Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua semakin memperlihatkan kekuatannya. Dua desa ‘disandera’ oleh mereka.
Wartapilihan.com, Jakarta –Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, persoalan Papua harus dilihat secara holistik, dan diselesaikan secara tuntas, tidak parsial. Oleh karena itu, untuk jangka panjangnya, dia meminta agar pemerintah membentuk gugus tugas khusus Papua yang memiliki tugas tidak hanya menyelesaikan persoalan Papua di dalam negeri, tetapi juga mendukung upaya diplomasi di luar negeri.
“Di dalam negeri pendekatan keamanan penting dilakukan secara sistematis. Tim gabungan TNI dan Polri musti bekerja secara cermat, apalagi warga sudah menjadi sandera. Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kisah sukses merangkul tokoh separatis di Aceh perlu juga dilibatkan,” ujar Sekretaris Fraksi PKS ini dalam keterangan pers kepada Wartapilihan di Jakarta, Jumat (10/11).
Namun yang tidak kalah penting, lanjutnya, diperlukan adanya pendekatan kesejahteraan. Tidak hanya dengan menggelontorkan dana yang besar dengan otonomi khusus. Tapi juga bagaimana agar dana yang besar bisa tepat sasaran serta pembangunan harus berbasis budaya masyarakat setempat.
”Jangan sampai upaya pembangunan menimbulkan ketegangan budaya di masyarakat. Kita ingin masyarakat Papua makin puas dengan pembangunan sehingga makin kokoh ikatan terhadap NKRI,” kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.
Terkait upaya diplomasi gugus tugas dengan dunia internasional, Sukamta menjelaskan, persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas. Ada negara yang mendukung Indonesia dan pada yang bersamaan ada juga yang amat kritis. Negara besar hingga negara kecil memiliki kepentingan sendiri terhadap Papua. Itu harus diselesaikan dengan cara tersendiri.
”Duta besar RI di luar negeri yang punya irisan soal Papua, diharapkan untuk bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri menyelesaikan persoalan di satu negara,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang mendapat informasi bahwa KKB Papua mulai melakukan penyiksaan bahkan ada yang diperkosa. Dari 1.300 warga yang disandera, 300 orang bermukim di Desa Kimbely dan 1.000 orang di Desa Banti.
“Bahkan ada perempuan yang diperkosa. Pokoknya kejam sekali,” kata Yohanis kepada media, Jumat (10/11).
Hingga Kamis, 9 November, aparat keamanan belum dapat menjangkau lokasi penyanderaan yang terletak di kawasan pegunungan. Yohanis menuturkan, warga tak dapat keluar dari desa karena dikawal ketat kelompok bersenjata.
“Dari sekitar 1.300 warga dua desa yang disandera, 800 orang di antaranya pendatang. Sekitar 300 merupakan penduduk asal Tana Toraja, sedangkan 500 orang lainnya suku Bugis, Jawa, dan Buton,” imbuh Pria dengan aksen Toraja itu.
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah menculik Martinus Beanal, warga Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sejak Rabu (8/11). Boy mengatakan pihaknya masih mendalami penculikan tersebut.
“Dari laporan yang diterima dari pihak keluarga bahwa yang bersangkutan yakni Martinus Beanal sudah tidak pulang selama dua hari,” terang Irjen Boy Rafli di Jayapura, Jumat (10/11).
Namun, polisi masih menyelidiki apakah kasus penculikan yang dimaksud adalah korban penganiayaan berat yang dilakukan KKB atau bukan. Boy mengakui pihaknya masih mendalami apakah korban penganiayaan KKB yang beredar di media sosial adalah Martinus Beanal atau bukan.
“Kami masih mendalaminya dan menyesalkan tindakan penganiayaan terhadap warga sipil yang dilakukan KKB,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
