“Ideologi dan gerakan terorisme tidak mewakili dan bukan berasal dari agama manapun, apalagi dari Islam,” kata Ustaz Yusuf Muhammad Martak.
Wartapilihan.com, Jakarta –Sejumlah Gereja di Surabaya diserang bom bunuh diri oleh orang yang tidak dikenal pada Ahad (13/5). pagi. Serangan itu menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan lebih dari 40 terluka. Malam harinya, di Rusunawa Wonocolo, Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur, bom meledak. Tiga orang tewas, tuan rumah beserta istri dan anaknya, dan 3 orang luka-luka.
Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) Ustaz Yusuf Muhammad Martak meminta pemerintah segera mengungkap pelaku dan aktor intelektual di balik teror Bom di Surabaya. Untuk itu, dia mengajak seluruh masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh tindakan teror tersebut.
“Bila pelakunya segera diungkap, maka kecurigaan antar umat beragama akan terhindarkan. Usut tuntas teror bom di Surabaya. Tujuan pelaku adalah membuat kita semua takut, mari kita lawan. Kita harus bersama-sama melawan ketakutan yang mereka tebarkan,” ujar Yusuf dalam keterangan pers yang diterima Warta Pilihan di Jakarta, Senin (14/5).
Menurutnya, ideologi dan gerakan terorisme tidak mewakili dan bukan berasal dari agama manapun, apalagi dari Islam. Dia memberikan contoh, dalam kondisi perang saja Rasulallah SAW melarang umat Islam menghancurkan rumah ibadah, pendeta, wanita, orang tua, dan anak-anak
“Teroris adalah musuh kita bersama, jadi kita umat Islam tidak mau disalahkan dan tidak boleh menyalahkan, apalagi saling tuduh malah akan menambah kegaduhan di masyarakat,” jelasnya.
“Pasukan Islam juga dilarang membunuh wanita, pendeta, orang tua dan anak-anak,” imbuh dia.
Karena itu, ungkap Yusuf, tak masuk akal jika terorisme dikaitkan dengan Islam. Pihaknya bahkan berulang kali membuktikan bahwa Islam cinta damai. Terkait korban yang meninggal dunia, pihaknya menyatakan ikut berduka dan berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
“Dalam aksi-aksi demonstrasi yang digelar GNPF Ulama selalu konstitusional dan alhamdulillah selalu berakhir dengan damai. Tak ada non muslim yang kami sakiti, bahkan tumbuhan dan rumputpun kami jaga. Semoga tak ada lagi anak bangsa yang menjadi korban kekejaman secara sia-sia,” pungkas nya.
Sementara itu, Ketua Panja RUU Anti Terorisme Muhammad Syafi’i meminta Polri tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain dalam hal ini DPR yang tak kunjung mengesahkan revisi UU Anti Terorisme. Apalagi, meminta Presiden menerbitkan Perppu.
“Jangan lindungi ketidakbecusannya memimpin institusi dengan (minta) Perppu. Sepatutnya dia (Tito Karnavian) mundur dari Kapolri biar digantikan orang yang benar-benar profesional yang mampu dengan UU yang ada, nomor 15 tahun 2013,” kata Syafi’i.
Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, proses pembahasan RUU Anti Terorisme sudah hampir rampung. Pengesahan regulasi itu hanya terhambat soal definisi terorisme antara pemerintah dan DPR. Selain itu, semua pasal dalam aturan itu sudah disepakati.
“Panja kini sudah bekerja dua tahun. Menguras semua energi yang ada, menyita waktu kita. Kemudian sudah merumuskan pasal-pasal yang sudah hampir selesai. Tinggal satu poin dalam pasal 1, (selain itu) seluruhnya sudah selesai,” terangnya.
Senada dengannya, Anggota DPR Firman Soebagyo menyatakan menolak jika pemerintah menerbitkan Perppu untuk mengganti revisi UU Terorisme kini pembahasannya masih belum diketuk palu. Menurutnya, bila Perppu diterbitkan maka akan terjadi overlaping dan tumpang tindih dalam aturan hukum.
“Kalau pandangan saya dalam menerbitkan aturan hukum hendaknya tidak ada overlaping dan tumpang tindih karena penbahasan revisi UU teorisme tinggal menyelesaikan beberapa pasal yang mentok karena adanya ego sektoral serta tarik menarik kepentingan politik nasional,” kata Firman saat dihubungi, Senin (14/5).
Ia berharap agar pemerintah jangan terburu-buru untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengeluarkan Perppu. Sebab, masalah pembahasan revisi UU terorisme ini tinggal menyelesaikan tahap akhir saja.
“Karena itu, masalah terorisme bukan menjadi domain Polri serta BIN tetapi juga tanggungjawab bangsa dan negara termasuk TNI karena terorisme sudah melibatkan lintas negara,” tandasnya.
Selang sehari, Surabaya kembali diguncang bom. Peristiwa tersebut terjadi di pos penjagaan depan Mapolrestabes Surabaya pada Senin (14/5) sekitar pukul 08.50 dengan rincian korban dari anggota Polri 3 (tiga) orang. Yaitu Bripka Rendra, Bripda Agan dan Bripda Andik Fendi. Kesemuanya berasal dari satuan bhayangkara (Sabhara).
“Ketiganya saat ini sudah di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara. Bripda Rendra mengalami luka pada bagian tangan kanan kiri, paha kanan dan kiri. Sedangkan Bripka Agan luka kepala bagian belakang,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (14/5).
Adapun korban masyarakat, lanjut Frans, yaitu Ratih (18) mengalami luka parah, luka bakar leher, pinggul kiri, dan perut kiri. Ari Hartono (53) meninggal dunia dan Ais (4) luka lengan kiri, begitu pun Zainul mengalami luka pada lengan kirinya.
“Untuk korban meninggal dunia di TKP ada empat orang. Satu perempuan dan tiga laki-laki. Bom yang tersisa sudah dicerai beraikan. Saat ini sedang proses Inafis dan Labfor,” tandasnya.
Merespon hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan, siapapun pelakunya dan apapun motif pengeboman dengan segala bentuk kekerasan apalagi memakai senjata terhadap tempat ibadah, tidak dibenarkan dalam ajaran agama.
“Saya mendesak agar pelaku dan dalang kejahatan berentet ini harus dicari sampai dapat dan dibawa ke pengadilan. Negara harus betul-betul hadir untk melindungi rakyatnya, menjamin keselamatan rakyat,” tegasnya.
Bagi masyarakat, ia mengimbau agar semua pihak hendaknya menahan diri. Tidak berspekulasi tentang kelompok pelaku sampai aparat resmi pemerintah yang menyampaikannya. Menurutnya, semua pihak harus bersatu padu melawan aksi terorisme.
“Hal itu harus dilakukan agar tidak ada adu domba yang akan semakin memperkeruh suasana dan justru membantu teroris mencapai target utamanya, yaitu memecah belah bangsa,” tutup wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Ahmad Zuhdi
