Depok Peduli Rohingya

by
Aksi teatrikal Komite Kemanusiaan Kota Depok, di Jalan Margonda Raya, Lampu Merah Pertigaan Ramanda, Depok, Jum'at siang, (8/9/2017).

Berbagai elemen masyarakat di Kota Depok bergabung dalam Komite Kemanusiaan Kota Depok (3K-D) untuk lakukan aksi damai. Sebanyak 26 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)dan Organisasi Masyarakat (Ormas) bersatu-padu membela Rohingya.

Wartapilihan.com, Depok — Komite Kemanusiaan Kota Depok meminta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Dewan Keagamaan PBB untuk menekan kepada pemimpin de facto Myanmar yang sekaligus peraih hadiah Nobel, Aung Dan Suu Kyi. Pasalnya, krisis di Utara Rakhine berujung pada kejahatan kemanusiaan.

Ada beberapa hal yang menjadi sikap dari 3K-D ini, yakni pertama, menghentikan kekerasan, pembantaian dan diskriminasi kepada etnis Rohingya dengan alasan apapun sekarang juga; kedua, mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar untuk mendapatkan hak dan kewajiban seperti warga Myanmar lainnya.

Ketiga, 3K-D menuntut untuk tegakkan keadilan, memproses hukum yang adil dan tegas bagi para penjahat kemanusiaan. Keempat, perlu melakukan upaya repatriasi para manusia perahu dan pencari suaka yang terserak di berbagai negara ketika kondisi sudah kondusif. Terakhir, Myanmar perlu melakukan rehabilitasi, restorasi, dan juga rekonstruksi aspek-aspek fisik maupun  non fisik.

Rombongan Front Pembela Islam yang berjejer serta berseragam putih mengibarkan benderanya, untuk aksi damai Depok peduli Rohingya. Mereka sudah berkumpul sejak pukul 13.00 WIB

“Termasuk re-edukasi tentang multikulturalisme. Kemudian juga melakukan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan di Rakhine State,” tandasnya, dalam pernyataan tertulis, Pertigaan Lampu Merah Ramanda, Jalan Margonda Raya, Depok, Jum’at siang, (8/9/2017).

Salah satu Ormas berupa Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Depok (IKADI Depok), Lukman Tanjung menyayangkan organisasi dunia semacam PBB dan ASEAN yang seharusnya memberikan tekanan terhadap pemerintah Myanmar dan rezimnya, untuk menghentikan kebiadaban yang dilakukan terhadap Rohingya.

Menurut Lukman, persoalan kemanusiaan ini kompleks, bukan hanya persoalan kedengkian agama, tetapi juga persoalan ekonomi (kapitalisme) dan juga politik dari pemerintahan.

“Kita melihat dari sisi kemanusiaan. Agama manapun sebenarnya mengajarkan kebaikan. Kalau pun mereka para Budha yang melakukan kebiadaban itu, berarti agama tidak dijalankan dengan baik; karena agama mengajarkan kasih sayang,” papar Lukman, kepada Warta Pilihan, Jum’at siang, (8/9/2017).

“Saya juga melihat di sini ada kedengkian keberagamaan antara Budha kepada Islam di Myanmar, rasa takut yang berlebihan yang hal tersebut dihembuskan oleh orang-orang yang punya kepentingan ekonomi kapitalisme,” tandas dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *