,” ujar pimpinan An Nahl Institute Jakarta ini.

Ia memaparkan, bahwa dakwah/khutbah adalah provokasi kepada kebaikan, bukan provokasi negatif seperti yang dicurigai oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

“Ceramah atau khutbah yang benar adalah menyeru kepada kebaikan, tidak ada da’i yang mengujar kebencian. Mereka (da’i, red) paham fiqhud dakwah, mereka mengerti manajemen dakwah, termasuk seni komunikasi menyampaikan agar diterima oleh masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Desk Research yang dilakukan oleh Pusat Data Bersatu (PDB)  menemukan fakta yang sangat mengkhawatirkan terkait hasil Pilkada DKI Jakarta putaran I.  Menurut hasil penelitian PDB terdapat indikasi kuat adanya penggunaan solidaritas etnis yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

“Tuduhan bahwa umat Islam di Jakarta SARA salah besar, ini terbukti secara kuantitatif. Ternyata umat Islam tidak SARA dalam memilih pemimpinnya. Justru dibeberapa daerah pemilihan seperti Kelapa Gading dan Mangga Besar itu dari suku, agama, ras, dan etnis di luar Islam,” kata pengamat politik Fachry Ali, 18 Maret lalu kepada Warta Pilihan di Hotel Sahid, Jakarta.

Buchory berharap, pegawai pemerintah yang sudah diambil sumpah janjinya tidak berperilaku menyalahi undang-undang apalagi melacurkan idealisme dan agamanya demi kepentingan politik penista agama.

“Pengabdian, pelayanan dan kinerja yang lebih realistis saja. Jadilah Aparatur Sipil Negara yang benar, jangan terjebak dengan politik kekuasaan,” tutupnya. I

Reporter: Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *