Wartapilihan.com, Jenewa – Hak asasi minoritas dan imigran diserang kaum populis. Pemerintah yang mengelak dari tanggungjawab untuk melindungi pengungsi juga ikut menyerang hak mereka. Demikian ditegaskan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan isu sensitif tersebut di depan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa hari Senin ini. Gutteres menekankan, “Kita melihat bertambahnya fenomena populisme dan ekstrimisme yang sama sekali tidak wajar.” Ia menambahkan, itu berasal dari rasisme yang terus tumbuh, juga rasa anti orang asing, anti semitisme dan anti Muslim. Hal itu disampaikan Guterres ketika ia membuka sesi perundingan awal tahun Dewan HAM PBB.
“Melecehkan HAM adalah penyakit, dan ini penyakit yang terus menyebar,” demikian Guterres saat tampil pertama kali di depan dewan sejak ia memangku jabatan sebagai Sekjen PBB itu menekankan, “Dewan HAM PBB harus jadi bagian penyembuh penyakit menular ini.”
Diskusikan Politik Imigrasi Trump
Badan tertinggi PBB yang mengurus hak asasi manusia itu menggelar pertemuan guna mendiskusikan politik AS di bawah presiden Donald Trump, yang berupaya membatasi imigrasi dari sejumlah negara dengan warga mayoritas Muslim. Trump juga menyatakann akan mendeportasi migran yang tidak punya dokumen resmi.
Dewan HAM juga akan mendiskusikan langkah sejumlah negara Eropa yang menyatakan hendak membatasi gelombang pengungsi dari Timur Tengah.
AS mengklaim kursinya di Dewan HAM PBB di bawah Donald Trump. Sebelumnya AS mengancam akan keluar dari dewan sebelum habis masa keanggotaan tahun 2019. Ancaman tersebut serta langkah AS di bawah Trump, memicu kekhawatiran pada masa depan dewan PBB itu. Sebagian besar kesuksesan Dewan HAM PBB belakangan ini merupakan hasil dukungan AS di bawah Barack Obama. AS memiliki kursi di Dewan HAM PBB selama hampir delapan tahun masa kepresidenan Obama.
Guterres tidak menyinggung dengan tegas pemerintah AS dalam pidatonya. Tetapi ia memberikan peringatan keras mengenai beberapa isu yang kerap dikaitkan dengan Donald Trump oleh para aktivis dan penggiat HAM. Sekjen PBB ini menyebut hak imigran dan pengungsi “diserang.”
Tanggung Jawab Sesuai Piagam PBB
Sementara pimpinan Dewan HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan, negara-negara anggota PBB harus membela badan internasional itu dari serangan “aktor politik, yang mengancam sistem multilateral atau bermaksud menarik diri dari sistem itu.” Ia menambahkan, “Kami tidak akan bersantai-santai.” Hak kita, hak orang lain, masa depan planet ini tidak boleh dan tidak bisa dikesampingkan oleh aktor politik yang mencari untung bagi diri sendiri. Demikian al Hussein.
Guterres juga mengatakan, diskusi dalam dewan HAM tidak akan membahas pembagian tanggungjawab antar negara yang menerima pengungsi, melainkan membagi tanggungjawab di bawah Piagam PBB. Namun demikian, 47 negara yang menandatangani kesepakatan HAM dalam pertemuan selama empat pekan, hanya akan memfokuskan diri pada negara yang situasinya saat ini dianggap paling berbahaya, yaitu Suriah, Myanmar dan Burundi. Dan tidak membahas tren lebih besar di dunia yang dijabarkan Guterres. |
Sumber : DW
