Berjihad dengan konstitusi bisa diikhtiarkan dengan menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah. Salah satu upaya ini dilakukan oleh Ustadz Asep Syaripudin yang menyalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Barat.
Wartapilihan.com, Jakarta – Berjihad pada kerangka konstitusi kini bisa dilakukan umat Islam demi kemaslahatan bersama. Warta Pilihan mencoba menemui Ustadz Asep Syaripudin, di Gedung Dewan Da’wah, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/9), saat acara Rapimnas Persaudaraan Alumni 212. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana penindak lanjutan dari Ijtima Ulama kedua berkaitan dengan pendaftaran Anda sebagai Caleg?
Menindaklanjuti daripada Ijtima Ulama yang kedua dan tokoh nasional, kita akan memperkuat peran ulama kedua terkait memperbaiki negara ini. Jihad yang kita lakukan adalah jihad konstitusi. Ada poin yang ditandatangani, kami juga mendukung Caleg yang berkoalisi dengan koalisi keumatan. Yang punya visi dan umat keislaman dalam hidup, InsyaaAllah negara ini akan menjadi lebih baik dan jadi lebih maju.
Insyaa Allah saya 2019 menjadi calon DPD yang akan maju kembali, 2014 saya peringkat 5 dari 24 calon. Mudah-mudahanan saya diamanahkan lagi untuk maju di DPD dengan harapan bisa lolos, yg bisa berkontribusi perbaikan bagi negara ini.
Apa motivasi Anda maju kembali di DPD?
DPD merupakan representasi personal. Saya sampai hari ini menjadi kasalisator bagi parpol. Saya mau bersinergi dengan parpol yang memiliki visi keumatan. Kedua, Jabar penduduknya terbesar, sekitar 19 persen. Jabar ini juga secara kultur religius, ketika diwakili wakil rakyatnya sendiri sehingga Jabar menjadi wilayah yang Islami.
Di samping itu, saya ingin memperjuangkan Masyarakat Jawa barat. Bisa bersinergi ketika anggota DPR berdiri bukan hanya memanfaatkan suara mereka, tetapi menjadi penampung aspirasi di masyarakat.
Apa masalah mendasar di Jawa Barat menurut Anda?
Jawa barat idealnya jumlah kabupaten/kota sekitar 40 kabupaten kota sehingga pelayanan masyarakat lebih tertata, maka diharapkan ada pemekaran wilayah. Ini kan pengelolaan harus rapi. Ada masalah alokasi anggaran, dsb.
Depok Bekasi kendaraannya B, daerah perbatasan juga jangan sampai sampah ada di Jawa barat. Bukan berarti primordial, tetapi harus ada kerjasama.
Jabar salah satu basis gerakan di Indonesia, kemudian jumlah banyak wilayah luas Jabar menjadi termaju di Indonesia tapi tetap apa yang diharapkan Allah SWT, dengan iman dan taqwa kita majukan Jabar.
Apa prioritas Anda jika terpilih menjadi Anggota DPD?
Prioritas pembangunan pertama, tupoksi DPD. Kedua, saya menyerukan, Anggota legislatif bersinergi dengan gubernur dengan walikota sejawabarat. Ada skala prioritas dari sisi lingkungan, jangan sampai sungai Cikapundung terus-menerus kotor. Pengalokasian hutan jangan sampai digunduli. Urbanisasi juga harus dipantau. Jabar penduduknya terbesar di Indonesia, etnis Sunda juga terbesar kedua yang mana paling mayoritas Islam.
Karena sistem politik yang ada, tidak banyak orang Jawa barat yang duduk di pemerintahan. InsyaaAllah orang Indonesia akan lebih islami. Saya akan buka keran itu, sehingga semakin membanjiri eksekutif pemerintahan yang sesuai dengan orientasi Allah SWT.
Jabar kental dengan masalah Kristenisasi, bagaimana menurut Anda?
Madura, Minang dan Aceh sering menjadi target kristenisasi. Oleh karena itu perlu kita membentengi diri, secara umum siapapun yang ber-KTP Jabar orang manapun boleh tinggal, jangan sampai masyarakat Sunda yang islami yang terkena. Kita kuatkan akidah umat. Kita harapkan nanti kita dorong kepada legislatif, sehingga jangan lagi terjadi kristenisasi. Kalau di Jabar ada pertumbuhan presentasi, biasanya itu bukan warga asli tapi tinggal dan KTP di Jabar.
Bagaimana riwayat organisasi Anda?
Saya masih aktif sebagai Ketua API JABAR (Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat), juga merupakan salah satu pendiri CSIL (Centre of Study for Indonsian Leadership). Kemudian, menjadi Wakil Ketua Umum PA 212 (Perssudaraan Alumni 212), Pengurus ICMI Orwil Jabar bidang politik, Direktur BMW (Bandung Ma’siat Watch), dan Direktur Karimah Cipta Sandang.
Eveline Ramadhini/Ahmad Zuhdi
