Pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur telah lalai pada membangun manusianya sendiri. Hal itu tercermin dalam kasus KLB gizi buruk yang melanda belasan ribu anak-anak Papua.
Wartapilihan.com, Jakarta – Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam mengatakan, kejadian ini seharusnya dijadikan bahan koreksi serius terhadap pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah disebut dia terlalu mementingkan pembangunan fisik dan lalai membangun sumber daya manusia di Papua.
“Kasus KLB gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, yang telah merenggut korban jiwa 70 anak, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah. Apalagi, pemerintah sendiri yang menyampaikan gejala KLB ini sebenarnya telah berlangsung sejak September 2017. Kenapa penanganannya terlambat?” kata Fadli, Sabtu, (27/1/2018).
Ia memaparkan, data tentang gizi buruk ini ternyata telah tinggi menjangkiti 27,5 persen atau sekitar 6,5 juta anak Indonesia. Ia mengatakan, bahkan bukan hanya di Asmat, tetapi juga di Pulau Jawa masih tinggi. “Di tengah pembangunan infrastruktur yang jor-joran, tingginya angka gizi buruk ini seharusnya jadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah.” terang dia.
Fadli melanjutkan, salah satu agenda Nawacita Presiden ialah meningkatkan kualitas hidup manusia. Maka, seyogyanya pembangunan SDM tidak dikesampingkan dari pembangunan yang bersifat fisik.
“Apalagi, agenda pembangunan infrastruktur yang selama ini berjalan sebenarnya hanya berorientasi proyek, tidak berorientasi pada masyarakat. Sebab, ekses belanja infrastruktur bagi pemulihan ekonomi dan perbaikan kehidupan masyarakat terbukti tak banyak. KLB gizi buruk dan campak yang menimpa anak-anak Asmat ini adalah contohnya.” tutur dia prihatin.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini mengatakan, pembangunan infrastruktur sejatinya telah membuat pemerintah abai terhadap persoalan jangka pendek yang padahal bersifat vital bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan Global Nutrition dikatakan, Indonesia menempati urutan tinggi dalam kasus gizi buruk, bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN lain; Angka gizi buruk Indonesia hanya lebih rendah dibanding Laos.
“Dalam jangka panjang, tingginya angka gizi buruk ini akan mempengaruhi manusia Indonesia, berupa hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya kesehatan. Jangan lupa, 95 persen pembentukan otak anak terjadi pada seribu hari pertama kehidupannya, hingga usia 6 tahun.
Seorang balita usia 2 tahun, pembentukan otaknya sudah mencapai hampir 80 persen. Sehingga, jika ada balita mengalami gizi buruk, kalau tak segera diintervensi maka ia akan menjadi generasi yang hilang.” imbuh Fadli.
Fadli menuturkan, kalaupun pemerintah berhasrat membangun infrastruktur, maka seharusnya dibangun ialah prioritas infrastruktur kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Itu sebenarnya yang mendesak dibutuhkan rakyat Papua. Dari data yang saya baca, saat ini tenaga dokter yang ada di Kabupaten Asmat hanya 12 orang, plus seorang dokter spesialis. Lalu, dari 16 puskesmas yang ada, hanya 7 yang punya dokter. Jadi, jumlah tenaga medis dan prasarana kesehatan yang ada di sana sangat tak memadai memang, apalagi untuk menghadapi KLB,” tukas dia.
“Rakyat Papua sangat membutuhkan infrastruktur air bersih, pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar ini mestinya didahulukan pemerintah,” pungkas Fadli.
Eveline Ramadhini
