WARTAPILIHAN.COM, Jakarta – Menghadapi kontestasi Pilkada 2018, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API JABAR) mengadakan mudzakarah dengan target kepemimpinan di Jawa Barat harus menjadi bagian dalam membangun peradaban Islam. Mulai dari tingkatan Gubernur, Legislatif sampai RT (rukun tetangga).
“Acara ini dibentuk untuk suksesi kepemimpinan di Jawa Barat, pada prinsipnya siapapun yang dipilih oleh masyarakat harus berorientasi kepada Islam, membela aqidah Islam, tidak hanya ber-KTP Islam tetapi juga punya pengetahuan keislaman,” kata Ketua API JABAR, Asep Syaripudin saat dihubungi Warta Pilihan pada Senin (22/5).
Selain identitas keislaman, lanjut Asep, umat Islam harus memiliki roadmap perjuangan, peta politik serta mendahulukan kemaslahatan umat daripada kepentingan partai maupun golongan.
“Jangan karena beda partai, beda pemahaman, umat Islam tidak bisa bersinergi mengusung pemimpin yang amanah dan adil. Mulai dari konten, roadmap, strategi lapangan nanti akan kami buat untuk menghasilkan kemenangan,” sambung Asep.
Namun, mudzakarah kemarin belum mengerucut kepada nama yang akan di usung dalam 17 pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Secara kriteria umum, Asep menjelaskan, Gubernur terpilih nanti harus Gubernur seperti sekarang yang masih menjabat yaitu Ahmad Heryawan.
“Gubernur sekarang Ahmad Heryawan kan seorang Ustadz, santri. Jangan sampai Gubernur nanti dari artis yang tidak jelas identitas agamanya. Makanya kalau dalam jargon kami, Gubernur Jawa Barat harus Kujang. Kudu ajeungan dan kudu berjuang,” Asep menjelaskan.
Lebih lanjut, API JABAR tidak akan memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat yang di usung oleh taipan (9 naga) dan partai pendukung penista agama.
“Tidak akan pernah di rekomendasi, jadi kemarin itu semua sepakat, pertama Gubernur Jawa Barat harus bisa melindungi agama khususnya Islam karena 90% penduduk Jawa Barat adalah Islam,” ucap Asep Syaripudin.
Kedua, bisa melindungi diri, akal, harta, dan keturunan. Tidak boleh ada Gubernur yang melakukan politik transaksional dengan taipan. “Jangan sampai Jabar menjadi wilayah transaksional 9 naga,” saran dia.
Ketua API Jabar ini turut merespon kasus kriminalisasi ulama dalam mudzakarah. Ia meminta umat Islam harus tenang, tidak boleh terprovokasi dan menerima kabar hoax yang tidak dapat ddiperganggunjawabkan.
“Kalau ada berita dari siapapun, fatabayyanu harus di tabayunkan -klarifikasi- kami percaya Habieb Rizieq, Ust Al Khaththath dan lainnya sedang dilecehkan, kami akan komitmen berjuang sampai kriminalisasi tidak dapat dibuktikan,” tukas dia.
Terakhir, ia menghimbau kepada umat Islam yang tergabung dalam Mudzakarah API Jabar untuk senantiasa menjaga kekuatan ruhiyah (spiritualitas), fikriyah (pemikiran), maaliyyah (harta) dan jasadiyyah (fisik).
“Dalam konteks ruhiyah, kami meminta elemen API untuk senantiasa menjaga ibadah wajib termasuk qiyamul lailnya, baca Al Qur’an ditingkatkan serta shaum sunnah. Serta fikriyyah harus rajin baca buku, mengikuti seminar dan diskusi. Dalam konteks maaliyyah harus mewujudkan kedaulatan ekonomi, sehingga bisa berdakwah dengan anfus (jiwa) dan amwal (harta). Serta secara jasadiyyah harus menjad kebugaran tubuh, olahraga rutin dan I’dad (persiapan) fisik yang baik,” tutupnya.
Acara Mudzakarah API JABAR ini dihadiri narasumber, Ketua ICMI Korwil JABAR Prof. Najib, Ketua DPD FPI Jabar KH. Abdul Qohar Al Qudsi, Mantan Ketua Umum Persis Atip Latipul Hayat, dan anggota DPR RI, Sodik Mudjahid serta elemen ormas yang tergabung dalam API JABAR.
Reporter: Ahmad Zuhdi
