Wartapilihan.com, Washington – Terjadi perdebatan di Pemerintahan Trump mengenai apakah Amerika Serikat harus menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dan harus tunduk kepada sanksi AS atau tidak. Kata para pejabat AS dan orang-orang yang dekat dengan tim transisi Presiden Donald Trump.
Sebuah faksi yang dipimpin oleh Michael Flynn, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Trump, seperti dilansir Reuters (27/1), ingin menambahkan Ihkwanul Muslimin ke daftar teroris asing.
“Saya tahu bahwa itu telah dibahas. Saya mendukung itu,” kata penasihat transisi Trump yang menolak disebutkan namanya karena sensitivitas isu tersebut.
Penasihat menambahkan, Tim Flynn mendiskusikan untuk menambahkan organisasi Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar teroris Amerika Serikat. Namun, katanya, belum jelas kapan pemerintah akan menyetujui usulan tersebut.
Penasihat Trump yang lain, seperti veteran keamanan nasional, diplomat, penegak hukum, dan intelijen berpendapat, Ikhwanul Muslimin telah berkembang dengan damai di beberapa negara.
Mereka khawatir Amerika Serikat akan menunjuk seluruh Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris yang malah akan memperumit hubungan dengan Turki. Turki adalah sekutu utama Amerika Serikat dalam memerangi ISIS, tempat partai Islamis AKP berakar dan mendominasi pemerintahan Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai kekuatannya. Partai Islam Tunisia, An-Nahda juga telah berpartisipasi dalam pemilu yang demokratis.
Ikhwanul Muslimin di Mesir, gerakan Islam tertua di negara itu, ditetapkan sebagai organisasi teroris di negara itu pada 2013.
Tidak jelas faksi mana yang dalam pemerintahan AS yang mengajukan. Senator Ted Ceruz dan Perwakilan Mario Diaz-Balart bulan ini memperkenalkan undang-undang untuk menambahkan Ikhwanul Muslimin ke daftar teroris.
Tidak ada komentar segera dari Gedung Putih.
Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat adalah negara yang menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai teroris. Calon Sekretaris Negara Trump, Rex Tillerson, menggambarkan Ikhwanul Muslimin sebuah “agen Islam radikal” selama konfirmasi sidang senat.
Hukum pidana Amerika Serikat melarang orang di Amerika untuk sengaja memberikan “dukungan materi” kepada organisasi teroris yang telah ditetapkan, dan anggota kelompok tersebut dilarang masuk Amerika Serikat.
Beberapa aktivis konservatif dan anti-Islam berpendapat, selama bertahun-tahun Ikhwanul Muslimin, yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam di seluruh dunia dengan cara damai, telah menjadi tempat berkembangnya paham terorisme.
Beberapa cabang Ikhwan, termasuk kelompok Hamas Palestina, telah terlibat dalam kekerasan anti-pemerintah dan memicu reaksi kekerasan pemerintah. Ayman al-Zawahari, pemimpin al-Qaeda, pernah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin Mesir.
Cabang lainnya di Turki dan Tunisia telah mengutuk aksi kekerasan dan merebut kekuasaan dengan cara demokratis. Presiden Mohammed Mursi yang didukung Ikhwanul Muslimin menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung pada bulan Juni 2012 setelah tersingkirnya Hosni Mubarak. Militer mengambil alih dan melucuti kekuasaan Mursi pada 2013 menyusul protes massa. Ratusan aktivis Islam tewas dan ditangkap pada saat itu.
Presiden Mesir, As-Sisi dan Trump berbicara melalui telepon minggu ini dan kedua pemimpin membahas cara-cara untuk meningkatkan perang melawan terorisme dan ekstremisme. | Sumber: Reuters
Reporter: Moedja Adzim
