Wartapilihan.com, Jenewa – Dewan HAM PBB menyerukan pada Selasa (14/3) agar puluhan ribu tahanan dibebaskan dari penjara Suriah dan untuk penyiksa dan algojo agar dibawa ke pengadilan sebagai bagian dari perdamaian abadi.
Mantan tahanan Suriah bersaksi di depan Dewan HAM PBB mengenai penderitaan dan keprihatinan mereka terhadap pria, wanita, dan anak-anak yang masih dalam tahanan pemerintah atau kelompok-kelompok ekstremis, termasuk ISIS.
“Hari ini, dalam arti lain, seluruh negeri (Suriah) telah menjadi ruang penyiksaan; tempat horor biadab dan ketidakadilan mutlak,” kata Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra’ad al-Hussein.
“Memastikan akuntabilitas, menegakkan kebenaran, dan menyediakan reparasi harus terjadi jika orang-orang Suriah yang pernah menemukan rekonsiliasi dan perdamaian,” katanya pada forum Jenewa, yang bertemu pada malam peringatan enam tahun protes damai pertama melawan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Delegasi Pemerintah Suriah tidak hadir, namun membantah tuduhan penyiksaan sistematis. Utusan dari Rusia, sekutu utama Suriah, menyebutnya sebagai sebuah acara “membuang-buang waktu yang berharga”.
Noura Al-Ameer al-Jizawi, seorang mantan tahanan dan aktivis, mencontohkan kasus seorang ibu Suriah Ranya Abbasi dan enam anak-anaknya yang hilang sejak penangkapan mereka pada 2012 dan juga dari Rasha Shurbaji yang dibebaskan bulan lalu dengan anak-anaknya setelah empat tahun di penjara, bahkan sampai melahirkan di penjara.
“Banyak perempuan lain ditahan bersama anak-anak mereka, ditahan di tempat yang bahkan tidak cocok untuk hewan, apalagi cocok untuk anak-anak,” katanya kepada dewan.
Kejahatan terhadap Kemanusiaan
Paulo Pinheiro, Ketua Komisi Penyelidik PBB, mencatat bahwa laporan pada tahun 2016 menemukan bahwa skala kematian di penjara menunjukkan pemerintah Assad bertanggung jawab atas “pembinasaan yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan”.
“Terlalu banyak suara yang telah dibungkam oleh penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, atau kematian,” katanya.
Zeid dan Pinheiro menjanjikan dukungan untuk mekanisme baru PBB yang akan mengumpulkan bukti dan menyiapkan arsip pidana untuk penuntutan oleh otoritas nasional atau pengadilan internasional.
Pemerintah Suriah menahan 87 persen dari total yang ditangkap atau 92.000 dari total 106.000, kata Fadel Abdul Ghani, Direktur Eksekutif Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia.
“Mereka banyak mengalami penyiksaan yang mengerikan,” Abdul Gani.
“Kami tidak percaya bahwa Rusia dan Iran membayar harga untuk dukungan mereka untuk rezim yang telah melakukan kejahatan perang,” imbuhnya pada saat konferensi pers.
Mazen Darwish, seorang pengacara dibebaskan pada 2015 setelah tiga tahun penjara, menyuarakan kemarahan karena kurangnya tindakan internasional.
“Kami berbicara tentang pembantaian massal yang terjadi setiap hari dan telah berlangsung selama enam tahun,” katanya kepada forum anggota-47.
“Semua pihak merasa kebal hukum sehingga mereka terus melakukan berbagai jenis kejahatan setiap hari tanpa perasaan apapun dan tanpa takut akan ada konsekuensi.”
Demikian dilaporkan Reuters (14/3).
Reporter: Moedja Azim
