Indonesia tengah berlari kencang menuju era digital. Dari stasiun Kereta Cepat Whoosh yang megah hingga pedagang kaki lima di sudut gang, QRIS telah menjadi simbol efisiensi baru. Namun, di balik kemudahan “sekali klik”, tersimpan sebuah pertanyaan besar: apakah kita terlalu rapuh jika listrik tiba-tiba padam?
Wartapilihan.com, Jakarta– Fenomena stasiun Whoosh yang mengarahkan penumpangnya pada ekosistem cashless sempat memicu diskusi hangat. Meskipun kenyataannya loket stasiun masih menerima uang tunai hingga 15-30 menit sebelum keberangkatan , persepsi masyarakat sudah terlanjur terbentuk bahwa digitalisasi adalah harga mati bagi modernitas. Namun, pengalaman negara maju seperti Jepang memberikan peringatan keras bahwa ketergantungan absolut pada teknologi bisa menjadi bumerang saat bencana melanda.
Meluruskan Mitos: Fukushima 2011 vs. Hokkaido 2018
Seringkali muncul narasi bahwa tragedi nuklir Fukushima 2011 memicu kerusuhan akibat gagalnya sistem pembayaran digital. Riset menunjukkan fakta yang sedikit berbeda namun tetap krusial. Pada 2011, Jepang sebenarnya masih sangat bergantung pada uang tunai, sehingga masalah utamanya adalah hancurnya mesin ATM dan kantor bank secara fisik, bukan kegagalan aplikasi.
Ujian nyata bagi sistem cashless baru benar-benar terjadi pada gempa bumi Hokkaido 2018. Pemadaman listrik total (blackout) selama 45 jam melumpuhkan 2,95 juta rumah tangga. Di titik inilah masyarakat Jepang merasakan dampak “kiamat digital”: terminal pembayaran mati, internet hilang, dan warga yang tidak memegang uang tunai tidak bisa membeli kebutuhan pokok meski toko masih memiliki stok barang. Sejak saat itu, pemerintah Jepang tidak lagi hanya bicara soal efisiensi, tapi juga “Resiliensi Nasional” yang mewajibkan fasilitas pembayaran tunai tetap tersedia sebagai jalur penyelamat (lifeline).
Benteng Hukum: Mengapa Menolak Uang Tunai Bisa Dipidana?
Di Indonesia, semangat digitalisasi seringkali bertabrakan dengan realitas hukum. Masih banyak pelaku usaha yang merasa berhak menolak uang tunai dengan dalih “kebijakan toko”. Padahal, kedaulatan Rupiah dilindungi dengan sangat ketat oleh undang-undang.
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, siapa pun dilarang menolak untuk menerima Rupiah tunai sebagai pembayaran di wilayah NKRI. Pelanggaran terhadap aturan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan maksimal satu tahun dan denda hingga Rp200.000.000. Bank Indonesia sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa pembayaran digital hanyalah “cara”, namun prinsip utamanya tetaplah Rupiah yang tidak boleh ditolak dalam bentuk apa pun, termasuk uang logam.
Dilema di Balik Kecepatan 350 Km/Jam
Kereta Cepat Whoosh menjadi studi kasus menarik tentang bagaimana teknologi mencoba mencari keseimbangan. Di satu sisi, sistem tiket diarahkan pada cashless untuk kecepatan. Namun, di sisi lain, saat layanan restorasi (kereta makan) diluncurkan pada April 2024, mereka justru awalnya hanya menerima pembayaran tunai. Mengapa? Karena pada kecepatan 350 km/jam, stabilitas jaringan internet untuk memproses transaksi digital seringkali menjadi tantangan teknis yang nyata. Ini adalah bukti bahwa dalam kondisi tertentu, uang tunai tetap menjadi metode yang paling handal dan tak tergantikan.
Menuju “Project Garuda”: Teknologi yang Lebih Manusiawi
Bagaimana cara agar teknologi mempermudah hidup tanpa menciptakan risiko baru? Jawabannya mungkin ada pada “Project Garuda” milik Bank Indonesia. BI saat ini tengah mengembangkan Digital Rupiah yang dirancang memiliki fitur offline functionality.
Artinya, di masa depan, kita bisa bertransaksi secara digital menggunakan teknologi seperti NFC atau Bluetooth tanpa perlu koneksi internet sama sekali. Inovasi ini bertujuan untuk menjangkau daerah terpencil serta menjamin sistem pembayaran tetap berjalan saat infrastruktur jaringan lumpuh akibat bencana.
Kesimpulan: Harmoni Digital dan Fisik
Teknologi seharusnya menjadi pelayan bagi manusia, bukan tuan yang mendikte keberlangsungan hidup kita. Arah masyarakat Indonesia sebaiknya bukan menuju “Masyarakat Tanpa Tunai” (Cashless Society), melainkan “Masyarakat Rendah Tunai” (Less Cash Society) yang tetap cerdas menjaga cadangan fisik.
Pembangunan ekosistem pembayaran nasional harus berdiri di atas tiga pilar:
- Inklusi: Memastikan mereka yang tidak memiliki akses teknologi tetap bisa bertransaksi.
- Hukum: Menghormati UU Mata Uang dengan selalu menyediakan opsi tunai di setiap layanan publik.
- Resiliensi: Mempercepat teknologi offline digital untuk mitigasi risiko bencana.
Dengan demikian, saat dunia digital kita mendadak “gelap”, ekonomi bangsa dan kebutuhan dasar rakyatnya tetap bisa terus berjalan dengan cahaya kedaulatan Rupiah yang nyata.
Abu Faris (Praktisi Marketing Digital, Urban Farming, Permuclture Design Certified)
