Wartapilihan.com, Jakarta – Ketika berkunjung ke rumahnya di Cibubur (16/2), wartawan Warta Pilihan diterima istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia dengan suka cita. Bu Erna malah mengajak diskusi dan menyodorkan catatan-catatan Sri Bintang tentang saksi atau saksi ahli yang perlu dikoreksi.
Selain memberikan tulisan tangan Sri Bintang dalam penjara, Bu Erna juga memberikan buku karya Sri Bintang yang diedarkan terbatas yang berjudul Ganti Rezim, Ganti Sistem. Warta Pilihan juga sempat menengok-nengok perpustakaan Sri Bintang dan puluhan pigura yang berisi cover berbagai majalah tentang Sri Bintang. Mulai dari majalah Tiras, Gatra, Tempo dan lain-lain.
Berikut catatan Sri Bintang yang ketiga, yang diberi judul SBP Menolak Menjadi Saksi Mahkota`:
1. Saya tetap menyatakan bahwa makar atau coup d`etat atau kudeta itu tidak ada. Meskipun secara sepihak pasal 108 dan 160 KUHP sudah dihilangkan dari tuduhan, istilah makar atau pemufakatan makar tetap saja digunakan sebagai tuduhan. Juga sekarang muncul kata dugaan. Lho baru diduga kok sudah ditangkap dan ditahan selama dua bulan (sekitar 2 minggu lalu ditambah 1 bulan lagi –jadi penahanan Bintang menjadi 3 bulan -red). Karena itu saya tetap bertahan dalam posisi saya tidak mau bicara. Saya akan bicara sampai semua puas, Joko Jeka puas, Tito puas, setelah tuduhan terkait makar dicabut dan mereka minta maaf.
2. Kita ini ada di negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tiba-tiba tidak bicara Ba tidak bicara Bu lagi enak-enak tidur, dibangunkan dengan paksa, lalu dipaksa mengikuti kehendak, bahkan ada yang didobrak pintunya – lalu dipaksa keluar dan diborgol. Lalu dipaksa keluar dan diborgol. Lalu diperiksa untuk dipaksa untuk mengakui tuduhan. Ini negara aba?! Saya berfikir ini negara Joko Jeka Tito. Sungguh tidak Pancasila apalagi sopan…Saya sudah lama mengamati police brutality model Densus 88…Di bawah Joko Jeka ini kelihatannya mau mengarah kepada model-model
3. Sejak Joko Jeka naik panggung, bahkan jauh sebelum itu, kami sudah banyak bicara termasuk melawan berbagai kebijakan rezim yang menyimpang dari konstitusi, Pancasila dan cita-cita kemerdekaan 1945. Artinya perlawanan kami ini adalah reaksi atas kebijakan dan langkah rezim yang kami anggap salah, mencederai rakyat, bangsa dan negara. Tapi pikiran dan pendapat kami tidak pernah mendapat perhatian. Bahkan ketika kami meihat kenyataan negara dalam bahaya besar, akibat semakin merajalelanya kepentingan asing dan aseng di era Joko Jeka ini. Tanpa menjawab apapun segera kami diringkus dengan tuduhan bohong. Tanpa ada dialog.
4. Tidak ada dialog. Inilah negara kekuasaan. Ini pernah terjadi di zaman Soeharto. Lucunya Soeharto bilang sesudah menangkap saya pada 1995, dalam peristiwa Jerman,”Kenapa tidak dibicarakan di dalam negeri…kenapa bicara tentang kejelekan Indonesia di luar negeri…” Padahal sejak 1985 saya sudah bicara, tetapi Soeharto tidak menggubris. Soeharto pun salah, karena selain bicara dalam forum ilmiah di Universitas Hannover dan Universitas Teknik Berlin, pemuda dan pelajar Indonesia di Jerman itu baru meminta saya bicara. Sesudah tahu saya ada di Jerman. Jadi saya tidak khusus pergi ke Jerman untuk membeberkan kebijakan Soeharto yang saya anggap keliru, karena saya sudah banyak bicara di dalam negeri. Sekarang Joko Jeka mengulang kesalahan Soeharto dan main tuduh, tangkap, seperti diktator dalam sebuah rezim otoriter.
5. Saya saja tidak mau bicara kepada penyidik tentang diri saya yang dituduh makar, karena memang makar itu tidak pernah ada.Sekarang saya diminta bicara sebagai saksi mahkota untuk perkara lain dalam perkara yang sama. Bagi saya membikin saksi mahkota adalah tindakan keji para penyidik. Saya pernah dihadapkan kepada saksi mahkota, para ahli hukum pun menilai itu sebagai upaya kehabisan akal, tidak rasional, tidak professional dan hanya terjadi di negara fasis dan komunis. Model George W Bush penjahat dan `pembangun Guantanamo`. Karena itu saya menolak menjadi saksi mahkota. Kepada yang setuju dan mau silakan saja. |N
Redaksi : Nuim Hidayat
){kind=link}