Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan sikap DPP yang tidak tegas untuk menyegerakan Munaslub.
Wartapilihan.com, Jakarta –Dinamika partai berlambang pohon beringin tidak hanya menimpa internal kader Partai Golkar. Tetapi menyangkut kegaduhan secara sosial dan politik dalam konteks nasional. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan e-KTP. Namun dirinya masih menjabat sebagai Ketua DPR RI.
Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menegaskan, kegaduhan Setnov sudah mengganggu tatanan sosial, politik dan hukum di Indonesia. Bahkan, kata Doli, Setnov melakukan manuver dengan menghadapkan secara diametral antara institusi penegak hukum.
“Bahkan DPR, Presiden dan Wakil Presiden mau dibawa-bawa. Dia (Setnov) minta perlindungan dari Pak Jokowi, Kepolisian dan Jaksa Agung. Meskipun tidak diberikan, kalau hal itu dibiarkan, jelas akan mengganggu stabilitas politik dan pembangunan demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia,” ujar Doli dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).
Doli menyayangkan, Rapat Pleno yang beberapa waktu lalu diselenggarakan DPP Golkar tidak berujung terhadap kesepakatan untuk melakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Padahal, KPK telah menetapkan Setnov sebanyak dua kali sebagai tersangka.
“Menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan penunjukan Plt (Pelaksana Tugas), tetapi ganti Ketua Umum-nya karena itu sudah menjadi penyakit. Dalam mekanisasi Organisasi, tidak lazim sebuah Organisasi dikelola dan menuruti terhadap satu orang. Begitu juga DPR,” tegas Doli.
Dia khawatir, penundaan Munaslub hingga diputuskan hasil praperadilan akan melanggengkan Novanto melakukan manuver-manuver politik. Hal itu terlihat pada pleno sebelumnya yang hanya dijalankan sebagai formalitas, namun tidak ada jaminan khusus akan melakukan perubahan struktural secara sistemastis.
“Oleh karena itu, meskipun pleno kemarin jauh dari harapan, saya berharap pada pleno selanjutnya DPP merespon serius dan mengakomodasi kader akar rumput. Ada kesempatan memperbaiki walaupun dengan waktu yang cukup singkat,” tandas Doli.
Dalam 20 tahun terakhir, simpul Doli, ada upaya merubah Partai Golkar yang eksklusif menjadi partai kharismatik. Hal itu terlihat dari penempatan Dewan Pembina di struktural Partai Golkar. Kendati demikian, dia mengingatkan pengurus DPP Golkar agar berpedoman terhadap AD/ART dan bersedia menerima konsekuensi apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Semua masyarakat menanti adanya perubahan. Perubahan dapat dimulai dari pergantian pimpinan, kami warga Partai Golkar mendukung untuk segera dilakukan Munaslub,” pungkasnya.
Analis Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto mengatakan, Golkar memiliki dua tantangan dalam basis strukrur partai. Pertama, Golkar harus melakukan produksi dan reproduksi gagasan tanpa keluar dari aturan yang di konsensuskan. Kedua, trust building. Golkar diharapkan mampu merawat kepercayaan publik dan reputasi yang sudah dibangun pasca reformasi.
“Dua tantangan ini problemnya selalu pada relasi kedekatan Partai Golkar dengan kekuasaan. Hal ini secara berlarut-larut dapat merontokkan suara partai. Oleh karena itu, perubahan struktur dan kultur harus menjadi agenda prioritas,” saran Gun Gun.
Menurutnya, permasalahan Golkar saat ini bukan terletak pada citra partai, tetapi reputasi. Sistem Golkar yang terbiasa dalam manajemen konflik harus diperkuat.
“Ini merupakan soal bagaimana mengelola kepercayaan publik yang disebut dengan ultimate crime. Meskipun hukum positif memberikan pembelaan, tetapi dalam politik yang melekat adalah persepsi. Saya melihat rapat pleno kemarin menggunakan strategikemarinartinya posisi Setnov masih kuat,” terang dia.
Gun Gun menandaskan, opini publik dibangun melalui tiga tahapan. Pertama, pembicaraan opini. Kedua, konsolidasi opini. Dan ketiga, kekuatan opini untuk melemahkan suatu persepsi bahkan institusi.
“Upaya memecah opini publik harus dilakukan, termasuk ekosongan Ketua Umum dan Ketua DPR segera diisi oleh figur lain yang tidak memiliki masalah hukum,” pungkasnya.
Ahmad Zuhdi
