Fenomena Bangkitnya Kaum Nabi Luth

by
foto:https://cdns.klimg.com

Eksistensi kaum homo di Indonesia semakin menggeliat pasca MK yang menolak permohonan AILA untuk mempidanakan LGBT. Penolakan ini akan memberikan kekuatan psikis terhadap gerakan LGBT.

Wartapilihan.com, Jakarta –Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) sudah menjadi gerakan yang terencana, masif, dan terstruktur. Pasalnya, dana yang digelontorkan untuk digolkannya LGBT ini sangat besar; sengaja dilakukan untuk menjerumuskan umat Islam.

Hal ini disampaikan oleh Henri Shalahuddin, peneliti senior Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS). Kendati demikian, ia mengatakan agar perjuangan umat Islam tak boleh terhenti dengan keputusan MK tersebut.

“Masih terbuka lembaga lainnya untuk menyalurkan aspirasi demi melindungi ketahanan umat dan kekuatan generasi bangsa. Sebab tugas umat adalah melaksanakan amar makruf nahi munkar,” kata Henri, dalam acara perayaan 15 tahun INSISTS, Sabtu, (23/12), di Kalibata, Jakarta Selatan.

Doktor dalam Pemikiran Islam di Universiti Malaya Kuala Lumpur ini menjelaskan, akhir-akhir ini kaum LGBT dan pendukungnya berusaha untuk menafikan logika keagamaan, dengan menempatkan saintisme di atas dalil-dalil kitab suci.

“Bahkan, ada yang berani menantang Tuhan. Jika benar dulu kaum Luth diazab Tuhan karena melakukan praktik homoseksual, mengapa Tuhan sekarang tidak menghancurkan negara-negara yang mengesahkan perkawinan sejenis?” Tutur Henri.

Mereka kerap melakukan pengkajian mendalam, juga melakukan seminar-seminar agar dianggap ‘sama’ dengan warga negara lainnya. Namun, Henri menambahkan, dalam konteks keindonesiaan yang berasaskan Pancasila, perilaku LGBT ini tidak dapat dibenarkan, apalagi jika dibarengi dengan kampanye secara terang-terangan maupun terselubung tentang eksistensi para LGBT.

“Barisan pendukung LGBT yang mengatasnamakan kemanusiaan dan HAM perlu dipertanyakan kembali paham keagamaan dan keindonesiaannya. Sebab, kemanusiaan yang dimaksudkan dalam Pancasila bukan “humanity” yang sekuler atau bersandar pada HAM yang bebas nilai,” tandas Henri.

Terlebih, akibat adanya LGBT ini, hak yang digadang sebagai ‘hak pribadi’ atau ‘hak privat’ ini sangat berpengaruh ke negara, yaitu penggelontoran dana yang besar akibat korban yang terkena HIV/AIDS yang notabene kebanyakan berasal dari kaum gay.

“Hak pribadi mungkin, tapi pengaruhnya ke negara. Ada ongkos korban, belum lagi penularannya. Negara harus mengeluarkan dana minimal Rp. 500.000 per bulan untuk satu korban HIV/AIDS akibat gay,” imbuh dia.

Maka dari itu, ia menekankan agar ada solusi integral, komprehensif, dan serius dalam menangani kasus ini, baik dari sisi pendidikan formal, informal, norma keagamaan, keamanan, hukuman, juga Undang-undang.

“Intinya, kejahatan seksual tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan membuat UU. Terlebih lagi, jika UU itu menyasar nilai-nilai agama dan mendorong penguatan unsur-unsur kemerdekaan seksual berdasarkan HAM sekuler,” pungkas Henri.

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *