JAKARTA — Informasi mengenai penerbitan calling visa bagi sejumlah warga negara Israel memunculkan pertanyaan wajar di tengah masyarakat. Bukan karena prasangka, melainkan karena isu Israel–Palestina memiliki makna moral dan politik yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.
Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, publik berhak memperoleh penjelasan yang utuh dan bernalar ketika muncul data terkait calling visa tersebut.
Perlu ditegaskan sejak awal: calling visa bukan visa bebas, bukan fasilitas, dan bukan bentuk normalisasi hubungan melainkan mekanisme khusus secara selektif dan ketat. Namun dalam isu sensitif seperti ini, penjelasan administratif saja tidak cukup. Negara perlu menjelaskan kebijakan ini secara politis dan substantif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Saya meminta pemerintah untuk menegaskan secara terbuka bahwa kebijakan calling visa ini tidak mengubah posisi Indonesia dalam mendukung Palestina dan bukan pintu menuju normalisasi dengan Israel. Penegasan nilai ini penting disampaikan di awal agar publik tidak menafsirkan sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, PhD, Ahad (4/1/2026).
Pemerintah juga perlu menjelaskan calling visa sebagai instrumen pengendalian dan keamanan negara, bukan bentuk kelonggaran. Melalui mekanisme ini, negara justru melakukan penyaringan dan pengawasan maksimum.
Selain itu, diperlukan transparansi terbatas namun strategis, setidaknya mengenai kategori umum tujuan kedatangan—misalnya alasan kemanusiaan, keluarga campuran, atau mandat lembaga internasional—tanpa membuka identitas atau detail sensitif.
Penjelasan ini sebaiknya disampaikan dengan satu narasi yang konsisten oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara proaktif.
“Dalam isu Palestina, keteguhan nilai harus sejalan dengan kejernihan komunikasi. Penjelasan yang tegas dan proporsional bukanlah kelemahan negara, melainkan tanda kepemimpinan yang dewasa,” ujarnya.
