Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer untuk Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2018 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); sama dengan dua tahun sebelumnya.
Wartapilihan.com, Jakarta –Karena hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono menyatakan, hal itu menunjukkan, Kementerian di bawah pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti ini memiliki kinerja yang buruk.
“Pemberian opini disclaimer oleh BPK menunjukkan kinerja keuangan KKP sangat buruk. Laporan ini juga dapat menjadi indikator tentang lemahnya kinerja dalam berbagai bidang kementerian dibawah Menteri Susi Pudjiastuti ini,” Kata Riyono, Jum’at, (1/6/2018).
Dalam pandangan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Kata Riyono, munculnya berbagai aksi protes oleh nelayan dan masyarakat perikanan atas kebijakan yang dikeluarkan KKP menunjukkan selama ini KKP memiliki kinerja yang buruk dalam berbagai bidang.
“Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mencatat kinerja buruk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diantaranya kebijakan dan implementasi pelarangan beroperasinya sejumlah alat tangkap tanpa kajian dan solusi komprehensif; kebijakan tentang pelarangan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan ukuran tertentu; Kebijakan terkait budidaya perikanan; serta berbagai kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat,” terang dia.
Lebib lanjut Riyono mengungkapkan, berbagai kebijakan dan lemahnya kinerja KKP mengakibatkan hancurnya industri perikanan serta merosotnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan di Indonesia.
“Selama ini berbagai kelemahan kinerja KKP dapat ditutupi dengan pencitraan media yang bagus. Namun dengan keluarnya opini disclaimer oleh BPK dua tahun berturut-turut, kami berharap masyarakat sadar terkait buruknya kinerja Menteri Susi Pudjiastuti”, Tambah Riyono.
Riyono menyatakan, Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) secara resmi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendalami apa terjadi di KKP setelah keluarnya laporan BPK ini.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen ANNI, Susanto Agus Priyono meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri Susi Pudjiastuti.
“Kegagalan KKP begitu nyata, kami meminta bapak Presiden untuk segera mengevaluasi Menteri Susi Pudjiastuti sekaligus melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan masa depan kelautan dan perikanan”, kata Susanto.
Menurut Susanto Agus Priyono, yang juga pelaku perikanan di kota Tegal ini, pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan membangun dan mensejahterakan nelayan. Namun KKP gagal untuk mewujudkannya.
“Kami tidak ingin kinerja pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla tercoreng dengan kegagalan KKP dalam membangun kelautan dan perikanan di Indonesia”, Pungkas Susanto.
Eveline Ramadhini
