Wartapilihan.com, Eropa – Negara di Eropa telah bergulat dengan isu jilbab dalam berbagai bentuk, seperti burka yang menutupi seluruh wajah dan niqab yang menutupi wajah kecuali bagian mata.
Perdebatan telah menyinggung kebebasan beragama, kesetaraan perempuan, tradisi sekuler, dan bahkan ketakutan terorisme.
Isu jilbab adalah bagian dari perdebatan yang lebih luas tentang multikulturalisme di Eropa karena banyak politisi berpendapat bahwa perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengasimilasi etnis minoritas dan agama.
Berikut adalah negara-negara yang melarang jilbab, burka, dan niqab di Eropa seperti dilansir BBC pada Selasa (31/1).
Jerman
Pada tanggal 6 Desember 2016, Kanselir Angela Merkel mangatakan, mengenakan jilbab dengan menutupi wajah harus dilarang di Jerman “di mana pun yang memungkinkan secara hukum”.
Komentarnya dikeluarkan pada pertemuan Partai CDU, datang setelah perencanaan pelarangan burka (cadar) di gedung-gedung publik yang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Thomas de Maizire pada Agustus 2016.
Belum ada hukum nasional yang membatasi jilbab di Jerman sebelum proposal tersebut.
Pada September 2003, Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan mendukung seorang guru yang ingin memakai jilbab ke sekolah.
Namun, putusan negara dapat mengubah hukum secara lokal jika diinginkan.
Sertidaknya, setengah dari 16 negara bagian di Jerman tetap melarang guru mengenakan jilbab dan di negara bagian Hesse larangan tersebut termasuk untuk pegawai negeri sipil.
Austria
Koalisi yang berkuasa menyetujui pada Januari 2017 untuk melarang cadar yang menutupi wajah secara penuh (burka dan niqab) di ruang publik, seperti lapangan dan sekolah. Dikatakan, sedang dipertimbangkan larangan yang lebih umum pada pegawai negeri dalam mengenakan jilbab dan simbol-simbol agama lainnya.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk melawan bangkitnya Partai Kebebasan yang berhaluan ekstrem kanan yang hampir memenangkan kursi kepresidenan pada Desember 2016.
Koalisi yang terdiri dari sayap kiri Sosial-Demokrat dan Partai Rakyat Austria yang konservatif mengatakan, cadar dengan penutup wajah secara penuh menghalangi “keterbukaan komunikasi” yang dikatakan sebagai dasar “keterbukaan masyarakat”.
Hanya sekitar 150 wanita yang mengenakan niqab di Austria. Namun, pejabat pariwisata menyatakan kekhawatirannya bahwa langkah tersebut akan menghalangi datangnya turis dari negara Teluk, seperti diberlakukannya larangan itu di resor ski yang banyak terdapat di Kota Wina.
Langkah tersebut membutuhkan persetujuan parlemen sebelum dapat diberlakukan.
Perancis
Pada 11 April 2011, Perancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang cadar di tempat-tempat umum.
Di bawah larangan, tidak ada wanita, baik warga Perancis maupun warga asing, yang dapat meninggalkan rumah dengan wajah mereka yang tersembunyi di balik kerudung tanpa risiko terkena denda.
Sebagai presiden, Nicolas Sarkozy yang pemerintahannya membuat larangan tersebut mengatakan, cadar menindas perempuan dan “tidak diterima” di Perancis.
Pada tahun 2016, Perancis memperkenalkan larangan kontroversial yang melarang penggunaan burkini. Perdana Menteri Manuel Valls menyebut pakaian renang tersebut sebagai “penegasan politik Islam dalam ruang publik”.
Larangan burkini dilakukan oleh Walikota Riveria Perancis, kemudian dicabut di resor tepi laut setelah pengadilan administratif Perancis membatalkan hukum itu.
Perancis memiliki sekitar lima juta Muslim, minoritas Muslim terbesar di Eropa Barat. Namun, diperkirakan hanya dua ribu perempuan mengenakan cadar yang menutupi wajah.
Hukuman untuk pemakaian niqab dan burka di ruang publik adalah denda 150 euro dan pengajaran kewarganegaraan. Siapa pun yang memaksa seorang wanita untuk menutupi wajah akan menghadapi risiko denda 30 ribu euro.
Data pada 2015, sebanyak 1.546 denda telah dikenakan berdasarkan hukum.
Pengadilan HAM Eropa menegakkan larangan pada 2 Juli 2014 setelah kasus ini dibawa oleh seorang wanita Perancis berusia 24 tahun yang berpendapat bahwa larangan tersebut melanggar kebebasan beragama dan berekspresi.
Sebagian besar penduduk, termasuk Muslim, setuju dengan pemerintah yang menyatakan jilbab yang menutupi wajah sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai masyarakat. Kritik, terutama di luar Perancis, mengatakan bahwa larangan tersebut melanggar kebebasan individu.
Larangan jilbab Muslim dan simbol-simbol agama yang “mencolok” di sekolah negeri diperkenalkan pada 2004, dan mendapat dukungan politik dan publik di negara yang memisahkan negara dan agama (sekularisme) diabadikan dalam hukum.
Belgia
Sebuah hukum larangan terhadap cadar yang menutupi wajah secara penuh mulai berlaku pada Juli 2011.
Hukum melarang setiap pakaian yang menghalangi identitas pemakainya di tempat-tempat umum, seperti taman dan di jalan.
Pada Desember 2012, Mahkaman Konstitusi Belgia menolak pemohonan larangan untuk dibatalkan dan memutuskan bahwa hal itu tidak melanggar hak asasi manusia.
Sebelum hukum disahkan, burka sudah dilarang di beberapa distrik di bawah undang-undng lokal lama untuk menghentikan orang-orang menutupi wajah mereka dengan topeng di acara karnaval.
Belanda
Pada November 2016, anggota parlemen Belanda mendukung larangan penggunaan cadar Islam di tempat-tempat umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum.
Niqab dan burka, kerudung yang menutupi wajah, termasuk dalam larangan bersama dengan penutup wajah, seperti ski-masker dan helm.
Agar larangan tersebut menjadi hukum, Senat Belanda harus menyetujui rancangan tersebut.
Perdana Menteri Mark Rutte yang berkuasa dengan koalisi Liberal-Buruh menjelaskan dalam RUU akan mendenda pelanggar sebesar 410 euro.
Larangan yang diusulkan mencerminkan pengaruh anti-Islam Geert Wilders dari Partai Kebebasan yang pada waktu itu terbesar ketiga di parlemen dan merupakan sekutu minoritas pemerintahan koalisi.
Sekitar 5 persen dari 16 juta penduduk Belanda adalah Muslim. Namun, hanya sekitar 300 wanita yang mengenakan burka dan niqab. Wanita yang mengenakan jilbab jauh lebih umum.
Italia
Beberapa kota di Italia memiliki larangan lokal pada kerudung yang menutupi wajah. Kota utara-barat Novara adalah salah satu dari beberapa pemerintah daerah yang telah melarang penggunaan jilbab di ruang publik.
Di wilayah Lombardy Italia, larangan burka disepakati padaDesember 2015 dan mulai berlaku pada Januari 2016.
Pemerintah telah membahas untuk memperluas aturan tersebut, namun belum diberlakukan secara nasional.
Pada 2014, politisi lokal di Italia utara membangkitkan hukum ketertiban umum lama terhadap pemakaian masker, untuk menghentikan wanita mengenakan burka.
Spanyol
Meskipun tidak ada rencana untuk larangan nasional di Spanyol, pada 2010 Kota Barcelona mengumumkan larangan cadar Islam di beberapa ruang publik, seperti kantor kotamadya, pasar, dan perpustakaan.
Setidaknya, dua kota kecil di Catalonia, wilayah utara-timur yang meliputi Barcelona, juga memberlakukan larangan.
Namun, larangan di Kota Lleida telah digulingkan oleh Mahkamah Agung Spanyol pada Februari 2013. Diputuskan bahwa hal itu adalah pelanggaran kebebasan beragama.
Dewan Kota Barcelona mengatakan, larangan itu menargetkan sesuatu yang dikenakan di kepala yang menghambat identifikasi seseorang, termasuk helm sepeda motor dan balaclava.
Inggris
Tidak ada larangan busana Muslim di Inggris. Namun, sekolah diperbolehkan untuk memutuskan cara berpakaian mereka sendiri yang merujuk pada tingginya kasus pengadilan pada 2007 .
Pada Januari 2010, Sekretaris Sekolah, Ed Balls, mengatakan, hal itu “tidak Inggris” untuk menentukan apa yang harus dipakai setelah Partai Kemerdekaan Inggris menyerukan untuk melarang cadar yang menutupi wajah.
Pada September 2013, Menteri Dalam Negeri Jeremy Browne menyerukan “debat nasional” tentang jilbab di tempat umum, seperti sekolah.
Pada 2014, UKIP (UK Independence Party) pertama datang di Pemilu Eropa di Inggris, memenangkan 24 kursi di Brussels. Mantan pemimpin UKIP, Nigel Farage, mengatakan, cadar yang menutup muka adalah simbol dari “peningkatan perpecahan Inggris”, bahwa mereka “menindas” wanita dan berpotensi mengancam keamanan.
Sebanyak 57 persen publik Inggris mendukung larangan buka di Inggris, menurut jajak pendapat YouGov pada Agustus 2016.
Turki
Selama lebih dari 85 tahun, Turki telah hidup dalam menjadi negara sekuler yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk, yang menolak jilbab sebagai pandangan yang kuno.
Jilbab dilarang di ruang sipil dan bangunan resmi. Namun, masalah ini memecah belah penduduk yang mayoritas Islam di negara itu. Sebanyak dua pertiga wanita Turki, termasuk istri dan anak perempuan perdana menteri dan presiden menutupi kepala mereka.
Pada tahun 2008, Konstitusi Turki telah mengubah aturan untuk melonggarkan aturan yang ketat di universitas yang memungkinkan jilbab yang diikat longgar di bawah dagu. Namun, jilbab yang menutupi leher menyelubungi semuanya masih dilarang,
Pada Oktober 2013, Turki mengangkat aturan yang melarang wanita mengenakan jilbab di lembaga negara, kecuali di peradilan, militer, dan polisi.
Pemerintahan yang dkendalikan AK Party yang memiliki akar Islam mengatakan, larangan itu berarti banyak gadis yang ditolak untuk mendapatkan pendidikan. Namun, lembaga sekuler mengatakan, pelonggaran itu akan menjadi langkah Islam pertama yang memungkinkan Islam dalam kehidupan publik.
Pada Agustus 2016, Turki mulai mengizinkan polwan untuk mengenakan jilbab.
Denmark
Pada 2008, pemerintah mengumumkan akan melarang hakim mengenakan jilbab dan simbol-simbol agama atau politik—termasuk salib, topi tengkorak Yahudi, dan turban—di ruang sidang.
Langkah ini datang setelah ada tekanan dari Partai Rakyat Denmark (DPP), dikenal karena retorika anti-Muslim, yang menyerukan larangan untuk diperluas yang mencakup guru sekolah dan tenaga medis.
Setelah koran Denmark menerbitkan karikatur kontroversial pada tahun 2005 yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai pria berjenggot dengan bom di sorbannya, terdapat serangkaian protes terhadap Denmark di seluruh dunia Muslim.
Rusia
Wilayah Stavropol merupakan daerah pertama di Rusia yang memiliki larangan jilbab. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung Rusia pada Juli 2013.
Di Chechnya, pihak berwenang telah menentang kebijakan Rusia terhadap busana Muslim. Pada 2007, Presiden Ramzan Kadyrov—pemimpin pro-Moskow—mengeluarkan dekrit untuk mengenakan jilbab di gedung pemerintahan. Hal tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum Rusia, namun secara ketat diikuti sampai hari ini.
Presiden Kadyrov bahkan menyerukan dukungan kepada pria yang menganggap seorang wanita melanggar aturan berpakaian.
Swiss
Pada akhir 2009, Menteri Kehakiman Swiss, Eveline Widmer-Schlumpf, mengatakan, larangan cadar harus dipertimbangkan jika banyak perempuan Muslim yang menggunakannya. Ia menambahkan, cadar membuatnya merasa “tidak nyaman”.
Pada September 2013, 65 persen dari pemilih di wilayah berbahasa Italia dari Ticino mendukung larangan cadar di tempat umum.
Ini adalah kali pertama setiap daerah dari 26 wilayah Swiss memberlakukan larangan tersebut.
Ada sekitar 350 ribu Muslim di Swiss dari jumlah populasi sebanyak 8 juta jiwa. | Sumber: BBC
Reporter: Moedja Adzim
