Pernyataan tertutup Panglima merupakan early warning bagi semua anak bangsa agar selalu waspada.
Wartapilihan.com, Jakarta —Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan untuk mengundang Panglima TNI Gatot Nurmantyo melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI. Sebab, pernyataan tertutup Panglima beberapa waktu lalu dihadapan para purnawirawan, mengundang publik mempertanyakan isi pidato Gatot Nurmantyo.
Dalam pidatonya, Panglima mengatakan, ada satu institusi tertentu yang membeli 5.000 senjata pucuk standar TNI tanpa mendapat persetujuan Mabes TNI dan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo. Beberapa hari setelah itu, pemerintah melalui menkopolhukam Wiranto menyatakan ada komunikasi antar institusi yang belum tuntas.
Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen. Pengadaan seperti ini, kata Wiranto, ijinnya bukan dari Mabes TNI tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden.
“Tentu saya sebagai Ketua Fraksi dan Anggota Komisi satu (I) akan lebih Arif kalau kita mau mendengar penjelasan dari Panglima secara utuh,” kata Jazuli Juwaini di sela-sela sidang paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
Terlebih, lanjutnya, Panglima TNI menyatakan hal itu secara tertutup dan bukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kendati demikian, tambah Jazuli, agar tidak simpang siur persepsi dan pemahaman yang berkembang di masyarakat, pihaknya segera melakukan klarifikasi dengan pihak terkait.
“Kita ingin tidak ada praduga-praduga yang nantinya masyarakat akan menyimpulkan sendiri. Apabila ada hal yang harus diperbaiki kita menyarankan untuk diperbaiki saja di pertemuan dengan Komisi I nanti,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan, secara eksplisit Panglima TNI tidak menuduh institusi manapun, hanya mengatakan adanya oknum Jendral yang terlibat secara pribadi. Hal ini, kata dia, juga tepat karena sebagai early warning bagi semua anak bangsa agar selalu waspada.
“Ucapan jika ada import senjata diluar institusi TNI atau Polri sudah benar Panglima mengatakan akan memerintahkan prajurit TNI untuk menyerbunya dan mungkin bersama pasukan densus 88 Polri yang tugasnya juga mengamankan negara. Jadi jangan statemen Panglima TNI dijadikan polemik dan justru banyak statement yang bertendensi mengadu domba iinstitusi Polri, BIN dengan TNI nanti bisa menyebabkan ketegangan,” jelas Arief.
Selain itu, dia menilai, statement Panglima TNI bukanlah statement politik, tapi memang sudah lumrah sebagai seorang Panglima TNI yang bertanggung jawab atas masalah keamanan Dan pertahanan negara. Arief berharap kepada semua pihak untuk menghentikan semua polemik statemen panglima TNI yang sangat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional yang berakibat fatal terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Sudah ada lima kawan saya di luar negeri menanyakan tentang polemik tersebut. Mereka beranggapan telah terjadi ketegangan TNI melalui BAIS, POLRI dan BIN. Jadi mari semuanya fokus untuk bekerja membantu Presiden Joko Widodo yang lagi kembang kempis mempertahankan Keuangan negara agar tidak menuju krisis ekonomi,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi