Pembatasan Staf Ahli BUMN: Maksimal 5 Orang, Maksimal Gaji 50Juta/bulan

by

Menteri BUMN, Erick Thohir memperbolehkan para direksi perusahaan plat merah merekrut lima orang staf ahli. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) No. 9/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi BUMN yang ditandatangani Erick pada 3 Agustus 2020.

Wartapilihan.com, Jakarta– Dalam SE tersebut dijelaskan, bahwa untuk mendukung tugas direksi BUMN diperlukan staf ahli dalam memberikan masukan dan pertimbangan terhadap permasalahan di perusahaan.
Staf ahli direksi BUMN nantinya dipekerjakan sesuai sistem kontrak dan digaji hingga puluhan juta rupiah. “Penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh direksi dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, dan dibatasi sebesar-besarya Rp 50.000.000 per bulan serta tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut,” kata SE tersebut.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy, Jerry Massie menilai, kebijakan Erick Thohir yang mempersilakan para direksi BUMN merekrut lima staf dengan gaji Rp 50 juta sebagai kebijakan buang-buang uang saja. Sebab saat ini kondisi perekonomian Inodnesia tengah terpuruk dan pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,23 persen.

Jerry menyarankan, sebaiknya Menteri BUMN bikin program pembenahan seperti riset di BUMN atau pun jurnal setiap direksi dan komisaris. Ia khawatir kebebasan direksi BUMN mengangkat lima orang staf ahli ini nantinya hanya diisi oleh orang-orang yang tidak berpengalaman. Ujungnya, BUMN akan merugi. “Ini berpotensi (membuat) BUMN bangkrut,” tegas Jerry.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai BUMN di bawah kepemimpinan Erick semakin ancur. Menurutnya, kebijakan Erick kerap tidak realistis di tengah kondisi perusahaan plat merah yang masih menderita kerugian yang cukup besar. Ia curiga, kebijakan Menteri BUMN tersebut disinyalir untuk politik balas budi yakni untuk mengakomodir orang-orang yang belum mendapatkan jatah.

“Makin hancur BUMN. Itulah politik akomodatif. BUMN tempat mengakomodasi bagi orang-orang partai dan relawan yang belum dapat posisi. Maka dicari posisi dan jabatannya. Dan staf ahlilah tempatnya itu,” kata Ujang, Senin (7/9).

Menanggapi kritikan tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya menemukan adanya staf ahli direksi perusahaan plat merah yang digaji Rp 100 juta per bulannya. Atas dasar itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan Surat Edaran terkait pengangkatan staf ahli oleh direksi BUMN bernomor SE-9/MBU/08/2020. “Kami menemukan beberapa BUMN membuat staf ahli atau advisor atau apapun namanya dibuat di masing-masing BUMN. Tidak transparan. Ada yang sampai 11-12 orang, ada yang digaji Rp 100 juta atau lebih,” ujarnya , Senin (7/9).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *