Oleh: Nur Rokhmah Tunisa, Pristika, & Muhammad Nur Holik
(Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang)
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang dihuni lebih dari 270 juta penduduk, memiliki 17.000 pulau, serta dirajut oleh 714 suku bangsa, Indonesia memikul tantangan yang luar biasa dalam merawat persatuan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini memang terbukti lihai lolos dari berbagai lubang jarum ancaman konvensional. Namun di era megatren global, perubahan geopolitik, dan ledakan teknologi saat ini, lanskap pertahanan kita telah berubah total.
Ancaman kedaulatan hari ini tidak lagi melulu soal moncong senjata atau agresi militer asing. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang tak kasat mata: perang informasi, hoaks yang memicu konflik horizontal SARA, radikalisasi digital, hingga infiltrasi ideologi asing yang perlahan mengikis fondasi Pancasila.
Pada titik krusial inilah, diskursus mengenai ketahanan nasional dan komitmen bela negara harus ditarik keluar dari ruang-ruang kelas yang teoritis menuju aksi nyata yang membumi.
Mengenal ‘Astagatra’: Otot Ketahanan Kita
Dalam doktrin Lemhannas RI, ketahanan nasional didefinisikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan demi menangkal setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Kekuatan ini diukur melalui kerangka Astagatra (Delapan Gatra), yang memisahkan unsur alamiah (Trigatra) dan unsur sosial (Pancagatra).
- Trigatra (Modal Alamiah): Mencakup posisi geografis kita yang super strategis di antara dua samudra dan dua benua, limpahan sumber kekayaan alam, serta kondisi demografi penduduk.
- Pancagatra (Dinamika Sosial): Meliputi ketangguhan ideologi (Pancasila), stabilitas politik, kemandirian ekonomi, kohesi sosial budaya, serta kesiapan sektor pertahanan dan keamanan.
Uniknya, ketahanan nasional kita bersifat total, mawas ke dalam (introspektif), dan dinamis mengikuti zaman. Artinya, jika salah satu gatra sosial—misalnya ekonomi atau sosial budaya—goyang akibat disrupsi digital, maka keseluruhan struktur ketahanan nasional kita ikut terancam.
Meluruskan Mitos Bela Negara
Selama ini, istilah “bela negara” sering kali tereduksi secara sempit menjadi urusan militeristik atau latihan baris-berbaris. Paradigma usang ini perlu diluruskan. Secara konstitusional (Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945), bela negara adalah hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Kementerian Pertahanan RI sendiri menitikberatkan bela negara pada lima nilai dasar: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun mental.
Di era modern, manifestasi nilai-nilai ini sangat cair dan harus disesuaikan dengan profesi masing-masing individu:
- Pelajar & Mahasiswa: Menolak malas, mengukir prestasi akademik, dan aktif merawat nilai kebangsaan di komunitas pemuda.
- Petani & Nelayan: Bergerak di garda depan demi menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.
- Pengusaha: Menciptakan lapangan kerja, taat membayar pajak, dan memajukan produk-produk lokal dalam negeri.
- Masyarakat Digital: Berpikir kritis sebelum membagikan informasi, memverifikasi hoaks, dan tidak memproduksi konten provokatif.
Menghalau Polarisasi dan Radikalisasi Layar Sentuh
Tantangan terbesar komitmen kebangsaan hari ini justru lahir dari ekosistem digital kita sendiri. Ruang siber kini menjadi medan tempur narasi yang sangat krusial. Kita menyaksikan bagaimana polarisasi politik pasca-pemilu awet bertahan di media sosial, dikombinasikan dengan radikalisasi digital yang menyasar Gen Z dan milenial yang masih mencari identitas diri.
Ego sektoral otonomi daerah dan jurang kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar semakin memperparah potensi disintegrasi ini. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi sekadar keahlian tambahan, melainkan kompetensi esensial dari bela negara kontemporer.
Strategi Merajut Kembali Kebersamaan
Untuk menjawab kompleksitas ancaman non-militer ini, kita membutuhkan strategi terpadu berbasis Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata):
- Kontekstualisasi Pendidikan Karakter: Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di lembaga pendidikan tidak boleh lagi berbasis hafalan kaku. Pendekatan harus menyentuh aspek emosional (afektif) dan perilaku nyata (psikomotorik) yang relevan bagi generasi digital.
- Gencar Kontra-Narasi Digital: Kita harus membanjiri ruang digital dengan konten-konten kreatif yang positif untuk mengimbangi narasi provokatif, radikal, dan ekstremis.
- Penguatan Ekonomi dan Dialog: Pemerintah harus memastikan pemerataan pembangunan untuk mengikis kecemburuan sosial, sembari membuka ruang dialog konstruktif antarkomponen bangsa guna meredam sentimen primordial.
Kesimpulan
Sejarah membuktikan bahwa pemuda selalu menjadi motor penggerak perubahan bangsa—mulai dari momentum Sumpah Pemuda 1928 hingga era Reformasi. Di masa kini, bela negara bagi generasi muda bukanlah tentang memegang senjata di medan perang, melainkan bagaimana menjadi agen perubahan yang berkarakter, bijak bermedia sosial, dan berdaulat secara ekonomi di ruang digital.
Ketahanan nasional yang tangguh tidak akan pernah jatuh dari langit; ia hanya bisa tegak berdiri jika kita semua sepakat untuk berhenti menjadikan komitmen kebangsaan sebagai slogan seremonial belaka. Sebab pada akhirnya, di dunia nyata maupun di dunia maya, semboyan lama kita tetap berlaku abadi: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
