Diantara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
Wartapilihan.com, Jakarta — Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menggelar Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 27-28 Juli 2018. Acara pembukaan Ijtima dilaksanakan pada Jumat (27/7) malam yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Martak mengatakan, acara ini merupakan salah satu langkah nyata GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRI. Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan.
“Tujuan Ijtima adalah mendengarkan paparan dari para tokoh yang nanti akan menjadi bahan diskusi para peserta. Dimana fokus kami adalah politik, ekonomi dan dakwah,” ujar Ketua Umum GNPF Ulama yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab ijtima’, Ustadz Yusuf Muhammad Martak di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (27/7).
Ustadz Yusuf menegaskan, diantara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin. Apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin,” ungkapnya.
Menurut dia, Ijtima Ulama merupakan puncak dari akumulasi pertemuan para ulama bertemu dengan 5 partai koalisi keummatan dan kebangsaan. Diantaranya Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya.
“Tujuan dari beberapa pertemuan kami adalah berujung pada konklusi dan deklarasi. Namun, hingga hari ini belum terwujud. Insya Allah, setelah Ijtima Ulama ini, mudah-mudahan lima partai tadi sepakat untuk berkoalisi mengusung calon yang diharapkan umat,” tuturnya.
“Ijtima kami adakan dengan sifat netral, tidak mengarah kepada satu calon. Ijtima bukan diadakan karena ada pesanan atau menggiring kepada satu calon. Kalaupun ada yang berbuat demikian, itu merupakan oknum dan tidak menjadi bagian dari Ijtima Ulama,” sambung Yusuf.
Yusuf mengatakan, selama ini ulama hanya dijadikan stempel. Tokoh nasional hanya diajak diskusi, tidak diberi ruang.
“Di 2019, Insya Allah para ulama akan mengawal jalannya pemerintahan. Juga tidak menutup kemungkinan para ulama dilibatkan dalam mengawasi jalannya kabinet, mengingat banyaknya hal-hal yang bertentangan dengan keadilan dan persatuan,” tandas dia
Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat Islam juga harus berdaulat. “Umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. “Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi,” ungkapnya.
“600 ulama dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia hadir sebagai peserta Ijtima, sedangkan ada sekitar 500 orang undangan yang kami undang untuk hadir dalam acara pembukaan,” imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Stering Committe (SC) Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional, KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii mengatakan, karunia agung berupa kebangkitan Umat Islam pasca 212 telah melahirkan kekuatan ruhiyah & jasmaniah yang sangat dahsyat, yaitu Umat Islam bersatu, ulama bersatu, dan umat patuh pada ulama.
Bahkan kekuatan dahsyat tersebut telah melahirkan kemenangan nyata yaitu terpilihnya gubernur usungan umat Islam di DKI Jakarta.
“Atas berbagai karunia Allah tersebut, wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri semua karunia Alloh kepada kita sebagai bangsa Indonesia, dan kitapun wajib senantiasa berharap kepada Allah agar kemenangan-kemenangan berikutnya dapat kita raih untuk keselamatan agama, bangsa dan negara dengan sikap dan upaya nyata untuk mengawal perjalanan kepemimpinan Bangsa dan Negara kita menuju keridhaan Alloh sehingga terlahir baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur,” jelasnya.
Senada dengannya, Ketua OC Ijtima, Ustaz Nur Sukma mengungkapkan, mensikapi agenda besar bangsa Indonesia di tahun 2019, yaitu Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, umat wajib mengokohkan kembali persatuan umat, persatuan ulama dan kepatuhan umat kepada keputusan dan arahan ulama.
“Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ini insya Allah akan melahirkan kesatuan sikap, kesatuan gerak dan kesatuan langkah Ummat Islam dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 untuk kemenangan Umat Islam dan kemenangan bangsa Indonesia,” jelasnya.
Panitia menurutnya sudah siap menyambut para ulama dan tokoh yang datang dengan pelayanan maksimal. “Kami ingin berkhidmat melayani para ulama, para kiai, para habaib. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk beliau-beliau. Karena beliau adalah para pewaris nabi, dengan berkhidmat di Ijtima’ ini semoga kami semua dapat bagian dari keberkahan yanga akan Allah turunkan untuk NKRI,” pungkasnya.
Wakil Ketua Penyelenggara Ijtima Ulama Dani Anwar mengatakan, sejak Ijtima Ulama digelar pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi Politik tidak pernah memberikan edukasi politik kepada masyarakat khususnya Umat Islam.
“Dari beberapa komisi dalam Ijtima yang paling seksi adalah Komisi Politik. Kami menentukan empat kriteria. Yaitu terkait calon pimpinan nasional dan pejabat publik, program, rekomendasi pasangan calon nasional, dan Pakta Integritas,” katanya.
Ia menuturkan, pembahasan dalam Ijtima meliputi 4 hal. Pertama, dakwah. Kedua, kelembagaan. Ketiga, ekonomi. Dan keempat, politik.
“Untuk pembahasan dakwah ada pencanangan gerakan berantas buta huruf Alquran, shalat shubuh berjamaah dan penurunan jumlah muslim karena adanya pemurtadan.
Dani menjelaskan, pasca Ijtima Ulama akan dibentuk institusionalisasi sebagai sayap pengembangan dakwah. Selain itu, diharapkan lahir Komite Ekonomi di bawah GNPF Ulama yang konsen mensupervisi Koperasi Syariah 212 (KS 212).
“Kami akan mendiskusikan (ekonomi) dengan Pak Ichsanodin Noorsy dan Pak Syafi’i Antonio,” tandasnya.
Ahmad Zuhdi
