Wartapilihan.com, Damaskus – PBB mengatakan bahwa pertempuran di sekitar ibukota Suriah, Damaskus, menyebabkan sekitar 300.000 orang terancam tidak mendapatkan bantuan kemanusiaan dan berhenti karena pertempuran yang terjadi tidak memungkinkan konvoi bantuan untuk sampai ke sana.
Pertempuran di Damaskus dan sekitarnya telah meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah serangan kejutan yang dilakukan oleh pejuang oposisi di bagian timur laut kota.
“Mereka benar-benar tergantung pada pasokan kami. Kelaparan akan terjadi di setiap sudut kota, kecuali kami sampai di sana dalam beberapa minggu mendatang,” kata Jan Egeland, penasihat kemanusiaan PBB di Suriah, Kamis (23/3).
Egeland mengatakan bahwa daerah yang terkepung di Douma dan Kafr Batna di Pedesaan Damaskus belum menerima pasokan dari PBB sejak tahun lalu.
“Peningkatan pertempuran itu memiliki efek buruk pada penduduk sipil,” jelas Egeland, “Mereka tidak mendapatkan persediaan dari PBB sejak Oktober di Douma dan di daerah Kafr Batna tidak sejak Juni tahun lalu.”
Akan ada pembicaraan yang didukung oleh PBB yang ditetapkan untuk melanjutkan pembicaraan sebelumnya di Jenewa pada hari Jumat (24/3) dengan sedikit harapan akan adanya terobosan atau konsesi baik dari pihak pemerintah atau pejuang oposisi.
Pejuang oposisi bentrok dengan tentara Suriah di tepi pusat kota di distrik Jobar untuk hari kelima pada hari Kamis. Di dekat Hama, pejuang oposisi juga membuat kemajuan melawan tentara Suriah semalam dan pertempuran berlanjut terus berlanjut, kata Obervatorium HAM Suriah.
Egeland mengatakan bahwa Pemerintah Suriah belum memberikan lampu hijau untuk masuknya konvoi bantuan dan kelompok bersenjata tidak menjamin keamanan mereka, yang berarti tidak ada bantuan yang bisa masuk.
Ia juga mengatakan bahwa PBB berharap untuk dapat mengirim konvoi bantuan pada hari Jumat ini ke Wadi Barada, sebuah lembah di luar Damaskus tempat pertempuran berkecamuk di awal tahun.
Pejabat PBB mengatakan bahwa makanan telah mencapai kota yang terkepung di Madaya pada pekan lalu.
Sebuah laporan yang diterbitkan pekan lalu oleh Dokter untuk Hak Asasi Manusia (PHR) menemukan bahwa pemerintah Suriah “sengaja” melakukan pembatasan akses kemanusiaan kepada penduduk yang terkepung.
Tahun lalu, pemerintah menyetujui proses persetujuan bantuan dua langkah untuk bantuan kemanusiaan. Ini lebih efisien dari prosedur delapan langkah sebelumnya, namun PHR mengatakan bahwa proses telah gagal.
“Dengan konflik yang telah memasuki tahun ketujuh, pihak berwenang Suriah dengan sengaja dan dengan ilegal memanipulasi akses kemanusiaan PBB, serta dengan sewenang-wenang membatasi dan menyangkal pengiriman bantuan untuk memastikan penderitaan warga yang terkepung terus berlanjut,” kata laporan itu.
Demikian dilaporkan Al-Jazeera. I
Reporter: Moedja Adzim
