Pencabutan moratorium oleh Menko Maritim pada Kamis (5/10), menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan dan keberpihakan terhadap rakyat.
Wartapilihan.com, Jakarta –Kebijakan Menko Maritim Luhut Bisar Panjaitan (LBP) beberapa waktu lalu yang mencabut moratorium reklamasi dinilai Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sangat politis. Pasalnya, keputusan tersebut menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan.
“Hal ini menunjukan selera penguasa tergantung pada situasi dan kondisi, bukan kepentingan yang lebih besar. Saya kira kita semua mendukung pembangunan, siapa yang tidak mendukung pembangunan. Persoalannya, pembangunan untuk siapa dan siapa yang diuntungkan?,” tanya Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/10).
Seharusnya, lanjut Fadli, Menko Maritim menunggu sampai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik pada 16 Oktober mendatang. Sebab, kebijakan tersebut akan berlawanan dengan komitmen Gubernur terpilih untuk menghentikan reklamasi.
“Menurut saya kebijakan moratorium itu sudah tepat. Kita lihat dulu semuanya, dikaji lagi dari sisi AMDAL-nya, dari sisi ekonomi dan dari banyak sisi. Jangan sampai pembangunan ada di mana-mana dan orang yang diuntungkan itu-itu saja. Kemudian merusak yang lain, mengganggu nelayan, mengganggu masyarakat lain, dan juga lingkungan hidup di sana,” tegasnya.
Terlebih, simpul Fadli, tidak dapat dipungkiri adanya intervensi pemilik modal (patron client) terhadap kebijakan pencabutan moratorium tersebut. Sebab, politisi memiliki kecenderungan keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu.
“Iya nanti kita lihat reaksi dari gubernur dan wakil gubernur terpilih. Saya kira
ada nuansa itu (intervensi patron) walaupun harus dibuktikan,” tandasnya.
Secara terpisah, Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan kepada Warta Pilihan mengatakan, moratorium dipertarungkan dalam isu Pilkada DKI.
Rakyat pro Ahok sekaligus didukung pemerintahan Jokowi mendukung reklamasi jalan terus. Sebaliknya, menolak reklamasi (sekaligus mendukung moratorium) isu kubu Anies.
“Nah rakyat memilih pasangan Anis Sandi, artinya menolak reklamasi, menolak pencabutan moratorium. Jangan suara rakyat itu dikhianati,” kata dia.
Kendati reklamasi merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kata Syahganda, jika Gubernur terpilih tetap konsisten menolak reklamasi, dia dapat melakukan otoritasnya. Semua izin-izin dalam kewenangan Pemda jangan berikan ke pengembang serta dapat mengancam pengusaha-pengusaha pemilik reklamasi di blacklist di Jakarta.
“Jadi Anies bisa melarang pemilik lahan illegal reklamasi itu buat bangunan. Otoritas itu dilihat dari izin yang dikeluarkan. Misalnya, IMB, itu otoritas Pemda,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
