Kekayaan alam (natural resource) dapat habis sewaktu-waktu, tetapi Human Resource (sumber daya manusia) tidak akan pernah habis.
Wartapilihan.com, Jakarta — Merespon kebijakan pemerintah terkait sistem pendidikan, Dewan Pertimbagan (Wantim) MUI menyelenggarakan rapat pleno ke-19 dengan tema “Dialog Kebijakan Pendidikan Nasional dan Kepentingan Umat Islam” di aula Buya Hamka Gedung MUI, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8).
Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang didelegasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim menuturkan beberapa isu krusial tentang kebijakan pendidikan nasional. Diantaranya peningkatan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi, peningkatan kualifikasi mahasiswa vokasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan inovasi dalam melakukan riset.
“Salah satu misi dari pendidikan adalah menciptakan manusia Indonesia yang bisa mendukung pembangunan Indonesia. Porsi bagi mahasiswa harus ditingkatkan, selain belajar dikelas harus belajar juga di industri,” kata Ainun Naim.
Artinya, lanjut Ainun, hasil penelitian mahasiswa harus menghasilkan produk yang dapat masuk pasar industri untuk memperkuat perekonomian. Saat ini, kata dia, Pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu melalui beasiswa bidik misi.
“Beasiswa bidik misi sudah sampai ke 380.000 mahasiswa. Tahun ini kita alokasikan 80.000 untuk 80 ribu mahasiswa. Itu juga biaya kuliah dan biaya hidup. Kita berikan akses kepada daerah yang kurang diuntungkan,” jelasnya.
Selain itu, pendidikan agama dilingkungan perguruan tinggi, kata Ainun, telah berkembang kontekstual sesuai bidang ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa, yaitu 4 SKS.
Tentu ini bervariasi sesuai dengan misi universitasnya. 2 SKS pertama biasanya umum dan SKS kedua diberikan Setelah dia menguasai ilmu secara dalam. Sehingga tema yang dipelajari kontekstual dan relevan dengan bidang yang dipelajari,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
