Setya Novanto melakukan manuver politik yang membuat DPP Golkar membatalkan Munaslub dan MKD membatalkan rapat dengan sepuluh Fraksi DPR RI.
Wartapilihan.com, Jakarta –-Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, rapat pleno yang diadakan DPP Golkar beberapa hari lalu hanya manuver untuk memperbaiki citra partai. Pasalnya, tidak ada langkah-langkah politik melakukan revitalisasi internal atas ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (SN) sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.
“Kita menyaksikan lagi ada langkah-langkah seperti mengakal-akali saja. Mereka itu seolah ingin membangun image ada perubahan di masyarakat, tapi ternyata enggak. Dan ini sudah dua kali. Kemarin pleno sebelum SN menang di praperadilan, waktu itu katanya mau dinonaktifkan, tapi tidak jadi. Makanya saya bilang, kalau DPP ingin melakukan rapat pleno itu, saya selalu skeptis,” papar Doli dalam keterangan pers di Jakarta Rabu (22/11) malam.
Secara tidak langsung, kata Doli, internal pengurus DPP Golkar sedang mencontohkan kepada tingkat grassroot untuk mengumpulkan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok di atas kepentingan partai. Salah satu indikasinya, lanjut Doli, tidak pernah melihat adanya organisasi di manapun yang menjadi Plt adalah sekjen. Sekjen diangkat jadi Plt, ada lagi Plt sekjen.
“Itu menunjukkan pertama, sangat kuat ada kepentingan di antara mereka. Kedua, tidak menghargai institusi-institusi seperti ketua harian kemudian korbid-korbid yang seharusnya perannya ketika ketua umum itu berhalangan yang menggantikan ya mereka-mereka itu. Nah ketiga, ada inkonsistensi. Mereka selama ini kan mengatakan tidak perlu mengganti Setya Novanto karena mekanisme di Golkar ini sudah bisa jalan sendiri,” tegasnya.
Sebab itu, dirinya tidak banyak berharap dari DPP, karena DPP sudah diisi oleh orang-orang yang tidak rasional. Doli menganalogikan surat SN seperti surat wasiat. Terlebih DPR menunggu surat tersebut dan membatalkan rapat MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan).
“Partai Golkar ini partai atau perusahaan? Ini dikelola dengan cara-cara perusahaan. Ada surat wasiat ditunjuk sama orang. Nah herannya DPR mau menunggu Golkar dengan surat itu. Loh lembaga tinggi negara ini milik rakyat, bukan milik Golkar. Saya ini juga orang Golkar. Kalau kemudian lembaga milik rakyat itu digantungkan nasibnya pada Golkar, sementara Golkar kondisinya sekarang sedang kayak begini, itu kan jadi tidak rasional semua,” sesal Doli.
Dalam rangka menyelamatkan Partai Golkar, koordinator GMPG itu berharap, DPD provinsi dapat menentukan Munaslub jika memungkinkan.
“Tadi kita sudah mendengar pernyataan dari dua DPD besar, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mudah-mudahan itu bukan sekadar lip service. Mereka setelah ini maju terus, tidak mundur, melakukan konsolidasi kepada DPD lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, klausul apabila praperadilan Novanto diterima, maka dia masih terus lanjut jadi ketum. Menurutnya, hal itu adalah upaya yang tidak menghormati hukum. Novanto masih yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang masih mendukungnya, entah kekuatan politik atau kekuatan kapital yang bisa merekayasa hukum seperti praperadilan yang pertama.
“Ini kan sebetulnya kembali kepada buruknya citra Partai Golkar. Artinya, Golkar ini masih diimagekan langkah Golkar adalah langkah untuk melindungi Setya Novanto. Gitu,” tandasnya.
Kendati KPK, dikalahkan oleh manuver Setya Novanto, Doli mengingatkan KPK harus lebih cerdik, lebih cermat dan tegas. Salah satu untuk menghambat praperadilan adalah P21 segera di limpahkan ke pengadilan.
“Hanya itu yang bisa membuat Novanto sedikit dikurangi manuvernya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada manuver lain yang bisa dilakukan oleh Novanto dan kelompoknya,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
