Copot Jaksa Agung

by
Jaksa Agung Prasetyo. Foto: Istimewa

“Tidak digantinya Jaksa Agung atau pejabat negara lainnya yang semacam ini akan membuat pincang pemerintahan dan kebijakan Presiden,” tegas aktivis KontraS Putri Kanesia.

Wartapilihan.com, Jakarta – Janji Presiden tentang pelanggaran HAM dalam Nawacita tercatat “Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia.

Seperti kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi l965”. Janji ini diperbarui dengan mengundang korban dan keluarga korban ke istana pada tanggal 31 Mei 2018. Belum sehari dari pertemuan tersebut Jaksa Agung, Prasetyo, mengatakan beberapa hal ke media antara lain sulit mencari buktinya, saksi, pelaku dan korban. Pernyataan Jaksa Agung lain adalah setelah diteliti, hasil penyelidikan Komnas HAM hanya berupa asumsi dan opini.

“Pernyataan Jaksa Agung tersebut memiliki kesalahan mendasar berdasarkan sistem hukum dan peradilan baik pidana maupun pelanggaran HAM yang berat,” ujar aktivis KontraS Putri Kanesia mewakili Koalisi Masyarakat Sipil di Jakarta, Ahad (3/6).

Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 UU 26/2000, pasal 20 ayat (1) UU 26/200, pdala 21 ayat (1) UU 26/2000, pasal 10 UU 26/2000 dan pasal 2 ayat (1) KUHAP memiliki arti Komnas HAM bertanggung jawab hingga mencari, menemukan ada tidaknya peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM melalui bukti permulaan yang cukup (menurut putusan MK adalah 2 alat bukti).

“Menemukan tersangka adalah bagian dari penyidikan. Penyidik adalah Jaksa Agung sehingga yang memiliki kewajiban menemukan pelakunya adalah Jaksa Agung,” jelas dia.

Oleh karena itu, bolak balik berkas antara penyidik (Jaksa Agung) dengan penyelidik (Komnas HAM) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 20 UU 26/2000 hanyalah sebatas “bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat” dan menurut Undang-undang bukan adanya bukti mengenai pelakunya.

Ketentuan ini juga sesuai dengan pasal 2 ayat (1) KUHAP “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

“Apabila Jaksa Agung terlalu sibuk untuk menjalankan kewajiban hukumnya, pasal 19 ayat 1g UU 26/2000 dan pasal 5 ayat 1b KUHAP mengatur penyelidiki dapat melakukan beberapa tindakan atas perintah penyidik,” tegasnya.

Jika Jaksa Agung merasa tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya, saran Putri, Pasal 21 ayat (3) UU 26/200 juga memberikan kemungkinan mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah atau masyarakat.

“Kami menilai pernyataan Jaksa Agung menunjukkan 2 kemungkinan, yaitu Jaksa Agung tidak mengerti hukum yang berlaku atau Jaksa Agung paham hukum tetapi sengaja mencari-cari alasan agar tidak menjalankan kewajiban hukumnya yang bersumber dari Undang-Undang dan arah kebijakan Prmenila,” tandasnya.

Menurut dia, 1 dari 2 alasan di atas cukup untuk membuat siapapun orangnya dicopot, diganti dengan yang lebih memiliki kapasitas atau tanggung jawab, serta searah dengan kebijakan Presiden yaitu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana tertuang dalam Nawacita.

“Tidak digantinya Jaksa Agung atau pejabat negara lainnya yang semacam ini akan membuat pincang pemerintahan dan kebijakan Presiden,” pungkasnya.

Ahmad Zuhdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *