Pengurus Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia Diresmikan

by
Peresmian Pengurus BKsPPI 2017-2022, Rabu (12/4). Foto : Istimewa

Wartapilihan.com, Jakarta – Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (Ittihād al-Ma’āhid al-Islamiyyah al-Andunisiy) disingkat dengan BKsPPI menyelenggarakan kegiatan Peresmian Pengurus BKsPPI kemarin, 12 April 2017. Tema besar yang diangkat adalah Peran BKsPPI : Penguatan Kepribadian Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Iqomatuddin.

Menurut Humasnya Dr Wido Supraha, BKsPPI merencanakan bekerjasama dengan 3 (tiga) pihak. Pertama, DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) sebagai fasilitator Kantor Pusat Administratif, dan Pondok Pesantren Adz-Dzikra sebagai Kantor Operasional. Kedua kerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) akan tetap dibangun dengan membuat MoU (Memorandum of Understanding) untuk dukungan pengembangan Sumber Daya Manusia yang lebih terencana. Ketiga, dengan Ekonomi Syariah 212 untuk pengembangan ekonomi di setiap Pondok Pesantren. Hadir dalam acara ini wakil-wakil dari ketiga institusi tersebut, KH. Ahmad Kholil Ridwan, Lc., Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail, dan Dr. Ahmad Juwaini.

Dalam acara itu, Ketua BKsPPI, Prof. Didin Hafidhuddin menyatakan pentingnya mengkonsolidasikan lebih dari 4.300 pesantren untuk melahirkan generasi yang beradab dan berilmu. “Adab adalah target utama santri yang harus dilahirkan oleh setiap pondok pesantren sebagaimana diteladankan generasi salafushshalih,” terang Didin.

Menurutnya, Pondok Pesantren sebagai lembaga iqamatuddin (penegak agama) bergerak dalam pembangunan masyarakat dalam berbagai bidang termasuk politik. Dalam bidang politik, Pondok Pesantren bisa disebut sebagai institusi politik tertua di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari perjuangan-perjuangan politik dalam proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Perjuangan politik yang telah dilakukan oleh Pondok Pesantren telah melahirkan NKRI sebagai negara religius, sehingga seluruh cara pandang yang mencoba memisahkan antara negara dan agama dapat disebut sebagai pemikiran a-historis,” jelas Didin.

Prof Didin Hafidhuddin menggantikan ketua yang lama, KH. Ahmad Kholil Ridwan. Menurut Didin, Pondok Pesantren harus menjadi lembaga yang tetap melahirkan para Murabbi, Ulama, Dermawan, dan kader-kader pejuang di berbagai lini, dan sinergi antar Pondok Pesantren menjadi Visi dan Misi BKsPPI untuk tetap aktif berkoordinasi dengan lebih dari 4.300 Pondok Pesantren.

Prof Didin yang juga pemimpin Pondok Pesantren Ulul Albab dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor ini mengingatkan bahwa para kiyai adalah pelindung umat dan mempertahankan kepribadian Pondok Pesantren. “Inilah rahasia mengapa tulisan para ulama tidak lupa untuk memulainya dengan Bab Adab baru kemudian Ilmu, sehingga melahirkan Budaya Ilmu yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren. Ilmu Fardhu ‘Ain dibutuhkan untuk penguatan kepribadian sementara Ilmu Fardhu Kifayah dibutuhkan untuk penguatan masyarakat. Kedua ilmu inilah yang melahirkan peradaban Islam bersatu bersama budaya Ukhuwah,” terangnya.

BKsPPI yang awal berdirinya di Jawa Barat, kini telah berakar di seluruh wilayah di Indonesia. Pengurus yang baru ini bertugas mulai 2017 sampai 2022.  |

Reporter : Izzadina/Humas BKsPPI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *