Menjelang tahun politik 2018 hingga 2019 mendatang, bagaimana peluang ekonomi Indonesia?
Wartapilihan.com, Jakarta –-Mulai dari tahun 2018, ancang-ancang kampanye politik mulai akan digelar. Pasalnya, terdapat 17 provinsi, 39 kota juga 115 kabupaten yang akan melakukan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara bersamaan pada 27 Juni 2018 mendatang. Terlebih, 2019 mendatang akan digelar Pemilihan Presiden yang mulai berkampanye sejak Oktober 2018.
Namun, apakah tahun politik ini berdampak besar pada ekonomi Indonesia, khususnya di bidang investasi?
Menurut Sandiaga Uno, yang merupakan pengusaha sekaligus Wakil Gubernur DKI Jakarta, pengusaha sebetulnya tidak perlu takut berinvestasi jelang menjamurnya pesta demokrasi di tahun 2018 dan 2019. Ia mengimbau agar semua perusahaan tidak menunda investasi oleh pasal kekhawatiran akan tahun politik, baik usaha skala menengah maupun besar.
Sandi mengatakan, tahun politik tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik berupa bisnis maupun investasi.
“Fokus tetap berinvestasi, karena sudah terbukti tahun politik atau kegiatan politik tidak berdampak negatif terhadap pertumbuhan bisnis,” kata Sandi, kepada para wartawan, di Balai Kota, Jakarta, Senin, (18/12/2017).
Jelang tahun 2018 esok, Sandi optimis melihat pertumbuhan ekonomi di Jakarta akan berada di atas 6%. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) turut menjadi pihak yang mendukung pertumbuhan ekonomi ini, ia menerangkan.
“Kita harapkan juga indeks yang meningkat di pertumbuhan lapangan kerja ini akan akan diikuti dengan pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran,” imbuh Sandi.
Sementara itu, Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan, tahun politik pada 2018 ini justru dapat menjadi potensi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, konsumsi non-rumah tangga diprediksi akan alami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan adanya pesta demokrasi.
“Pengalaman pemilu sebelumnya, tahun politik potensi konsumsi alami pertumbuhan tinggi. Apa lagi setelah BPS memisahkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi non tumah tangga, khususnya non rumah tangga terkait politik,” kata Bambang, dalam acara ‘Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik’, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin, (18/12/2017).
Lelaki yang juga ketua Badan Perencanaan Nasional ini menambahkan, di satu sisi investasi melemah oleh pasal investor atau pengusaha yang tidak segera menginvestasikan dananya, melainkan cenderung ‘wait and see’.
Bambang menambahkan, sisi investasi mengalami sedikit pelemahan karena investor atau pengusaha cenderung menunggu dan mencermati peluang investasi di tahun politik di 2018. Pasalnya,
“Tahun pemilu investasi swasta melambat, cenderung wait and see. Kondisi politik di Indonesia saat ini lumayan bersinggungan dengan ekonomi yang berdampak ke pertumbuhan ekonomi,” tutur dia.
Kendati demikian, perlambatan investasi ini dapat ditutupi dengan konsumsi non rumah tangga, yaitu belanja barang dalam rangka kampanye, seperti kaos, spanduk, stiker yang kebutuhannya meningkat.
“Namanya kampanye, semacam marketing jual ide jual tokoh ada kegiatan barang konsumsi. Pada tahun 2014 saja, konsumsi non rumah tangga mampu tumbuh hingga 20%,” lanjut Bambang.
Maka dari itu, ia menuturkan, tidak perlu khawatir dengan ekonomi Indonesia berkaca dari Pilkada beberapa tahun belakangan.
“Pilkada dua tahun terakhir enggak terlalu banyak pengaruh Pilkada dengan kegiatan ekonomi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan berlebihan,” pungkasnya.
Eveline Ramadhini
