DPR: Komitmen Prabowo Terhadap Pancasila Tidak Perlu Diragukan

by

Mantan Danjen Kopassus itu tegas menolak berbagai aliran pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Mulai dari aliran terorisme, ISIS, radikalisme, termasuk komunisme yang masih menjadi bahaya laten.

Wartapilihan.com, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria urun komentar terkait pernyataan mantan Kepala BIN Hendropriyono yang mengatakan bahwa pemilu ini merupakan pertarungan antara masyarakat berideologi pancasila dengan masyarakat yang menganut paham khilafah.

Menurut Riza, pertanyaan Hendropriyono sangat keliru. Terlebih jika ditujukan kepada Prabowo Subianto. Prabowo merupakan mantan prajurit Kopassus dan Kostrad yang sudah teken kontrak untuk membela serta mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sejak usia 18 tahun.

“Saya kira itu pernyataan yang tidak betul. Apalagi kalau ditujukan ke 02 itu tidak benar. Orang boleh bicara Pancasila, NKRI, Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, tapi mana buktinya? Pak Prabowo buktikan itu semua, sudah sangat implementatif,” kata Riza di Jakarta, kemarin.

Riza menjelaskan, mantan Danjen Kopassus itu tegas menolak berbagai aliran pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Mulai dari aliran terorisme, ISIS, radikalisme, termasuk komunisme yang masih menjadi bahaya laten.

“Terlebih di beberapa tempat bangkitnya terorisme. Sebagai pancasilais, beliau jelas menolak,” ujar Riza.

*Paradoks HTI dan Pancasila*

Sementara, peneliti gerakan komunisme Arif Wibowo mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Pasalnya, HTI mengharamkan demokrasi dan turunannya termasuk pemilihan umum (Pemilu). “Ya nggak seperti itulah. HTI kan tidak ikut pemilu,” kata Arif saat dihubungi Warta Pilihan, Sabtu (30/3).

Karenanya, Arif menyebut hal tersebut sebagai salah satu upaya kubu petahana untuk mengejar elektabilitas dan memengaruhi para pemilih yang masih ragu (swing voters) dan belum menentukan pilihannya (undecided voters).

“Itu bagian bahasa kampanye. Karena masih ada 20 persen pemilih yang masih keep, soal siapa pilihannya,” ujarnya.

Sementara, cendikiawan muslim Ustaz Adian Husaini menuturkan, kontestasi politik seyogyanya jangan sampai mengorbankan persaudaraan sebagai bangsa, yang menghargai keragaman pemikiran dan aspirasi ideologis.

“Para pendiri bangsa kita telah mencontohkan bagaimana budaya dialog ilmiah bisa dilakukan dalam pentas politik nasional, dengan tanpa mengorbankan persaudaraan sesama warga bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Budaya dialog gagasan secara ilmiah inilah yang perlu kita lanjutkan, agar seluruh potensi bangsa bisa bersinergi dalam membangun bangsa kita menjadi bangsa yang berjaya, hebat, unggul, adil, makmur, dan beradab,” imbuh Adian.

Peneliti INSIST Ustaz Nuim Hidayat menilai tidak elok seorang negarawan mengeluarkan pernyataan yang menakut-nakuti. Nuim meminta jika memang punya data gerakan yang mengganti Pancasila membahayakan, buka saja datanya. Jangan ditutup-tutupi, sehingga menimbulkan kecurigaan antar sesama. Dengan dibuka datanya akan terjadi dialog dan dicari jalan untuk mengatasi permasalahan bersama.

“Siapapun yang menang di 19 April nanti harus dihormati bersama. Asal pemilu berlangsung jujur dan adil,” ungkapnya.

Nuim menduga umat Islam selalu dicurigai di negeri mayoritas Islam ini. Setelah dulu dicurigai terlibat teroris, sekarang dicurigai terlibat dalam gerakan khilafah yang membahayakan. Padahal dulu BNPT sendiri pernah menyatakan bahwa mereka yang mau terlibat dalam pemilu/parlemen, maka aman (tidak dicurigai lagi).

“Mengapa kini setelah umat Islam mau melibatkan diri dalam pemilu –sebagian memang beroposisi dengan istana- dicurigai kembali? Ada agenda apa sebenarnya? Kenapa kedua mantan jenderal itu tidak fokus mengurusi Gerakan Separatis Bersenjata Papua Merdeka yang riil membahayakan dan telah menimbulkan korban ratusan orang?,” bebernya.

“Walhasil, bila kedua tokoh itu cermat, maka mayoritas umat Islam sekarang ini tidak mempermasalahkan Pancasila. Karena Pancasila bisa ditafsirkan ke sekuler atau Islami, tergantung penguasa. Bila umat Islam menginginkan negeri ini Islami, siapapun penguasanya adalah hal yang wajar, karena mereka mayoritas,” tandas Nuim.

Adi Prawiranegara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *