Terjadi pembatasan terhadap moda transportasi online, baik dari segi kuota, tarif atas – tarif bawah dan konflik horizontal yang terjadi. Bagaimana dampak ekonomisnya?
Wartapilihan.com, Jakarta —Dr Enny Sri Hartati, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan, pemerintah perlu membuat grand desain mengenai hadirnya ekonomi digital dalam rangka wujudkan kesejahteraan bagi semua pihak. Pasalnya, jika tidak demikian, Indonesia akan kehilangan manfaat dari luasnya perkembangan ekonomi digital tersebut.
“Kebijakan yang ditempuh (oleh pemerintah) masih bersifat parsial dan hanya fokus pada sub sektor tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan grand desain agar kehadiran ekonomi digital ini bermanfaat secara optimal,” ucap Dr Enny, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis siang, (3/8/2017).
Menurutnya, upaya inovatif yang perlu didukung pemerintah ialah hadirnya transportasi berbasis aplikasi. Pasalnya, moda transportasi berbasis aplikasi terbukti menciptakan lapangan pekerjaan. AlphaBeta menemukan data pada tahun 2017, 43% mitra pengemudi Uber mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya tidak memilikinya.
Selain itu, ia mengatakan kehadiran transportasi umum berbasis aplikasi dapat jadi solusi bagi penataan kawasan permukiman. Pasalnya, pada masyarakat berpenghasilan rendah, seringkali terkendala oleh mahalnya harga tanah. “Sementara di daerah yang harga lahannya masih terjangkau, sering terkendala oleh ketiadaan fasilitas transportasi,” tutur Dr Enny.
Ia berharap, pemerintah dapat segera membuat grand desain yang jadi panduan bagi seluruh pihak, baik pengusaha transportasi konvensional, pihak pengelola aplikasi berbasis online dan juga pihak mitra pengemudi. “Dalam Peraturan Menteri Perhubungan no 26 tahun 2017, disebutkan tentang banyak hal, yakni mengenai tarif atas-bawah, kuota armada dan juga akses data realtime. Nampaknya, hal ini perlu dikaji ulang. Karena berpotensi mengganggu kenyamanan penumpang dan perusahaan aplikasi,” pungkasnya.
Eveline Ramadhini
