Bank Wakaf Mikro

by
Foto: danaxtra.com.

Kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sebanyak 26,6 juta jiwa pada tahun 2017. Ditambah ketimpangan yang masih tinggi, mayoritas berasal dari perkotaan sebesar 0,4040. Bilakah wakaf dapat menjadi solusi?

Wartapilihan.com, Jakarta– Salah satu akar penyebab kemiskinan adalah pembiayaan syariah kepada kelompok masyarakat menengah dan kecil belum maksimal. Kesulitan akses dan syarat pembiayaan dengan agunan menjadi halangan bagi masyarakat kecil untuk meningkatkan usaha mereka.

Kalkulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2017 saja menunjukkan total aset keuangan syariah mencapai sedikitnya Rp4.837 triliun Namun, aset paling besar masih ditempatkan di saham syariah sebesar Rp3.704 triliun. Sementara, aset yang dikelola di perbankan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, maupun lembaga nonbank syariah sebesar Rp1.133 triliun. Hal ini mengindikasikan masih kurangnya akses pembiayaan kepada masyarakat menengah, sehingga dana perlu disebarluaskan.

Maka dari itu, pemerintah berinisiatif menggagas program Bank Wakaf Mikro (BWM) yang bertujuan untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat.

“Pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan ultra mikro dengan pembentukan Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah. Ini dimaksudkan untuk memperluas akses keuangan masyarakat,” tutur Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rosarita Niken Widiastuti, dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Bank Wakaf Mikro untuk Masyarakat”, yang diselenggarakan di Ruang Serba Guna Kemkominfo, Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, dengan semakin luasnya akses keuangan, maka program BWM ini tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

“Dan hadirnya BWM ini diharapkan bisa semakin menurunkan kemiskinan dan kesenjangan,” pungkas Niken.

Sementara itu, Hendri Tanjung selaku Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengungkapkan, ketika berbicara lembaga wakaf maka lembaga itu harus dikelola oleh Nazhir. Lembaga Peran Nazhir ini diatur dalam UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1.

“Nazhir itu bisa berupa perorangan, organisasi, badan hukum yang menerima harta wakaf lalu mengelolanya serta mengembangkannya. Jadi hartanya adalah harta wakaf,” jelas Hendri.

Menurut Henri, konsep Bank Wakaf Mikro ini mirip dengan Bank Infaq Mikro karena sangat fleksibel di dalam penggunaannya.

Sebenarnya, Hendri Tanjung menambahkan, untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, bisa saja memakai model lembaga wakaf di Turki. Mereka sudah berdiri kurang lebih 600 tahun lalu.

“Misalnya di Turki ada seseorang berwakaf 10 miliar untuk membangun sekolah, maka oleh Nazhir itu akan menerima uang 10 miliar tapi tidak semunya dibangun gedung sekolah. Yang dibangun gedung 5 miliar. Lalu 5 miliar sisanya untuk usaha seperti membuka toko dan lain-lain,” jelasnya,

Dikatakan, hasil dari usaha ini digunakan untuk gaji guru, gaji pengelola, dan muridnya pun bisa digratiskan.

“Jadi kalau ktia galakkan lembaga wakaf ini ekonomi jadi murah, sekolah jadi murah bila perlu gratis, rumah sakit juga begitu. Lembaga wakaf paling hebat di dunia saat ini adalah Al-Azhar di Kairo,” imbuh Hendri.

Satu hal, menurut dia, wakaf itu harus dikelola oleh Nazhir yang diakui oleh hukum di Indonesia dan mendapatkan izin kelola wakaf dari BWI. Nazhir tersebut mengajukan diri sebagai penglola harta wakaf. Lalu dari BWI memanggil mereka untuk memaparkan program-programnya. Kemudian diberi izin oleh BWI. Para Nazhir pun harus ada auditnya.

“Di Indonesia, wakaf lebih banyak dalam bentuk harta tak bergerak atau tunai dalam benti emas atau perak, seperti di era Islam. Untuk wakaf tunai masih kecil. Prosesnya juga harus melalui akad,” jelas Hendri Tanjung.

Namun demikian, penerapan dari Bank Wakaf Mikro walaupun sama dengan LKMS menurutnya amat sangat luar biasa kalau ini bisa dipraktekkan kepada masyarakat kecil. Apalagi mereka mendapatkan pembiayaan tanpa agunan.

Potensi dana infaq, zakat maupun sedekah lebih fleksibel jika disalurkan melalui lembaga pembiayaan syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat dibandingkan wakaf. Sebab, pengelolaan wakaf berbeda dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS).

“BWM ini bukan lembaga wakaf. Ini adalah LKMS. Itu ada badan hukumnya. Kalau Bank Wakaf belum ada. LKMS itu ada. Ini LKMS bermerek Bank Wakaf Mikro (BWM).
Kalau kita misalnya, nanti bicara wakaf banyak sekali perbedaan dalam hal istilah dan sejumlah hal yang harus dipenuhi,” pungkas Hendri.

Seperti diketahui, saat ini, OJK, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan sejumlah pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro guna menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren khususnya kelompok masyarakat kecil yang produktif.

 

Eveline Ramadhini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *