Menag Bantah Perubahan Alur Sertifikasi Langkah Mundur

by

BPJPH terus melakukan persiapan dan bekerjasama dengan beberapa lembaga penyelia halal (LPH) seperti LPPOM MUI.

Wartapilihan.com, Jakarta — Sejak disahkan menjadi UU pada 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) pada tanggal 17 Oktober 2019 seharusnya bersifat mandatory (wajib), bukan lagi voluntary (sukarela). Namun, hal ini dibantah oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Kendati sudah berlaku sejak tahun 2014 dimana pada Pasal 4 semua produk makanan, minuman dan kosmetika wajib sertifikasi halal, Menag membantah bahwa penerapan ini merupakan langkah mundur. Menurut dia, justru Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ingin menjalankan regulasi tersebut secara operasional.

“Ini cara kita secara persuasif menerapkan bagaimana perintah undang-undang dilakukan, karena undang-undang mengatakan bahwa perlakuan proses sertifikasi halal sejak lima tahun UU disahkan pada 2014 itu konteksnya dimulainya sertifikasi ini,” kata Menag di kantor BPS, Jakarta, Kamis (17/10).

Menag Lukman mengakui meski banyak kelemahan dan kekurangan, BPJPH terus melakukan persiapan dan bekerjasama dengan beberapa lembaga penyelia halal (LPH) seperti LPPOM MUI. Terlebih, tentang waktunya hanya lima tahun hingga 2024.

“Kita tentu bekerjasama dengan LPPOM MUI yang mempunyai cabang di berbagai wilayah, itu dapat dimanfaatkan. Termasuk yang ada di Perguruan Tinggi dan Ormas-ormas Islam,” tuturnya.

Termasuk jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH), ia mengakui hingga kini belum banyak tersedia. “Tapi kita terus melakukan pelatihan-pelatihan dengan Ormas Islam, dengan MUI sehingga mereka bisa bekerja di LPH-LPH,” katanya.

Ia menyatakan, auditor halal juga belum pada hitungan cukup. Maka itu, BPJPH akan terus menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menghasikan auditor yang handal dan profesional.

“Itulah fungsi BPJPH melakukan pelatihan-pelatihan, kita belum tahu animo masyarakat seperti apa, termasuk pelaku usaha. Tapi tentu kita mengimbau pelaku usaha melakukan sertifikasi halal,” ujar dia.

Sementara, Kepala BPJPH Sukoso menjelaskan, tahapan layanan sertifikasi halal mencakup beberapa hal, yaitu: pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dan/atau pengujian, penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat halal. 

“Pendaftaran permohonan sertifikat diajukan oleh pelaku usaha kepada BPJPH. Permohonan bisa dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor BPJPH, Kanwil Kemenag Provinsi dan Kantor Kemenag di setiap Kabupaten/Kota”, jelasnya. 

Sukoso mengemukakan alasan kenapa cara manual itu dilakukan. “Karena jenis pelaku usaha itu macam-macam. Ada usaha kecil, mikro. Pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan hingga perusahaan besar dan multi nasional. Semua perlu dilayani untuk sertifikasi halal. Kesempatannya sama”, ungkapnya. 

BPJPH, menurutnya sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Ke depan pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain.

Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal juga disertai dengan dokumen sistem jaminan halal.

“Pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan itu akan dilakukan oleh BPJPH,” tegas Sukoso.

Pelaku usaha, kata Sukoso, selanjutnya memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang sudah disediakan. Karena LPH saat ini ada LPPOM-MUI, pilihan pelaku usaha otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan propinsi. 

Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi itu kemudian BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan produk.

“Penetapan kehalalan produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal,” ujar Sukoso.

“Berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI itulah, BPJPH menerbitkan sertifikat halal,” sambungnya.

Terkait biaya, Sukoso menjelaskan bahwa biaya penerbitan sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha. Untuk besarannya, kami telah membahas bersama pelaku usaha, Majelis Ulama Indonesia, dan LPPOM MUI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adi Prawiranegara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *