Wartapilihan.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon digadang-gadang terlibat penggelapan pajak dalam sidang kasus suap pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jaksa penuntut umum menunjukkan barang bukti berupa dokumen dan percakapan antara Handang dan ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan melalui aplikasi WhatsApp.
“Upaya KPK untuk terus menerus bikin gaduh dan memasukkan elemen-elemen yang tak relevan dalam persidangan itu cerita lama sampai kita keluar substansi. Bukannya menyelamatkan uang negara tapi menghancurkan uang negara dan merugikan keuangan negara,” tegas Fachri di Media Center DPR, Senayan, Rabu (22/3).
Lebih jauh, Fahri mengulang kasus Hambalang yang dituduh uang swasta mengalir 2 juta dolar, sekitar Rp 24 miliar dari swasta. “Tetapi yang tenggelam hancur itu gara-gara orang gak berani lagi menyelenggarakan tender, gak berani lagi menganggarkan dan semua mangkrak, itu 2,5 triliun hancur itu,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kasus impor daging sapi sewaktu dirinya di PKS, 75 orang dipanggil, yang jadi tersangka 3 orang, 2 pengusaha Elisabeth sama Fathonah, satu lagi anggota DPR Komisi Pertahanan yang tidak ada urusannya sama impor daging sapi.
“Mana mafianya? Mafianya gak ada tapi ini hancur semua. Orang hancur, lembaga hancur, wibawa lembaga hancur, semuanya dihancurkan. Pakai grebek kantor Ketua MK, MA, DPR hasilnya tidak ada,” jelasnya.
Dia menganggap, KPK tidak boleh dikritik karena misinya mulia. Persis pikiran lama kaum tiran di abad pertengahan yang merasa mulia. “Dia gak mau dikritik padahal dia pake uang negara. Kan sakit kalau begini cara berpikirnya,” tukas Fahri.
Seperti kasus e-KTP, penyidikannya sudah 3 tahun. Uang yang beredar ke DPR dalam dakwaan periode yang lalu bulan September tetapi dibuka seolah-olah sangat di skenario permainannya.
“Nanti ujung-ujungnya mau menghancurkan proyek ini, sehingga masyarakat gak kenal lagi dengan e-KTP ini, sehingga reformasi pelayanan publik tidak bisa kita lakukan,” Fahri menjelaskan.
Menurutnya, kritik ini ia ajukan dalam lingkup tugas konstitusional sebagai pejabat negara. “Gak usah nakut-nakutin, ini udah gayanya kerja. Sampai sekarang yang lain gak berani berkata, muji muji termasuk maling muji KPK supaya gak diganggu. Iklim ini jelek. Semua partai mau diajak ke kabinet dan anggota gak boleh bicara. Padahal ini Presidentil, kontrak DPR dengan rakyat, Presiden dengan rakyat,” katanya.
Terakhir, Fahri menganggap apabila anggota DPR sibuk merupakan indikasi sukses yang dinilai oleh swasta. “Dia anggap kalau kita sudah ribut, kita sudah sibuk itu sudah sukses, ini kayak cara kerja LSM nih, LSM agendanya masuk koran, kalau sudah masuk koran happy banget, laporan kepada donatur,” pungkasnya. |
Reporter: Ahmad Zuhdi
